POLITIK
KUA-PPAS Kaltim 2027 Disepakati, Tiga Proyek Rp1,24 Triliun Tetap Jalan Tanpa MYC

Kesepakatan anggaran Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 akhirnya tercapai setelah pembahasan yang berlangsung alot antara Pemprov Kaltim dan DPRD. Salah satu poin pentingnya, tiga proyek strategis senilai Rp1,24 triliun tetap masuk dalam program pembangunan, tetapi tidak lagi menggunakan skema Multi Years Contract (MYC).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-36 DPRD Kaltim, Kamis, 19 November 2026.
Dalam kesepakatan itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp12,76 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp13,74 triliun.
Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan Pemprov Kaltim, Asisten I Sekretariat Daerah Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, bersama pimpinan DPRD Kaltim yang dipimpin Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud.
Fitra mengatakan, dokumen KUA-PPAS merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menerjemahkan prioritas pembangunan serta aspirasi masyarakat.
“Dokumen KUA-PPAS ini wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kaltim untuk menerjemahkan kebutuhan prioritas pembangunan serta aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui Musrenbang maupun jalur aspirasi dewan,” kata Fitra.
Dia juga mengakui proses pembahasan anggaran berlangsung dinamis. Namun, dinamika tersebut menjadi bagian dari upaya menghasilkan program kerja yang berkualitas dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Tiga Proyek Tetap Masuk, MYC Dihilangkan

Salah satu persoalan yang paling menyita perhatian dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 adalah usulan Pemprov Kaltim untuk membiayai tiga proyek strategis menggunakan skema kontrak tahun jamak.
Ketiga proyek tersebut memiliki total kebutuhan anggaran sekitar Rp1,24 triliun.
Rinciannya, pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda senilai Rp444,83 miliar. Kemudian pembangunan Jalan Sotek-Bongan sebesar Rp241,98 miliar serta Jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake senilai Rp556,98 miliar.
Semula, ketiga proyek tersebut diusulkan menggunakan skema MYC periode 2027–2029. Namun, DPRD Kaltim tidak menyetujui pola pembiayaan tersebut karena mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kesiapan perencanaan.
Meski begitu, DPRD tidak meminta ketiga program pembangunan tersebut dihapus.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, M Darlis Pattalongi, memastikan hasil akhir pembahasan tetap mengakomodasi ketiga proyek tersebut. Hanya pola kontraknya yang berubah menjadi Single Year Contract (SYC) atau kontrak tahun tunggal.
“Iya, yang kita hilangkan pola MYC-nya. Jadi programnya tetap masuk karena memang itu sifatnya strategis juga, tapi polanya Single Year Contract (SYC),” kata Darlis saat dikonfirmasi, Jumat, 20 November 2026.
Pernyataan tersebut memperjelas hasil kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Artinya, perubahan yang disepakati bukan pembatalan pembangunan, melainkan mekanisme pelaksanaan dan pembiayaannya.
Dengan SYC, pekerjaan menggunakan kontrak berdasarkan tahun anggaran. Pemerintah harus menyesuaikan proses pengadaan dan alokasi anggaran setiap tahunnya, berbeda dengan MYC yang mengikat pekerjaan dalam kontrak tahun jamak.
Kemampuan Fiskal Jadi Pertimbangan
Sebelumnya, Darlis menjelaskan, keberatan DPRD terhadap usulan MYC bukan terletak pada kebutuhan pembangunan yang diajukan pemerintah.
Menurutnya, persoalan utama berada pada pola pelaksanaan yang harus memenuhi persyaratan administrasi, kesiapan perencanaan, serta kemampuan keuangan daerah.
Pertimbangan tersebut menjadi penting karena kemampuan fiskal Kaltim sedang menghadapi tekanan.
Dalam proyeksi KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah hanya dipatok Rp12,76 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp13,74 triliun.
Kondisi ini membuat pemerintah perlu mengatur prioritas belanja secara cermat, termasuk memastikan proyek pembangunan yang membutuhkan anggaran besar dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sebelumnya, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni juga menjelaskan bahwa perubahan skema tersebut tidak berarti program pembangunan dibatalkan. Pemerintah tetap mengupayakan kegiatan berjalan, meskipun mekanisme pengadaannya berubah menjadi kontrak tahunan.
Pembahasan APBD Dikejar Waktu
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 menjadi tahapan penting sebelum penyusunan APBD Kaltim tahun depan memasuki pembahasan berikutnya.
Namun, penandatanganan yang baru terlaksana pada 19 November membuat waktu pembahasan semakin terbatas. Padahal, persetujuan bersama terhadap Raperda APBD ditargetkan paling lambat 30 November 2026.
Dalam rapat paripurna, Darlis juga sempat mengingatkan dampak keterlambatan tersebut terhadap kualitas pembahasan anggaran. Sebab, masih ada tahapan yang harus dilalui, mulai dari penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah hingga pembahasan bersama Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dengan ditandatanganinya KUA-PPAS, pemerintah dan DPRD kini memiliki dasar untuk melanjutkan penyusunan Raperda APBD 2027.
Sementara bagi tiga proyek strategis yang sempat menjadi polemik, kesepakatan tersebut memastikan program tetap masuk dalam perencanaan pembangunan. Tantangan berikutnya adalah memastikan kesiapan teknis, penganggaran dan pelaksanaannya dengan pola kontrak tahun tunggal. (Am)

OLAHRAGA5 hari agoTiket Borneo FC vs Manila Digger FC Mulai Dijual, Suporter Bisa Amankan Kursi di Stadion Segiri
GAYA HIDUP3 hari agoSlow Living, Tren Menjalani Hidup Lebih Santai di Tengah Kesibukan: Bukan Malas, Ini Cara Menikmatinya
FEATURE3 hari agoKisah Pemuda Inspiratif: Dijuluki Spiderman, 4 Kali Selamatkan Nyawa, Hadiah Umrah Justru untuk Neneknya
OLAHRAGA4 hari agoBukan Lawan Sembarangan, Manila Digger Pernah Tembus Semifinal Kompetisi Asia, Borneo FC Wajib Waspada
OLAHRAGA4 hari agoBorneo FC Baru Raih Satu Poin di Shopee Cup, Wajib Menang Lawan Manila Digger
HIBURAN3 hari agoRockafiller Asal Balikpapan Rilis Fillerians, Angkat Filosofi Budaya Dayak ke Musik Rock
OLAHRAGA1 hari agoAsgal Habib Jadi Pahlawan Borneo FC, Cetak Gol Kemenangan dan Raih Star of the Match
KUTIM3 hari agoKutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Pemerataan Pendidikan Jadi Tantangan







