Angka Kemiskinan Mahulu Masih Jadi yang Tertinggi di Kaltim, Efek Data Belum Diperbarui

Berdasarkan data BPS Kaltim tahun 2023, Mahulu tercatat sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi. Menurut Kepala BPS Kaltim hal tersebut karena belum ada pembaruan data dari Dinsos.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi daerah dengan angka kemiskinan tertinggi dari 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim. 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu mencatat, jumlah penduduk miskin di Mahulu mencapai angka tiga ribu jiwa atau mencapai 11,38 persen.

Kepala BPS Mahulu, Muhammad Fauzi mengatakan data itu berdasarkan data makro yang dikumpulkan.

“Dari 33 ribu penduduknya ya, persennya ya 11,38,” katanya dikutip melalui Tribun.

Data yang dikumpulkan oleh BPS termasuk data makro yang menjelaskan secara garis besar data pada satu kabupaten.

Data mikro biasanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Sosial (Dinsos).

“Kalau data mikro itu disampaikan oleh Pemkab tapi memang kalau di daerah itu sebenarnya harus ada data mikro itu. Data itu harus di-update,” ujarnya.

Untuk angka kemiskinan di tahun 2023 harus menunggu data terupdate dari Dinsos.

Karena yang memiliki tugas dan tupoksi mengeluarkan data mikro adalah pemerintah daerah.

Agar data yang didapatkan oleh Dinsos maksimal maka Kemensos mengeluarkan sebuah aplikasi yang bernama SIKS-NG.

Kegunaan aplikasi ini adalah menghadirkan data kemiskinan yang akurat khususnya di wilayah perbatasan Indonesia.

Berbagai cara pun telah dilakukan Pemkab Mahulu dalam rangka mengentaskan angka kemiskinan.

Terutama dalam hal pengakuratan data kemiskinan, pemanfaatan dana Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Alokasi Dana Desa (ADD) melibatkan stake holder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta melakukan program yang mendukung untuk memberantas kemiskinan.

Pemprov lewat Dinas Sosial Kaltim juga memberikan dukungannya menurunkan angka kemiskinan, terutama untuk daerah yang angka kemiskinannya masuk kategori kemiskinan ekstrem dan ditargetkan menurun ke angka nol persen.

Hal ini diungkapkan oleh Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinsos Kaltim, Kristiningsih. Ia menyebut, hal ini didukung melalui program major project yang meliputi 10 kabupaten/kota untuk pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin.

Selain itu, dalam program ini juga meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

“Salah satunya dengan memberikan modal usaha agar mereka bisa mandiri dan sejahtera. Jadi nanti sifatnya merata, 10 kabupaten/kota dan pasti berkesempatan mendapatkan kesempatan tersebut,” katanya.

Angka kemiskinan di Mahulu tinggi karena menurutnya hal ini disebabkan karena belum adanya pembaruan data fakir miskin di Mahulu. Apalagi update data terakhir dilakukan di tahun 2019.

Dia berharap data yang nantinya diupdate di tahun ini bisa mendukung program pengentasan kemiskinan selanjutnya di Mahulu. Termasuk wacana Pemda yang menggunakan ADD dan ADK dalam mengentas kemiskinan di Mahulu. (rw)