Cari 1.000 Relawan, Kawal Kaltim Siap Awasi Kecurangan Suara di TPS

Menjelang Pemilu 2024, aliansi Kawal Kaltim hadir untuk mengawasi potensi kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Kaltim hingga daerah terpencil.

Aliansi Kawal Suara Kaltim menegaskan upaya pencegahan dalam kecurangan pemilu serentak 2024. Statemen itu disampaikan dalam agenda konferensi pers di Cafe Dinasty pada Minggu 11 Februari 2024.

Koordinator Kawal Suara Kaltim, Aditya Prameshvara mengungkapkan pihaknya saat ini fokus mengawasi kecurangan pemungutan suara  yang mudah terjadi di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024.

“Kita fokuskan program kita untuk mencari dan mengumpulkan data base C1 di setiap TPS di seluruh Kaltim, termasuk daerah terpencil seperti Paser, PPU dan Mahulu,” ungkapnya.

Aditya menjelaskan bahwa saat ini, Tim Kawal Kaltim sedang mencari 1.000 relawan untuk mengawal surat suara di seluruh TPS di Kaltim.

Adapun pendaftaran relawan dibuka hingga 12 Februari 2023 dan pembekalan akan dilakukan secara online pada 13 Februari 2023.

“Kita sudah menjalin kerjasama dengan Bawaslu dan mereka mendukung program ini. Relawan tidak perlu takut untuk memfoto formulir C1 sebagai bukti,” jelas Aditya.

Terlebih, potensi kecurangan dan praktik kecurangan di Indonesia sangat rawan terutama di kota-kota besar. Seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

“Berdasarkan data terakhir Mei 2022 hingga November 2023. Ada dugaan 198 pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat walikota yang diangkat itu mengabaikan dua putusan,” katanya.

Kedua putusan tersebut yakni pertama, terkait pembentukan Peraturan Pelaksana yang diperintahkan MK.

Kedua, mengabaikan prinsip demokrasi dengan tidak menjalankan putusan dan mengabaikan rekomendası Ombusman. 

LIMA KOMITMEN BERSAMA

Oleh karena itu, Aliansi Kawal Kaltim menyatakan sikap bersama secara tegas, yakni:

Pertama, menolak money politics dengan menjunjung tinggi etika, moral, dan integritas dalam menjalankan proses demokrasi yang bersih dari segala kecurangan.

Kedua, mengajak seluruh pemilih untuk bersinergi bersama dalam mengawal transparansi suara, dan menjaga hak pilih rakyat agar pemilu dijalankan tanpa unsur intimidasi, ketakutan, serta keterpaksaan demi tercapainya pemilu yang jujur dan adil.

Ketiga, mengajak seluruh media massa di Kaltim untuk berperan dalam mengawasi dan mewujudkan Pemilu damai tanpa hoax, narasi pemecah belah, black campaign, dan menyudutkan seseorang/sekelompok dengan unsur SARA, media massa memberikan informasi sebenar-benarnya dan menjunjung tinggi independensi.

Keempat, mendesak penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan berimbang, di mana setiap partai politik, kandidat, dan pemilih diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa campur tangan atau keuntungan yang tidak adil dari pihak-pihak tertentu, serta memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika dan aturan pemilihan.

Kelima, menuntut terwujudnya kejujuran dan transparansı dalam semua tahapan pemilihan umum, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, sampai penghitungan suara dengan memastikan bahwa setiap langkah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

Dengan adanya aliansi Kawal Kaltim ini, diharapkan dapat membantu mewujudkan Pemilu 2024 yang bersih dan berintegritas.

“Kita ingin memastikan bahwa suara rakyat didengar dan tidak ada kecurangan yang terjadi. Mari bersama-sama kita kawal suara Kaltim untuk Pemilu yang adil dan demokratis,” ajaknya. (dmy/gdc)