Komisi II DPRD Kaltim Apresiasi Peluncuran Program Pendidikan Gratis, Desak Penanganan Deforestasi dan Investigasi Tuntas Skandal BBM

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Bidang Keuangan dan Perekonomian, Sapto Setyo Pramono, menyebut peluncuran program pendidikan gratis hingga jenjang S3 oleh Gubernur Kaltim sebagai langkah strategis memenuhi amanat konstitusi.

Acara yang digelar bertepatan dengan Hari Kartini ini, Senin, 21 April 2025, menurutnya, menjadi momentum bersejarah untuk memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) lokal.

“Program ini adalah realisasi janji visi kepemimpinan Gubernur sebagai Kretispol (kreator kebijakan politik) dan Justpol (penegak keadilan).

Sesuai UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban negara. Tidak hanya sampai wajib belajar 9 tahun, tetapi hingga S1, S2, dan S3,” tegas Sapto dalam keterangan ke awak media, Senin.

Ia menjelaskan, program tersebut akan segera dibahas melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan Gubernur ke DPRD.

Komisi II, lanjutnya, akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelaraskan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah pusat.

“Pansus akan bekerja sekitar 3 bulan hingga Agustus untuk memastikan RPJMD selaras dengan visi nasional dan lokal,” ujarnya.

Deforestasi dan Ancaman Lingkungan Harus Ditangani Kolaboratif

Sapto juga menyinggung tingginya angka deforestasi di Kaltim yang disebutnya sebagai masalah kritis.

Ia mendesak Gubernur dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, untuk duduk bersama menyusun strategi pemulihan lahan.

“Kaltim adalah paru-paru dunia. Eksploitasi hutan secara masif tidak boleh mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Korporasi wajib bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan,” tegasnya.

Politisi yang membidangi keuangan dan perekonomian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

“Jangan sampai kekayaan Kaltim dikeruk untuk kepentingan jangka pendek, sementara anak cucu kita mewarisi kerusakan,” tambahnya.

Minta Investigasi Transparan Soal Skandal BBM

Merespons isu dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU, Sapto meminta aparat hukum bersikap transparan.

“Proses distribusi BBM bisa dilacak melalui GPS. Jika ada pelanggaran, selidiki secara objektif. Jangan sampai masyarakat terprovokasi isu yang belum jelas,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar publik tidak mudah menyimpulkan kesalahan pihak tertentu sebelum investigasi tuntas.

“Kita harus adil. Jika ada oknum SPBU atau korporasi nakal, proses hukum harus berjalan. Tapi jangan sampai isu ini dijadikan alat untuk memecah belah,” tegasnya.

Serukan Persatuan di Tengah Sorotan Global

Sapto juga mengajak masyarakat Kaltim menjaga persatuan, terutama menyusul status daerahnya sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN).

“Kaltim kini menjadi sorotan global. Elit internasional pasti punya kepentingan di sini. Mari jaga kemajemukan dan selesaikan masalah dengan dialog, bukan saling menyudutkan,” imbaunya.

Peluncuran program pendidikan gratis bertepatan dengan Hari Kartini ini, menurutnya, simbol komitmen membangun SDM unggul dan lingkungan berkelanjutan.

“Momentum ini harus menjadi berkah bagi seluruh rakyat Kaltim,” pungkasnya. (Chanz/sty)