SEPUTAR KALTIM
Kaltim Siap Wujudkan Zero ODOL 2026, Tahapan Penindakan Dimulai Juli Ini

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam menyukseskan program nasional Zero Over Dimension and Over Loading pada 2026. Program ini menjadi langkah strategis untuk menjaga keselamatan transportasi darat sekaligus melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan yang terus berulang.
Melalui Dinas Perhubungan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan keseriusannya mendukung penuh target nasional Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL) 2026.
Plt Kepala Dishub Kaltim, Irhamsyah, menyampaikan bahwa kendaraan yang melebihi batas dimensi dan beban tidak hanya melanggar aturan, tapi juga menimbulkan berbagai kerugian besar.
“Kendaraan ODOL berdampak langsung terhadap kerusakan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, menyebabkan pemborosan BBM, hingga memperpendek usia kendaraan,” ujarnya, Rabu (25/6/2025). Karena itu, lanjut Irhamsyah, Pemprov Kaltim siap mendukung program Zero ODOL secara penuh.
Tahapan Penegakan Dimulai Juni–Juli 2025
Dishub Kaltim bersama para pemangku kepentingan telah menyusun tahapan pelaksanaan program ini yang dimulai pertengahan tahun 2025. Rinciannya:
10–30 Juni 2025: Sosialisasi kepada pelaku usaha dan operator angkutan barang
1–13 Juli 2025: Peringatan dan pembinaan
14–27 Juli 2025: Operasi Patuh, yaitu penindakan langsung di lapangan
“Zero Over Dimension bukan sekadar soal kepatuhan, tapi menyangkut keselamatan pengguna jalan dan keberlanjutan infrastruktur. Ini adalah komitmen bersama,” tegas Irhamsyah.
Kerugian Akibat ODOL Sangat Besar
Irhamsyah menambahkan, kendaraan ODOL terbukti menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan nasional dan provinsi, yang setiap tahunnya menelan biaya perbaikan sangat besar. Dampaknya juga dirasakan dalam kelancaran distribusi logistik dan keselamatan masyarakat umum di jalan raya.
Imbauan untuk Pelaku Usaha dan Operator
Lewat program ini, Dishub Kaltim mengajak seluruh pelaku usaha angkutan barang, operator kendaraan, hingga masyarakat luas untuk mulai menyesuaikan armada mereka sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Pemerintah berharap kolaborasi dan kesadaran semua pihak bisa mempercepat tercapainya jalan yang lebih tertib, aman, dan layak bagi semua.
“Tanpa dukungan bersama, target Zero ODOL tidak akan tercapai. Karena itu kami mengajak semua stakeholder untuk ikut ambil bagian sejak sekarang,” pungkas Irhamsyah. (sef/pt/portalkaltim/sty)
-
BALIKPAPAN3 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang lalu
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
NUSANTARA3 hari yang lalu
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SAMARINDA1 hari yang lalu
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang lalu
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim