NUSANTARA
Jadwal Pemilu 2024 Sudah Ditetapkan, Presiden Jokowi Pastikan Tak Ada Penundaan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bakal dijalankan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini membantah isu penundaan atau perpanjangan masa jabatan yang berhembus belakangan ini.
“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat,” tegas Jokowi dalam memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/04/2022).
Jokowi menegaskan isu tersebut tak benar jika pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden. Sebab, menurutnya, pemilu akan tetap dilaksanakan pada 14 November 2024.
“Juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” ujar Presiden.
Presiden meminta jajarannya menyampaikan kepada publik bahwa jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan agar tidak muncul isu lain seperti adanya upaya penundaan pemilu di masyarakat. Agar tidak menjadi polemik lagi di masyarakat.
Jokowi juga menjelaskan bahwa tahapan pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pada 12 April 2022 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik untuk segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024. Oleh sebab itu, pemerintah akan segera membahas berbagai persiapan pemilu dan pilkada dengan kedua institusi tersebut.
“Nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” imbuhnya.
Jokowi juga meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. Presiden pun meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk berkomunikasi secara intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya bisa didetailkan.
“Didetail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” ungkapnya. (REDAKSI KF)
-
SAMARINDA3 hari ago
Rakernas PKK 2025 Digelar di Samarinda, Promosikan Budaya dan UMKM Lokal
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Konflik Tarif Transportasi Online di Kaltim, Driver Desak Cabut Izin Maxim
-
PARIWARA2 hari ago
Teras Samarinda Ramai Dikunjungi saat Libur Panjang, Warga Menikmati Pesona Mahakam
-
PARIWARA4 hari ago
Yamaha Indonesia Jadi Satu-Satunya Produsen Sepeda Motor Peraih GREEN PROPER Award di Seluruh Plant Produksi
-
SAMARINDA4 hari ago
Kuasa Hukum Protes Putusan Sela Gugatan Upah Minimum Dosen di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
-
PARIWARA5 hari ago
Yamaha Luncurkan Varian Oli Baru YAMALUBE POWER XP MATIC di Event PRJ 2025
-
SAMARINDA3 hari ago
Kenaikan Dana Hibah Parpol di Samarinda Masih Dikaji
-
SEPUTAR KALTIM2 hari ago
Faisal: Internet Gratis Sudah Terpasang di 153 Desa, Akan Dilanjut Juli Ini