Karhutla Picu 13 Ribu Kasus ISPA di Kaltim, Seno Aji Ingatkan Ancaman Kekeringan dan Banjir

Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Di tengah musim kemarau yang memicu kekeringan di sejumlah wilayah, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi banjir saat musim hujan tiba.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menangani berbagai ancaman tersebut. Menurutnya, penanganan bencana perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari mengurangi dampak karhutla, memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak kekeringan, hingga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi perubahan musim.

Berdasarkan laporan khusus karhutla periode 27 Juli hingga 15 September 2026, tercatat sekitar 13.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sementara itu, konsentrasi partikel halus PM2,5 di sejumlah wilayah dilaporkan mencapai 10 hingga 13 kali lipat dari ambang batas mutu yang berlaku.

Data tersebut menjadi perhatian karena paparan partikel halus dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap pencemaran udara.

Karhutla dan Kekeringan Jadi Perhatian, Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat

Seno Aji menilai penanganan karhutla harus diiringi dengan perlindungan kesehatan masyarakat. Koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat agar pelayanan kesehatan bagi warga terdampak dapat menjangkau hingga tingkat puskesmas.

“Perlu kerja sama yang baik di tingkat OPD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga kesehatan masyarakat akibat karhutla ini dapat tertangani dengan baik sampai ke tingkat puskesmas,” ujarnya.

Selain dampak kesehatan, penanganan kebakaran di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto juga menjadi perhatian. Dalam rapat sebelumnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), koordinasi antara Otorita IKN, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran di kawasan tersebut.

Ke depan, Seno Aji berharap Kementerian Kehutanan dapat melakukan pengukuran ulang kawasan Bukit Soeharto untuk memperjelas cakupan wilayah. Kejelasan batas kawasan diharapkan dapat mendukung pembagian kewenangan, pemantauan, serta penanganan kebakaran secara lebih optimal.

Di sisi lain, dampak musim kemarau juga terlihat dari kondisi sejumlah sungai. Berdasarkan data pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), terdapat 33 titik sungai di 10 kabupaten/kota yang mengalami kekeringan.

Kondisi ini membutuhkan perhatian lebih lanjut, terutama untuk memastikan masyarakat di wilayah terdampak, termasuk kawasan hulu Sungai Mahakam, memperoleh perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan.

Ancaman Banjir Saat Musim Hujan, Kaltim Diminta Bersiap Sejak Dini

Di tengah upaya menangani karhutla dan kekeringan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi bencana ketika musim hujan tiba. Perubahan musim dapat menghadirkan tantangan berbeda, sehingga kesiapan pemerintah dan masyarakat perlu dibangun sejak dini.

Seno Aji mengingatkan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Forkopimda harus terus berjalan untuk mengantisipasi ancaman banjir di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.

“Koordinasi harus terus kita lakukan. Ketika mendekati musim hujan, ancaman bencana banjir juga akan ada di Kalimantan Timur. Ini memerlukan komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dan Forkopimda,” pungkasnya.

Kesiapsiagaan tersebut dapat diperkuat melalui pemantauan wilayah rawan, penyebarluasan informasi kebencanaan, serta koordinasi antarlembaga dalam menentukan langkah penanganan apabila kondisi darurat terjadi.

Dengan demikian, penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran atau penanganan ketika banjir terjadi. Upaya pencegahan, perlindungan kesehatan, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan, dan kesiapan menghadapi perubahan cuaca juga perlu berjalan beriringan.

Melalui sinergi lintas sektor yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait diharapkan dapat memperkuat mitigasi bencana sekaligus meminimalkan risiko terhadap keselamatan masyarakat. (KRV/pt)