Hydropower 300 MW di Mahakam Ulu Disorot, Rudy Mas’ud Minta Listrik Tak Hanya Terang di Kota

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyoroti proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau hydropower berkapasitas 300 megawatt di Mahakam Ulu agar tidak berhenti sebagai proyek energi raksasa di atas kertas.

Dalam pertemuan bersama Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, di Pendopo Odah Etam Samarinda, Senin (25/5/2026), Rudy menegaskan proyek energi hijau tersebut harus benar-benar menjawab persoalan listrik di wilayah pedalaman Kalimantan Timur yang hingga kini masih minim akses energi.

Di hadapan pejabat pemerintah, direksi perusahaan, hingga pemangku kepentingan sektor energi, Rudy mengungkap masih ada 72 desa di Kalimantan Timur yang belum menikmati layanan listrik optimal.

“Jangan sampai listriknya besar tetapi masyarakatnya masih memakai lilin. Jangan sampai ini terjadi,” kata Rudy dalam sambutannya.

Pernyataan itu langsung menjadi perhatian karena muncul di tengah dorongan besar pemerintah pusat mempercepat transisi energi menuju target net zero emission tahun 2060. Proyek hydropower Mahakam Ulu sendiri disebut menjadi bagian dari agenda energi bersih nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rudy Sindir Proyek “Megawatt Rasa Senter”

Dalam forum tersebut, Rudy menyampaikan kekhawatirannya jika proyek pembangkit listrik besar justru tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Ia bahkan melontarkan istilah “megawatt rasa senter” untuk menggambarkan ironi proyek listrik berkapasitas besar yang tidak mampu menerangi desa-desa di sekitar kawasan pembangunan.

“Harapan kami, ini betul-betul 300 megawatt yang bisa memberikan penerangan, tidak hanya untuk kota tetapi juga untuk pelosok-pelosok, terutama remote area,” ujarnya.

Menurut Rudy, pembangunan infrastruktur energi di Kalimantan Timur harus berjalan seiring dengan pemerataan akses dasar masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan dan pedalaman seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat.

Ia menilai proyek hydropower jangan hanya menjadi simbol investasi energi hijau, tetapi harus benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

“Ini bukan hanya investasi yang berdampak dengan berdirinya investasi. Tetapi bagaimana proyek ini bisa menghidupi masyarakat kita yang ada di Kalimantan Timur, khususnya Kutai Barat dan Mahakam Ulu,” tegasnya.

PLTA Batokelo dan Ambisi Energi Hijau Nasional

Rudy menjelaskan proyek yang dibahas merupakan PLTA Batokelo yang nantinya terkoneksi dengan jalur akses menuju Kalimantan Utara. Jalur tersebut disebut memiliki panjang sekitar 122 kilometer dan akan diperkuat pembangunan jembatan sepanjang 120 meter.

Menurutnya, pembangunan akses jalan dan jembatan bukan sekadar mendukung proyek pembangkit listrik, tetapi juga membuka konektivitas baru antardaerah di Pulau Kalimantan.

“Ini akan menghubungkan tidak hanya Kalimantan Utara tetapi juga Kalimantan Barat,” katanya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap proyek hydropower itu dapat menjadi solusi jangka panjang untuk kebutuhan energi masyarakat sekaligus mendukung pasokan listrik industri dan kawasan perkotaan.

Namun di balik ambisi energi hijau tersebut, proyek-proyek berskala besar di Kalimantan juga kerap memunculkan kekhawatiran soal dampak sosial dan lingkungan. Pembangunan infrastruktur di kawasan hutan dan daerah aliran sungai dinilai berpotensi memengaruhi ruang hidup masyarakat adat dan ekosistem sekitar.

Meski demikian, Rudy dalam pidatonya lebih menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan investor agar proyek segera direalisasikan.

“Kami meyakini bahwa proyek ini apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD duduk bersama-sama, ini tidak hanya melahirkan pembangkit listrik tetapi juga menjadi pembangkit harapan masyarakat Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Pernyataan Rudy memperlihatkan posisi strategis Kalimantan Timur dalam agenda transisi energi nasional. Di satu sisi, daerah ini masih bergantung pada sektor batu bara sebagai penopang ekonomi. Namun di sisi lain, pemerintah mulai mendorong investasi energi baru terbarukan untuk mendukung pengurangan emisi karbon.

Kini proyek hydropower Mahakam Ulu menjadi simbol tarik menarik antara ambisi pembangunan energi bersih dan tuntutan pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal. Sebab bagi warga pedalaman Kalimantan, persoalannya bukan sekadar angka megawatt atau investasi triliunan rupiah, melainkan apakah listrik benar-benar masuk ke rumah mereka atau hanya melintas menuju kawasan industri dan kota besar. (Gi/am)