Sri Wahyuni Soroti Dominasi PPPK dan Tantangan ASN Daerah di Rakernas Korpri 2025

Sekda Kaltim sekaligus Ketua Umum Forsesdasi, Sri Wahyuni, menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi ASN daerah, mulai dari dominasi PPPK hingga manajemen talenta, saat menjadi narasumber di Rakernas Korpri 2025 di Palembang.

Sri Wahyuni, hadir sebagai narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2025 yang digelar di Griya Agung, Palembang, Sabtu (4/10/2025).

Rakernas bertema “KORPRI Solid Mewujudkan Asta Cita” ini dihadiri sejumlah pejabat nasional dan daerah, membahas arah kebijakan serta tantangan yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.

Dalam paparannya, Sri Wahyuni menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari dominasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), implementasi sistem merit dan manajemen talenta, hingga digitalisasi ASN.

“Per 1 Agustus 2025, komposisi ASN antara PNS dan PPPK menunjukkan bahwa jumlah PPPK sudah lebih dari 50 persen, bahkan pada Oktober ini bisa mencapai dua pertiga dari total ASN di Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, 77 persen ASN di Indonesia bekerja di daerah, baik di 38 provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, hal ini menunjukkan pertumbuhan ASN kini lebih banyak berasal dari PPPK, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sri Wahyuni juga menyoroti persoalan tenaga PPPK paruh waktu di sektor pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil.
“Banyak dari mereka belum genap dua tahun bekerja, padahal kebutuhan di lapangan sangat mendesak. Bila aturan tidak fleksibel, anak-anak di daerah remote berpotensi kehilangan akses pendidikan dan layanan kesehatan,” jelasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya implementasi manajemen talenta dan pemetaan kompetensi ASN. Berdasarkan data Komisi ASN (KASN), dari 314 instansi dengan sistem merit baik, hanya 22 yang telah menerapkan manajemen talenta secara penuh. Ia pun mengapresiasi Provinsi Sumatera Selatan yang telah menerapkannya.

“Di Kaltim, kami telah memetakan kompetensi 6.000 dari 9.000 ASN. Masih ada 3.000 yang belum, dan kami terus mempercepat dengan memanfaatkan assessment center yang kami miliki. Namun banyak daerah lain belum memiliki fasilitas serupa,” terang Sri Wahyuni.

Lebih lanjut, ia menyebut tantangan ASN di daerah juga mencakup pengembangan kompetensi, digitalisasi, serta peningkatan disiplin kerja. Ia menegaskan pentingnya mengubah stigma negatif terhadap ASN.
“ASN harus bangga dengan profesinya. ASN bukan sekadar status kedinasan, tetapi profesi yang menuntut integritas dan profesionalisme,” tegasnya. (Rey/pt/portalkaltim/sty)