Kemenag Kaltim Tegaskan Tak Terlibat dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Asrama Haji Balikpapan

Kemenag Provinsi Kaltim menegaskan tidak terlibat dan tidak memiliki kewenangan langsung atas pengelolaan dana hibah UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan yang kini menjadi sorotan publik.

Kepala Kanwil Kemenag Kaltim, Abdul Khaliq, dengan tegas membantah tudingan bahwa pihaknya “cuci tangan” atau lepas tanggung jawab atas dugaan penyelewengan dana hibah senilai Rp1,5 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

“Secara struktural, UPT Asrama Haji Balikpapan tidak berada di bawah pengelolaan Kanwil Kemenag Kaltim, melainkan satuan kerja langsung di bawah Kementerian Agama RI, tepatnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU),” tegas Khaliq, Rabu, 29 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Asrama Haji, UPT Asrama Haji kini secara resmi telah menjadi unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama RI, bukan bagian dari struktur Kanwil.

“Asrama Haji Balikpapan hanya pengguna layanan penyelenggaraan ibadah haji. Jadi, kami tidak memiliki hubungan struktural langsung dengan mereka,” jelasnya.

Abdul Khaliq juga menyayangkan munculnya pemberitaan yang menuding Kanwil Kemenag Kaltim “cuci tangan” tanpa konfirmasi resmi. Menurutnya, informasi semacam itu dapat menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap posisi dan tanggung jawab kelembagaan.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun perlu kami tegaskan, informasi yang menyebut kami lepas tangan itu tidak benar,” ujarnya menegaskan.

Melalui klarifikasi ini, Kemenag Kaltim berharap publik dan media dapat memahami struktur kewenangan secara tepat, sehingga tidak timbul persepsi keliru yang berpotensi menyesatkan opini masyarakat. (KRV/pt/portalkaltim/sty)