144 Lurah se-Kaltim Ikuti Pelatihan BPSDM, Siap Tingkatkan Layanan Publik di Tingkat Kelurahan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim melalui peningkatan kompetensi aparatur kelurahan.

Hingga pertengahan Mei 2025, sebanyak 144 dari total 197 lurah se-Kaltim—atau lebih dari 73 persen—telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi yang digelar BPSDM Kaltim.

Tiga Angkatan, Tiga Lokasi Pelatihan

Pelatihan ini dilaksanakan dalam tiga angkatan. Angkatan pertama berlangsung pada 6–7 Mei di BPSDM Kaltim dan diikuti oleh 40 lurah dari Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Paser.

Angkatan kedua digelar pada 15–16 Mei di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan, dengan jumlah peserta mencapai 69 lurah dari Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Bontang.

Angkatan terakhir ditutup pada 21 Mei 2025 di Aula Bappeda Kutai Kartanegara, diikuti oleh 35 lurah dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Bontang.

Lurah sebagai Garda Terdepan

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menegaskan pentingnya pelatihan ini sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur pemerintah di tingkat kelurahan.

“Lurah adalah garda terdepan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan daerah,” kata Nina, Rabu (22/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa peran lurah semakin kompleks. Tidak hanya menyangkut administrasi pemerintahan, tapi juga pengelolaan keuangan, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, hingga adaptasi teknologi.

Materi Pelatihan Komprehensif

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Rina Kusharyanti, yang juga menjadi penanggung jawab kegiatan, menjelaskan bahwa pelatihan selama dua hari ini mencakup total 20 jam pelajaran (JP) dan peserta akan mendapatkan e-sertifikat.

Adapun materi yang diberikan meliputi:

1. Overview kebijakan dan peran strategis lurah
2. Pemanfaatan teknologi informasi di kelurahan
3. Kepemimpinan transformasional dan kolaborasi stakeholder
4. Pendidikan anti korupsi
5. Pemberdayaan dan ekonomi masyarakat
6. Inovasi pelayanan publik
7. Penguatan tata kelola keuangan dan administrasi

Kolaborasi Narasumber dari Daerah

Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, Jauhar Efendi, menambahkan bahwa pelatihan ini melibatkan narasumber dari berbagai kalangan, tidak hanya Widyaiswara BPSDM, tetapi juga pejabat kabupaten/kota yang memiliki kompetensi sesuai materi pelatihan.

Pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat peran lurah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih responsif, efektif, dan akuntabel di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.(MJE/Prb/ty/portalkaltim/sty)