Kaltara Rayu Berau Pindah Provinsi, Pj Gubernur Kaltim: Ya Udah

Berdasarkan kajian Universitas Borneo Tarakan (UBT), 70 persen warga Berau ingin kabupatennya pindah ke Kaltara. Bupati dan DPRD Berau menolak. Pj Gubernur Kaltim memilih kalem.

Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) tampak menginginkan Kabupaten Berau (Kaltim) bergabung dengan mereka. Lewat sebuah kajian yang dikerjakan bersama UBT. Mereka memakai 35 indikator dari 11 sektor. Yakni kependudukan, kemampuan ekonomi, kemampuan keuangan, potensi daerah, luas daerah, sosial budaya, sosial politik, pertahanan, keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan kendali.

Dalam kajian tersebut, mereka turut melakukan survey kepada masyarakat Berau. Untuk mengetahui seberapa ingin warga tetap menjadi masyarakat Kaltim, atau sebaliknya pindah ke Kaltara.

Berdasar klaim, sebanyak 70 persen warga Berau menyatakan keinginannya untuk pindah. Pantauan Kaltim Faktual di media sosial, banyak netizen asal Berau yang tidak mengetahui soal survey tersebut. Dan menolak pindah.

Satu dari sekian alasan kenapa Berau sebaiknya pindah ke Kaltara adalah jarak dengan pusat pemerintahan. Jarak kabupaten paling utara Kaltim ke ibu kota Samarinda setidaknya membutuhkan 15 jam perjalanan. Sementara waktu tempuh ke Bulungan hanya 1 jam. Sehingga lebih cepat dan mudah dalam segala urusan.

Selain itu, Pemkab Berau turut menjadi inisiator pemekaran wilayah Kaltim menjadi Kaltara. Bersama Pemkab Bulungan dan Pemkot Tarakan saat itu.

Kajian ini telah dirilis secara resmi oleh Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang pada 6 November lalu. Dan perdebatannya masih hangat sampai sekarang.

Bupati Berau Menolak

Merespons laporan tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dengan tegas menolak wacana pemindahan provinsi. Meski dia mengakui banyak warga Berau yang berkarier di Kaltara karena faktor geografis. Serta baiknya hubungan antara Pemkab Berau dengan Pemprov Kaltara dalam berbagai hal. Tetap saja, Berau adalah Kaltim.

“Kabupaten Berau untuk Kalimantan Timur. Tidak mungkin ke sana, Kalimantan Utara,” tegas bupati, mengutip dari Tribun.

Ada banyak pertimbangan kenapa pemindahan itu tidak bisa dipaksakan. Dua di antaranya, Berau merupakan pusat pariwisata Kaltim (telah menyerap banyak pendanaan), serta proyeksi menjadi penyangga pariwisata IKN Nusantara.

DPRD Berau Juga Menolak

Ketua DPRD Berau, Madri Pani ikut dalam barisan penolakan. Menurutnya, meski berada paling ujung dan terjauh dari Samarinda. Berau sama sekali tidak dikucilkan oleh Pemprov Kaltim.

Hal ini dibuktikan dari jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk Berau. Yang masuk jajaran 2 besar penerima anggaran tertinggi dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.

Di luar APBD, Madri menyebut di era kepemimpinan Isran Noor. Ratusan miliar masuk ke sana untuk proyek pembangunan dan infrastruktur jalan. Pembagian uang dari hasil jual emisi karbon juga Berau yang paling tinggi.

“Menurut saya, berat Berau lepas dari Kaltim,” katanya, mengutip dari prokal.

Pj Gubernur: Ya Udah

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik merespons santai kajian tersebut. Ia bahkan tidak menanggap Pemprov Kaltara telah lancang karena melakukan kajian pemindahan kabupaten dari provinsi lain.

“Kita kan ndak bisa melarang burung terbang di langit. Kita gak mungkin melarang orang berbicara.”

“Tapi sekali lagi, ya udah, faktanya kan Berau masih Kaltim,” katanya, 10 November lalu, mengutip dari Antara. (dra)