Kabar Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda Senyap, Forum Pedagang Kembali Minta Kepastian

Kabar rencana revitalisasi Pasar Pagi Samarinda kini senyap. Padahal polemiknya sempat bergulir panjang selama 3 bulan lalu. Karena tahun 2023 akan segera berakhir, Forum Pedagang Pasar Pagi kembali minta kepastian. Berikut pernyataan lengkapnya.

Sejak Agustus hingga Oktober lalu. Polemik revitalisasi Pasar Pagi terus bergulir. Ada banyak pro dan kontra. Karena antara Pemkot Samarinda, dan pedagang Pasar Pagi tidak satu suara. Sebab kedua belah pihak pun belum pernah duduk bareng.

Di satu sisi pemkot belum siap betul dan mengaku masih menggodok perencanaannya. Sehingga dialog kepada pedagang belum dilakukan. Sisi lain pedagang terus meminta kepastian akan nasib mereka.

Sebab wacana besar yang telah diungkap sejak Februari lalu, bukanlah urusan kecil. Rencananya, Pasar Pagi saat ini akan dirobohkan dan dibangun ulang Pasar Pagi yang baru dengan high level. Dengan alasan bangunan tak layak.

Pasalnya memindahkan hampir 3000 pedagang bukan perkara mudah. Bukan hanya secara teknis pindah-pindah barang. Namun tempat relokasinya juga perlu dipikirkan. Mulai dari tingkat strategis tempat baru, untung atau rugi, juga sosialisasi ke pelanggan.

Di tengah ketidakpastian sebelumnya. Pemkot Samarinda sempat menunjukkan keseriusannya. Teranyar pada pertengahan Oktober lalu. Kepala Dinas Perdagangan mempresentasikan konsep besarnya kepada wali kota Samarinda.

Secara konsep, wali kota sudah setuju. Namun ada sedikit revisi. Yakni minta perhitungan ahli soal sirkulasi udara nantinya. Agar pasar tetap adem tanpa harus pakai AC. Revisi perlu waktu satu pekan.

Namun lebih dari satu pekan, belum juga ada kabar terbaru. Kabar revitalisasi masih senyap. Padahal rencana awal, pada bulan November ini pedagang akan direlokasi dan pasar sudah harus kosong sebelum pergantian tahun.

Forum Pedagang Pasar Pagi mulanya sempat mendukung meski dengan beberapa syarat. Dan siap menunggu dialog oleh Pemkot Samarinda. Namun karena lama tak terdengar kabar, forum kembali meminta kepastian.

Kesal dengan Ketua DPRD Samarinda

Sebelumnya, beberapa anggota DPRD Samarinda mendukung forum pedagang. Terutama untuk mempertimbangkan kembali rencana besar itu, hingga penundaan rencana.

Ketua Forum Pedagang Pasar Pagi Samarinda, Thoriq Hakim menerangkan kalau pihaknya kemudian bersurat ke Ketua DPRD Samarinda. Untuk meminta agar dewan memfasilitasi atau mempertemukan antara pedagang dengan pemimpin Kota Tepian itu.

Surat tertanggal pada 30 Oktober lalu. Kepada Ketua DPRD Samarinda. Tak kunjung dapat balasan. Membuat pedagang semakin dihadapkan pada ketidakpastian. Apalagi 2023 akan segera berakhir.

“Roman-romannya Ketua DPR kita perlu ditunjul bokongnya supaya bergerak. Nah itu makanya kami datang ke sini (Kantor DPRD),” ungkap Thoriq gerap pada Kamis, 16 November 2023.

“Ketua dewannya melempem nggak mau bela kami karena sudah lama. Dua minggu sudah itu surat Pak Ketua Dewan yang terhormat. Kalau membela kami, kalau tidak membela kami tidak terhormat. Jadi tolonglah dibantu kami ini fasilitasi,” lanjutnya.

Thoriq mengaku kalau pihaknya memang belum bersurat ke pemkot. Namun ke DPRD terlebih dahulu sebagai wakil rakyat.

