Anggota DPRD Kaltim Sukmawati Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum di Kuaro Kabupaten Paser

Anggota DPRD Kaltim Dapil III (Penajam Paser Utara-Paser) Sukmawati melakukan sosialisasi dan penyebarluasan (sosper Perda Provinsi Kaltim No.5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sumawati menggandeng pengacara dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paser guna mensosialisasikan perda tersebut. Kegiatan kali ini menghadirkan narasumber diantaranya pengacara DPC PERADI Balikpapan Lenny Riantie, SH dan Sekda Kabupaten Paser Drs. Katsul Wijaya, M.Si.

Sukmawati menjelaskan, dalam kegiatan sosper ini dirinya ingin mengupayakan bantuan hukum bagi warga miskin bagi warga Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Apalagi pemerintah berencana memindahkan Ibukota Negara (IKN) di Kaltim. Ia menilai jika urusan pertanahan akan menjadi masalah krusial.

“Namun apabila tidak ada bantuan hukum gratis, masyarakat akan dibebankan biaya yang mahal ketika bersentuhan dengan hukum,” terang Sukmawati dalam penyampaiannya, Sabtu (26/6/2021).

Dengan kata lain, sambungnya, bagi mereka yang tidak mampu maka Negara, dalam amanah ini Pemprov Kaltim akan memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu bila tersangkut masalah hukum.

Adapun dari kegiatan sosialisasi ini, Sukmawati menegaskan jika pemerintah ingin menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum demi memperoleh akses keadilan. “Menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat serta mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum,” pungkasnya.

Ia berharap masyarakat Paser khususnya Kuaro tak ada yang berkaitan dengan hukum. Namun jika terjadi masalah hukum, ia berharap perda ini dapat maksimal dalam membantu kepentingan rakyat yang lemah, agar dapat mendapatkan keadilan hukum. “Saya harap ini dapat berjalan dan bermanfaat untuk masyarakat Kuaro, secara luas Paser,” tutupnya. (Redaksi KF)