DPRD Kaltim Minta Pemerintah Pusat Klirkan Perhitungan dan Teknis Kerja dari Gaji Rp20 Juta untuk Petani

Anggota DPRD Kaltim Selamet Ari Wibowo ingin Pemerintah Pusat mengklirkan perhitungan dan teknis kerja dari program baru Petani Milenial yang menjanjikan gaji Rp10-20 juta untuk para petani agar bukan sekadar iming-iming belaka.

Kondisi pertanian di Indonesia akhir-akhir ini tengah lesu dan mengalami tantangan yang sangat besar. Selama 10 tahun terakhir nasib petani belum membaik, pupuk mahal, harga jual tidak sesuai, beban berat kerja petani dan penurunan minat menjadi petani.

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pertanian (Kementan) tengah berupaya mengatasi sejumlah permasalahan itu, utamanya terkait penurunan minat masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadi petani.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, tengah mencanangkan program Petani Milenial sebagai program prioritas 2025 mendatang. Untuk menarik minat generasi muda dan membantu mewujudkan swasembada pangan yang diproyeksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tak tanggung-tanggung, Andi Amran mengiming-imingi petani muda dengan penghasilan Rp10-20 juta per bulan jika berminat. Plus mendapat lahan dan alat pertanian modern untuk mengelola sawah.

Gaji Rp10-20 juta itu merupakan murni hasil garap sawah. Perhitungan itu, kata Andi Amran telah melewati bagi hasil 70 (persen) dan 30 (persen) dengan proyeksi 15 orang petani akan menggarap sekitar 200 hektare sawah.

Perlu Penjelasan Rinci

Anggota DPRD Kaltim Selamet Ari Wibowo sebetulnya mendukung rencana tersebut jika memang benar tidak merugikan masyarakat. Dia minta agar perhitungan itu dirampungkan agar jelas dan transparan.

“Saya mendukung, tapi belum tahu (teknisnya) seperti apa, saya  akan telusuri dulu, apakah modal kes untuk bertani, atau seperti apa,” kata Selamet baru-baru ini.

“Kalau terealisasi bagus bisa mendongkrak pertanian. Karena presiden pun jarang yang berani melakukan reformasi pangan,” pungkasnya. (adv/ens/fth)