BRIDA Kaltim Petakan Daya Dukung Wilayah untuk Dukung Pembangunan IKN

BRIDA Kaltim menginisiasi diskusi ilmiah lintas sektor guna memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai fondasi kebijakan pembangunan IKN yang berkelanjutan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pemetaan Daya Dukung Wilayah untuk Identifikasi Dampak Spasial dari Perencanaan dan Pengembangan Ibu Kota Negara (IKN)”, Selasa, 1 Juli 2025, di Hotel Five Premier, Samarinda.

FGD ini menjadi langkah strategis BRIDA dalam mengkaji potensi, tantangan, serta risiko lingkungan yang muncul akibat pengembangan IKN Nusantara, khususnya di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Kegiatan ini menghadirkan akademisi, peneliti, serta pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Sekretaris BRIDA Kaltim, Charmarijaty, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu mitra strategis BRIDA adalah Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Kalimantan Selatan, mengingat Kalsel merupakan wilayah penyangga dengan peran penting dalam rantai pasok IKN.

“Pembangunan dan pengelolaan potensi daerah tak bisa dilakukan sendiri. BRIDA membuka kolaborasi luas, termasuk dengan Unlam, yang juga mendampingi kami dalam riset strategis seperti pemanfaatan ALKI II untuk pengembangan ekonomi,” ujar Charmarijaty.

Sementara itu, Ketua Tim Konsorsium Peneliti IKN dari Unlam, Rosalina Kumalawati, memaparkan kajian tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan calon ibu kota baru.

“Daya dukung mencerminkan kapasitas lingkungan dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup, sedangkan daya tampung menunjukkan batas kemampuan lingkungan dalam menerima limbah dan residu aktivitas manusia,” jelas Rosalina.

Ia mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota akan mendorong lonjakan populasi akibat perpindahan ASN dan arus migrasi besar-besaran, yang berpotensi memberi tekanan pada ekosistem lokal.

“Diperlukan kajian mendalam untuk memahami batas ekologis kawasan IKN agar pembangunan tetap lestari,” tegasnya.

FGD ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam merumuskan rekomendasi ilmiah yang mendukung kebijakan pembangunan IKN berbasis daya dukung dan daya tampung wilayah secara holistik. (KRV/pt/portalkaltim/sty)