Gubernur Harum Serap Aspirasi Petani dan Nelayan se-Kaltim di PEDA XI KTNA Kutai Barat

Gubernur Kaltim, H Rudy Mas’ud (Harum), berinteraksi langsung dengan para petani dan nelayan dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim dalam PEDA XI KTNA. Temu wicara ini digelar di Arena Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat, Sabtu, 21 Juni 2025.

Dalam suasana santai namun serius, Gubernur Rudy menyimak langsung berbagai aspirasi, keluhan, dan harapan dari pelaku sektor pertanian dan perikanan. Para perwakilan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dari berbagai daerah menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, mulai dari infrastruktur, perizinan, hingga akses pasar dan permodalan.

Sorotan dari Daerah: Dari Bendungan hingga Ekspor-Impor

Ketua KTNA Paser, Ngatno, mendorong percepatan pembangunan Bendungan Muara Lambakan yang dinilai strategis untuk mendukung irigasi dan ketahanan pangan di wilayah selatan Kaltim. Ia juga mengusulkan adanya kemudahan akses modal bagi petani kecil.

Sementara itu, Ketua KTNA Samarinda, Adung, menggarisbawahi persoalan perizinan di kawasan budidaya kehutanan yang dinilai masih menghambat usaha pertanian. Ia juga menyoroti lemahnya dukungan terhadap sektor peternakan, baik dari sisi regulasi maupun infrastruktur pendukung.

Perwakilan dari wilayah utara Kaltim—Berau, Kutai Timur, dan Bontang—yang diwakili Hj. Jafar, menyampaikan kendala ekspor dan impor hasil pertanian dan perikanan. Menurutnya, regulasi yang tumpang tindih dan kurangnya fasilitas pelabuhan menjadi hambatan utama.

Gubernur: Jaga Lahan, Perkuat Ketahanan Pangan

Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha tani-nelayan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan di Kalimantan Timur.

“Kami berharap kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota, segera membuat regulasi daerah seperti perbup atau perwali yang bisa menghentikan alih fungsi lahan pertanian,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen melindungi lahan sawah eksisting melalui kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan, serta memperkuat program pendampingan bagi petani dan nelayan di berbagai daerah.

Gubernur Harum juga menyatakan akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan dalam forum Pekan Daerah (PEDA) tersebut dengan kebijakan konkret dan berpihak pada kesejahteraan petani dan nelayan.

“Ini bukan hanya seremonial, tapi komitmen untuk menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke akar rumput,” tutupnya. (Prb/bgs/dfa/portalkaltim/sty)