DPRD Kaltim: Pokoknya 40 Persen Tenaga Kerja di IKN Harus Orang Lokal

DPRD Kaltim akan terlibat dalam penyusunan Grand Design Pemetaan Kebutuhan SDM untuk Pasar Kerja IKN Nusantara. Untuk memastikan kuota 40 persen pekerja lokal dipenuhi.

Pemprov Kaltim dalam waktu dekat akan menyusun Grand Design Pemetaan Kebutuhan SDM untuk Pasar Kerja IKN. Ini akan menentukan seberapa besar partisipasi tenaga kerja lokal (asal Kaltim) dalam pembangunan ibu kota baru.

Persoalan kemudian hadir. Dalam pelatihan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Yang digelar Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Kaltim. Jumlah partisipasi masyarakat lokal masih minim. Sehingga ada kekhawatiran, kalau slot pekerja lokal dalam grand design tersebut jadi mengecil.

Merespons ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji tetap teguh pada komitmen awal. Yakni slot tenaga kerja lokal harus 40 persen. Jika saat ini angka pekerjanya kurang dari itu, maka menjadi tugas tambahan pemerintah, khususnya Pemprov Kaltim untuk menyiapkannya.

“Seharusnya persentase tenaga kerja lokal terserap dalam proses pembangunan IKN lebih tinggi,” ungkapnya, Kamis 10 Agustus 2023.

Angka 40 persen ini sendiri, kata Seno, sudah pernah mereka bahas dengan Badan Otorita IKN. Dan mendapat persetujuan.

“Kami meminta Badan Otorita dapat menyerap paling tidak 40 persen tenaga kerja lokal,” jelasnya.

Selanjutnya, politisi Gerindra itu memastikan bahwa DPRD Kaltim akan melibatkan diri dalam penyusunan grand design tersebut. Agar bisa mengawal ketentuan ’40 persen’ itu.

“Saya akan berkoordinasi dengan Komisi 4 untuk terlibat bersama Sekda Kaltim, beserta timnya untuk membuat grand design,” pungkasnya. (dmy/fth)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM