Connect with us

SAMARINDA

Andi Harun Bongkar Pemotongan 3 Persen Dana Bagi Hasil, Pendapatan Samarinda Terancam Susut Rp209 Miliar

Published

on

Wali Kota Samarinda Andi Harun mempersoalkan kebijakan penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak Pemprov Kaltim yang berdampak pada penurunan target pendapatan Samarinda sekitar Rp209 miliar, Kamis (19/11/2026).

Wali Kota Samarinda Andi Harun mempersoalkan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak yang berdampak pada penurunan target pendapatan Kota Samarinda sekitar Rp209 miliar. Tak hanya soal berkurangnya penerimaan daerah, Andi Harun juga mengungkap dugaan persoalan prosedur penetapan kebijakan hingga pemotongan 3 persen dana bagi hasil untuk insentif pemungutan sebelum dibagikan kepada kabupaten/kota.

Persoalan tersebut disampaikan Andi Harun saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis, 19 November 2026. Dia datang untuk melaporkan perkembangan terakhir kondisi APBD Perubahan Samarinda setelah adanya kebijakan penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemprov Kaltim.

Menurut Andi Harun, dampak kebijakan tersebut cukup besar terhadap kemampuan fiskal Kota Tepian. Target pendapatan daerah berkurang sekitar Rp209 miliar.

Dia menjelaskan, Pemkot Samarinda menerima surat dari Pemerintah Provinsi Kaltim pada 7 Oktober 2026. Surat yang ditandatangani Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud itu berisi penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak terhadap 10 kabupaten/kota.

Namun, Andi Harun mempertanyakan urutan penerbitan surat dan keputusan gubernur yang menjadi dasar kebijakan tersebut.

“Suratnya 7 Oktober, keputusan gubernurnya konon kalau ada itu tertanggal 2 November. Berarti kan retroaktif itu. Retroaktif itu apa? Berlaku surut,” kata Andi Harun.

Dia menilai, apabila keputusan gubernur baru diterbitkan setelah surat pemberitahuan kebijakan disampaikan, terdapat persoalan prosedur yang perlu diperiksa.

“Gubernurnya, keputusan gubernurnya belakangan, korespondensinya lebih duluan. Itu satu. Nanti lebih lengkap ada di paparan saya, pasalnya apa segala macam. Yang pertama tadi patut dikualifikasi cacat prosedur,” tegasnya.

Andi Harun Soroti Potongan 3 Persen Dana Bagi Hasil

Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian Andi Harun adalah mekanisme pembagian hasil pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Dia mengaku menemukan persoalan setelah Pemkot Samarinda meminta penjelasan tertulis kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Menurut Andi Harun, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), PP Nomor 35 Tahun 2023, serta peraturan daerah provinsi, pembagian hasil pajak yang dimaksud memberikan porsi 70 persen kepada kabupaten/kota dan 30 persen kepada pemerintah provinsi.

Namun, dalam praktiknya, Pemkot Samarinda menemukan adanya pemotongan 3 persen untuk insentif pemungutan atau yang dikenal masyarakat sebagai upah pungut.

“Artinya yang diterima oleh kabupaten/kota ini tidak lagi 70 persen. Kalau dikurangi 3 persen berarti yang diterima cuma 67,9 persen,” ungkapnya.

Andi Harun kemudian mempersoalkan dasar hukum pemotongan tersebut. Dia menyebut pengaturan mengenai insentif pemungutan menggunakan PP Nomor 69 Tahun 2010, bukan UU HKPD maupun PP Nomor 35 Tahun 2023.

Menurutnya, angka 3 persen dalam aturan tersebut merupakan batas maksimal, bukan berarti dapat langsung dipotong dari porsi bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota.

“Angka tiga persen pun itu hanya plafon maksimal. Tapi tidak boleh langsung dijadikan sebagai pengurang atau pemotong terhadap bagi hasilnya kabupaten/kota,” jelasnya.

Dia menegaskan, porsi 70 persen yang menjadi hak kabupaten/kota seharusnya dihitung secara bruto sebelum mekanisme insentif pemungutan diterapkan.

Andi Harun juga menyebut adanya alasan penggunaan peraturan gubernur dalam praktik pemotongan tersebut. Namun, menurutnya, peraturan gubernur tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang lebih tinggi.

“Pergub tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Asasnya mengatakan begitu,” ujarnya.

Singgung Potensi Persoalan Hukum

Andi Harun menilai persoalan pemotongan tersebut cukup serius karena menyangkut mekanisme pembagian uang hasil pajak yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota.

Dia mengatakan, tanpa adanya persoalan ini, pemerintah daerah mungkin tidak mengetahui bahwa sebelum dana bagi hasil dibagikan, terdapat pemotongan 3 persen untuk insentif pemungutan.

“Berarti kalau tidak ada case ini maka kami tidak tahu, kabupaten/kota tidak tahu kalau ternyata sebelum dibagi, pendapatan 70 persen untuk kabupaten/kota itu dipotong dulu 3 persen untuk upah pungut,” katanya.

Dia kemudian mengingatkan adanya potensi persoalan hukum dari praktik tersebut.

“Secara hukum itu bisa berpotensi itu masuk teriris dengan Undang-Undang Tipikor karena…” ucapnya.

Pernyataan tersebut merupakan sorotan Andi Harun terhadap mekanisme pemotongan yang dipersoalkan. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran pidana tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.

Pemkot Minta Kebijakan Ditinjau Sebelum 30 November

Sebelumnya, Pemkot Samarinda telah mengajukan keberatan dan permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Selain dugaan persoalan prosedur rekonsiliasi dan pemotongan insentif pemungutan, Pemkot juga mempersoalkan penggunaan variabel perhitungan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Andi Harun berharap Pemprov Kaltim dapat meninjau kembali kebijakan tersebut sebelum 30 November 2026.

Dia juga membuka ruang dialog agar persoalan ini diselesaikan secara teknokratis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dampaknya bukan hanya pada berkurangnya target penerimaan daerah. Kebijakan tersebut juga berpotensi memengaruhi APBD Perubahan 2026 yang telah disepakati bersama DPRD Samarinda. Sejumlah kegiatan bahkan sudah berjalan sehingga terdapat potensi kewajiban pembayaran yang membebani APBD 2027.

Bagi Andi Harun, persoalan ini merupakan bagian dari upaya memperjuangkan hak fiskal Kota Samarinda sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan kepentingan masyarakat. (Am)

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

POPULER