Usai Demo Besar di Samarinda, Ini Janji Rudy Mas’ud kepada Mahasiswa

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan sejumlah janji kepada mahasiswa dan masyarakat yang menggelar demonstrasi besar di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (21/10/2026). Aspirasi yang disampaikan mencakup persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir, hingga evaluasi program Gratispol.

Di hadapan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Rudy berkomitmen membawa aspirasi masyarakat Kalimantan Timur ke pemerintah pusat. Ia menyatakan akan menemui pemerintah pusat di Jakarta untuk menyampaikan berbagai tuntutan tersebut.

“Kami akan mendatangi langsung pemerintah pusat di Jakarta untuk menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy, sebagaimana,Kamis (22/10/2026).

Aksi yang diikuti sekitar seribu demonstran itu menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyuarakan persoalan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Rudy menyebut penanganan karhutla terus dilakukan dengan melibatkan personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, serta Manggala Agni. Ia menyampaikan sekitar 12.000 personel gabungan dikerahkan untuk menangani kebakaran di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur.

Terkait antrean BBM, Rudy mengatakan pemerintah provinsi akan membahas persoalan kuota dan jam operasional distribusi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina.

Sementara mengenai pemadaman listrik bergilir, ia berencana menemui Direktur Utama PLN untuk membahas keandalan pasokan listrik di Kaltim. Persoalan tersebut turut menjadi sorotan karena masyarakat masih mengeluhkan gangguan pasokan listrik.

Janji Pencopotan Ajudan Jadi Sorotan

Selain persoalan pelayanan publik, aksi mahasiswa juga menyoroti dugaan tindakan intimidasi oleh ajudan gubernur terhadap kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda dalam rangkaian aksi sebelumnya.

Rudy menyatakan akan mengembalikan ajudan yang dipersoalkan ke satuan asalnya. Ia juga menyampaikan permintaan maaf karena mengaku tidak mengetahui secara langsung kejadian yang dipermasalahkan mahasiswa.

Dalam pemberitaan sejumlah media pada Kamis (22/10/2026), janji pencopotan atau penarikan ajudan tersebut menjadi salah satu respons yang dianggap lebih konkret oleh demonstran.

Namun, persoalan itu bukan satu-satunya tuntutan yang harus ditindaklanjuti pemerintah provinsi. Mahasiswa juga menyoroti kewenangan pengelolaan pertambangan, penurunan kepemilikan saham daerah di PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK), serta pelaksanaan program pendidikan Gratispol.

Mengenai pertambangan, Rudy menyatakan akan meneruskan aspirasi terkait kewenangan pengelolaan tambang kepada pemerintah pusat. Adapun mengenai Gratispol, ia meminta mahasiswa menjelaskan bagian program yang dianggap perlu dievaluasi agar dapat dibahas lebih lanjut.

GERAM Belum Puas, Aksi Lanjutan Berpeluang Digelar

Meski telah bertemu langsung dengan gubernur, GERAM menilai sejumlah jawaban yang diberikan masih bersifat normatif. Koordinator lapangan aksi, Angga Wato, mengatakan respons yang dinilai konkret oleh massa terutama berkaitan dengan penarikan ajudan gubernur.

Menurut Angga, persoalan BBM, pemadaman listrik, dan Gratispol masih membutuhkan penjelasan serta langkah nyata dari pemerintah.

GERAM menyatakan akan melakukan konsolidasi untuk membahas langkah selanjutnya. Aksi lanjutan berpeluang digelar apabila tidak ada tindak lanjut terhadap tuntutan yang telah disampaikan.

Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada realisasi janji gubernur, terutama terkait penyelesaian persoalan karhutla, ketersediaan BBM, keandalan listrik, dan kebijakan pendidikan.

Pernyataan membawa aspirasi ke pemerintah pusat menjadi langkah awal. Namun, mahasiswa dan masyarakat masih menunggu perkembangan konkret agar tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi tidak berhenti pada komitmen lisan. (*am)