KUBAR
Dapati Anak Kesulitan Sekolah di Kubar-Mahulu, Yonavia Bantu Perjuangkan ke Pemprov Kaltim

Ketika reses, Anggota DPRD Kaltim Yonavia mendapati masih ada anak-anak di daerah pemilihan (dapil)-nya yakni Kubar dan Mahulu yang kesulitan mengakses pendidikan. Legislator perempuan ini bakal bantu perjuangkan ke Pemprov Kaltim.
Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) merupakan daerah pelosok di Provinsi Kalimantan timur (Kaltim) yang masih punya PR dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas. Masalah itu masih menjadi keluhan masyarakat hingga saat ini.
Selain itu berbagai masalah lain juga perlu mendapatkan perhatian. Seperti kebutuhan dasar masyarakat, air bersih, kesehatan, kenakalan remaja, peningkatan sumber daya manusia, UMKM, pemerataan jaringan telekomunikasi, hingga literasi.
Beberapa permasalahan tersebut turut menjadi perhatian dari legislator perempuan asli Kutai Barat, Yonavia. Tahun ini, ia resmi menjadi pendatang baru di Karang Paci dengan perolehan suara 10 ribu lebih suara. Mewakili dapil Kubar-Mahulu, dan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat ke Pemerintah Provinsi Kaltim.
Politisi PDI Perjuangan ini mulanya merupakan ibu rumah tangga dan bertekad untuk menjadi penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah. Dengan harapan, daerah asalnya Kubar, bisa terjadi peningkatan dalam segala aspek.
Masalah Pendidikan di Kubar dan Mahulu
Yonavia menyebut, selain sejumlah permasalahan tersebut, masalah pendidikan juga tak kalah darurat di dapilnya. Masih banyak anak-anak di dapil Kubar-Mahulu yang kesulitan untuk mengakses pendidikan.
“Banyak saya temui anak-anak ingin sekolah tapi terkendala biaya, itu saya temui di reses,” katanya belum lama ini.
Sejauh ini, sekolah negeri di Indonesia memang disebut gratis. Namun kondisi di lapangan, tidak benar-benar gratis. Para orang tua tetap harus merogoh kocek untuk seragam, buku, dan sejumlah penunjang lainnya.
Selain masalah biaya, kondisi Kubar-Mahulu yang termasuk pelosok juga kerap menyulitkan anak-anak untuk sekolah lantaran sulitnya aksesibilitas. Semisal ingin sekolah atau menempuh pendidikan di perkotaan, namun tak punya tempat tinggal.
“Sementara jumlah asrama masih kurang dan tidak mencukupi,” tambahnya.
Yonavia berharap, Pemprov Kaltim perlu menyiapkan solusi untuk pendidikan bagi anak-anak di dapilnya. Agar semakin banyak generasi yang bisa berkontribusi mengembangkan daerahnya sendiri. Kebijakan yang memenuhi kebutuhan pendidikan tentu diharapkan.
“Itu perlu kita perjuangkan. Kalau ada program dari pemerintah, kita pasti support,” pungkasnya. (adv/ens/fth)
-
BALIKPAPAN4 hari ago
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SAMARINDA5 hari ago
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
NUSANTARA3 hari ago
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim
-
SAMARINDA2 hari ago
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
SAMARINDA2 hari ago
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Gubernur Kaltim Minta BUMD Perkuat Peran dalam Peningkatan PAD melalui Sektor Tambang dan Migas