Inflasi Terkendali, Pemprov Genjot Digitalisasi dan Gizi Gratis untuk Warga

Pemprov Kaltim menggelar High Level Meeting TPID-TP2DD dan Rakor Program Makan Bergizi Gratis untuk memperkuat pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah, dan aktivasi pangan gratis sebagai upaya menekan stunting dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dirangkai dengan Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa, 5 Agustus 2025 di Kantor Gubernur Kaltim.

Mengangkat tema “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi, Digitalisasi Daerah, dan Akselerasi Program MBG”, kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Kaltim dan dihadiri para kepala daerah, BI, BPS, BPJS Ketenagakerjaan, serta instansi vertikal lainnya.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa HLM fokus pada tiga hal penting. “Pertama, pengendalian inflasi terutama pada kelompok pangan. Kedua, percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Ketiga, aktivasi MBG sebagai langkah preventif terhadap stunting dan kemiskinan,” katanya.

Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud yang menyampaikan sambutan secara daring dari Jakarta, menekankan pentingnya keterpaduan program antar sektor.
“Pengendalian inflasi, digitalisasi, perlindungan pekerja, hingga pemberian makanan bergizi, semuanya saling terhubung. Target kita jelas, menjaga daya beli masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Kaltim secara berkelanjutan,” tegas Rudy.

Per Juli 2025, inflasi Kaltim tercatat 2,8 persen, dengan kelompok pangan sebagai penyumbang utama, terutama menjelang hari besar keagamaan. Untuk itu, Rudy meminta TPID memperkuat Gerakan Pangan Murah, mengoptimalkan toko penyeimbang, dan mendorong diversifikasi pangan lokal seperti singkong dan jagung.

Di sektor digitalisasi, Kaltim menempati peringkat kedua nasional dalam pelaksanaan TP2DD. Pemprov mendorong seluruh OPD menerapkan sistem transaksi elektronik demi efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), saat ini baru lima daerah yang memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yakni Paser, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.
“Satgas percepatan pelaksanaan MBG akan terus mendorong aktivasi program di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Sri Wahyuni.

HLM juga dirangkai dengan penyerahan Paritrana Award 2025, sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku usaha dan pemerintah daerah yang berkomitmen pada jaminan sosial ketenagakerjaan. (KRV/pt/portalkaltim/sty)