Kepala Dinas PUPR Kaltim:  Masih Banyak Tenaga Jasa Konstruksi yang Belum Bersertifikat

Berdasarkan data, masih banyak tenaga jasa konstruksi yang belum bersertifikat. Dinas PUPR Kaltim terus berupaya mengejar gap yang cukup besar di sektor tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.

Dikutip melalui laman Pemprov Kaltim, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengejar gap (ketimpangan) yang cukup besar di sektor tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.

Gubernur Kaltim, Isran Noor saat membuka Forum Jasa Konstruksi, mengatakan, industri jasa konstruksi memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan di Indonesia.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa 12 September 2023.

Di Kaltim, sektor jasa konstruksi menjadi penggerak ekonomi nomor tiga, setelah sektor pertambangan dan industri pengolahan.

“Saya mengapreasiasi forum ini, terlebih pembangunan IKN sudah mulai berjalan, tentu dibutuhkan tenaga konstruksi yang kompeten sesuai keahliaanya,” katanya.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, AM Fitra Firnanda mengungkapkan, berdasarkan data masih banyak tenaga jasa konstruksi yang belum bersertifikat. Tercatat dari jumlah tenaga kerja sektor konstruksi  sebanyak 105.395 orang, hinggq 2023 tenaga yang bersertifikat hanya berjumlah 42.321 orang.

“Gabnya cukup tinggi yaitu 58,90 persen,” sebut pria yang akrab dipanggil Nanda ini.

Guna mengejar gab (ketimpangan) yang cukup besar   dalam penyediaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat, Dinas PUPR telah mengadakan sejumlah kegiatan  pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli sebanyak 514 orang.

“Kita adakan sebanyak 18 kelas di beberapa daerah di Kaltim,” imbuhnya.

Untuk tingkat Asessor, diadakan pelatihan 3 kelas dengan jumlah peserta total sebanyak 144 orang.

Tidak hanya itu, Dinas PUPR Kaltim pada 2024 untuk pertama kalinya akan mengalokasikan

Bantuan Keuangan Spesifik pada kabupaten dan kota se Kalimantan Timur.

Bantuan itu pada pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi teknisi/analis dan operator (terampil) yaitu : Samarinda, Bontang, Paser, Kutim, Berau dan Mahulu dengan nilai sebesar Rp. 8,913 miliar.

“Targetnya sebanyak  1.775 orang tenaga konstruksi,” tutup Nanda.

Hadir dalam kegiatan itu, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Nicodemus Daud, Direktur Singkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Ditjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Suprayitno dan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Taufik Widjoyono. (RW)