“Kalau memang di sini mentok, nggak mempan misalnya, baru kami ke wali kota langsung. Kalau sudah kesana jalan terakhir sudah. Tapi kami percaya dengan bapak ibu anggota dewan di sini.”

Minta Rencana Revitalisasi Ditunda bahkan Dibatalkan

Kali ini, Thoriq Hakim kembali meminta pemkot untuk menunda rencana besarnya itu. Atau memikirkan baik-baik dampak sosial ekonomi terhadap ribuan pedagang Pasar Pagi.

Sebab sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Juga tengah menuju Pemilihan Legislatif (Pileg). Sehingga pedagang tidak ingin diresahkan dengan relokasi pasar yang punya banyak dampak.

“Kami tidak berontak, kami tidak membantah, dan tidak menentang program pemerintah. Kami mendukung, asal, tolong dampak sosial kami dijaga diperhatikan.”

“Kalau membangun pasar gampang kalau ada duitnya,  mau tahun ini kah tahun depankah bisa aja. Kami dukung aja Bapak Wali Kotaku yang terhormat,” lanjut Thoriq.

Takut Mangkrak, Minta Jaminan Cepat Selesai

Di tengah ketidakpastian yang terjadi. Ketua forum pedagang itu juga tidak yakin bahwa proses bangun ulang pasar satu hektar dengan empat lantai itu bisa selesai dalam jangka satu tahun. Dengan anggaran sekitar Rp3 miliar.

Sehingga forum pedagang Pasar Pagi untuk tidak memaksakan. Apalagi terburu-buru. Mereka kembali meminta penundaan rencana sampai konsep benar-benar matang dan pemkot tampak siap. Atau ada perjanjian resmi.

“Siapa yang bisa menjamin kalau itu tidak mangkrak. Kalau memang ada ya silakan kalau mampu wali kota membangun. Kita bikin perjanjian hitam di atas putih,” terang Thoriq lagi.

“Karena membongkar pasar itu Insyaallah nggak selesai. Bongkarnya saja belum, buang materialnya lagi, belum gali pondasinya. Jadi kalau kerjanya buru-buru bisa jamin nggak kualitas bangunan itu bagus,” imbuhnya.

Proses Relokasi Tidak Mudah

Forum Pedagang Pasar Pagi mengungkap sulitnya melakukan relokasi atau pindah dagangan. Bagi mereka, ini seperti langkah merintis isaha yang baru. Sebab tak semudah pindah rumah.

“Pertama tempat relokasinya sesuai nggak? Strategis nggak?, nanti misal kami sudah setuju kami direlokasi di tempat itu, juga rumit. Kami mempersiapkan lagi etalase, membuat rak, membuat etalase, bukan ujug-ujug langsung pindah.”

Pesan untuk Wali Kota Samarinda

Mewakili forum pedagang, Ketua Forum Pedagang Pasar Pagi Samarinda, Thoriq Hakim menyampaikan pesannya kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun.

“Yang terhormat kepada Bapak Wali Kota kami, pedagang intinya sebenarnya mendukung. Dengan catatan kalau perencanaannya sudah matang semuanya.  Dan kami dipikirkan juga dampak sosial ekonomi kami.”

“Minta kelegowoan Wali Kota untuk ditunda. Dari situ lah kami perlu ketemu dengan Wali Kota. Bukan untuk menentang, hanya untuk berdiskusi.”

“Kalau nggak jadi ya kami senang, malah syukuran, kalau perlu kami syukuran kami undang semua pejabat kami undang. Bapak Andi Harun kami undang.”

“Kalau mau pembenahan, kalau alasannya semrawut. Itu bukan bangunannya hanya fasilitasnya. Kenapa semrawut berarti pengelolanya nggak bener,  semestinya pengelola yang ditegur UPTD-nya. Parit buntu kok malah bangunan yang mau diruntuh. Sama kayak menangkap lalat pakai bom. Kami bayar retribusi kok.” (ens/dra)