Dari Reses Gabungan Legislator Kaltim Dapil Samarinda; Jalan dan Drainase Masih Banyak Dikeluhkan

Sejumlah anggota DPRD Kaltim Dapil Samarinda menggelar reses gabungan di 32 kelurahan. Dari sisi infrastruktur, keluhan tentang kualitas jalan dan drainase menjadi keluhan dominan.

Reses merupakan momentum bagi anggota dewan turun gunung ke daerah pemilihannya masing-masing guna menyerap aspirasi dari masyarakat yang dia wakili. Seperti yang dilakukan sejumlah Anggota DPRD Kaltim Dapil Samarinda pada 19-26 September, lalu.

Disampaikan Anggota DPRD Kaltim Nidya Listiyono saat membacakan laporan reses gabungan Dapil Samarinda pada rapat paripurna ke-37 DPRD Kaltim, Senin 2 Oktober lalu. Bahwa pelaksanaan reses menjangkau 32  kelurahan di Kota Samarinda.

Kota Tepian lanjut dia tidak terlepas dari permasalahan dan tantangan pembangunan yang kompleks. Hal ini sebagai konsekuensi kota yang terbuka, yang tidak dapat menghindari pertambahan penduduk baik dari angka kelahiran maupun akibat mobilisasi penduduk dengan masuknya pendatang dari kota-kota lain baik dari dalam maupun luar Kaltim. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan  munculnya persoalan baru, antara lain kemacetan di jalan raya, kemiskinan, kriminalitas dan lain-lain.

Terkait infrastruktur, keluhan jalan-jalan yang masih rusak dan perlu peningkatan. Peningkatan jembatan hingga perlu semenisasi jalan lingkungan dan perlu peningkatan atau rehabilitasi saluran drainase masih menjadi mendominasi di Samarinda.

Soal banjir, Politikus Golkar ini mengakui sudah mulai berkurang seiring dengan gencarnya rehabilitasi atau peningkatan saluran drainase di beberapa ruas jalan kota. Namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat permukiman yang rentan terhadap banjir. Antara  lain di kawasan Sambutan Idaman Permai Kelurahan Sambutan, Kelurahan Simpang Tiga, dan Kelurahan Air Hitam,  dan longsoran di Jalan Trikora Kelurahan Baqa.

“Untuk pendidikan permasalahan klasik yang selalu mengemuka setiap tahunnya adalah keluhan masyarakat terhadap sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru.”

“Perlunya perbaikan dan penambahan ruang kelas baru, buku pelajaran yang sering berubah setiap tahunnya. Serta perlunya penambahan kuota penerima Beasiswa Kaltim (BKT) bagi pelajar dan mahasiswa. Karena masih banyak yang belum menikmati fasilitas beasiswa tersebut,” jelasnya.

Selain itu, keluhan masyarakat di bidang kesehatan adalah persoalan ketidakmampuan membayar BPJS, kurang baiknya pelayanan terhadap pasien BPJS di Rumah Sakit Pemerintah, terbatasnya waktu rawat inap Pasien BPJS. Perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan pada posyandu dengan melengkapi tenaga kesehatan dan sarana prasarananya, dan masyarakat kelurahan Karang Asam Ulu membutuhkan bantuan mobil ambulance. (*/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM