OPINI
OPINI: Tiga Alasan Mengapa Kenaikan Harga BBM Harus Kita Tolak

Kenaikan harga BBM ditanggapi beragam oleh masyarakat Indonesia. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah turut memberi pandangannya. Menurut pria yang disapa Castro ini, ada 3 alasan mengapa masyarakat harus menolak kenaikan harga BBM.
Berikut adalah opini dari Castro soal kenaikan harga BBM. Kaltim Faktual menyajikan secara utuh dengan sedikit penyesuaian format.
Pertama, pemerintah selalu berdalih bahwa kenaikan harga BBM dikarenakan selama ini, 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh orang mampu1.
Lantas dari mana data mampu tidak mampu ini? Tidak ada data yang jelas bagaimana pemerintah mengkualifikasikan “orang mampu” ini.
Tapi jika ditelusuri, data orang mampu ini menggunakan kemungkinan besar menggunakan standar garis kemeskinan yang ditetapkan pemerintah melalui BPS. Di mana per Maret 2021 ditetapkan sebesar Rp 472.525. Jadi penduduk yang pengeluaran perkapitanya dalam sebulan di bawah angka itu, dikualifikasikan sebagai penduduk miskin. Sementara yang di atas angka itu dikualifikasikan tidak miskin atau “mampu” 2.
Pertanyaannya, bagaimana mungkin data orang miskin ini dikonversi menjadi data penikmat BBM bersubsidi? Ini seperti hendak memotong daging dengan pisau dapur. Coba bayangkan, apakah masuk akal penduduk dengan pendapat perkapita sebulan sebesar Rp 500.000 dikualifikasikan pendudukan tidak miskin atau mampu? Jelas klaim Pemerintah ini sungguh sangat menyesatkan.
Kedua, perbandingan dengan negara lain. Jika melihat Malaysia sebagai sample, maka pilhan menaikkan harga BBM adalah keliru besar. Sebagai perbandingan, harga bensin terbaru di Malaysia per Agustus 2022 dengan oktan 95 atau RON95 dijual seharga RM 2,05 atau setara dengan Rp 6.780 per liter (kurs Rp 3.300). Bandingkan dengan harga pertalite (RON90) dan pertamax (RON92) di Indonesia. Harga bensin RON95 di Malaysia (yang notabene RON atau oktan-nya lebih bagus dari pertalite dan pertamax), jauh lebih murah3.
Ketiga, kenaikan harga BBM, berkaitan erat dengan pembiayaan IKN. Untuk menyelamatkan lapak bisnis oligarki di proyek megah IKN ini, segala cara dihalalkan pemerintah. Dan sudah pasti rakyat yang selalu ditumbalkan.
Mulai dari menggenjot pajak, hingga pencabutan subsidi yang berimbas kepada kenaikan harga BBM ini. Jadi jelas jika kenaikan harga BBM ini adalah politik tumbal untuk pembiayaan IKN. Pemerintah mencari jalan pintas untuk pembiayaan IKN dengan cara mengorbankan rakyat.
Berdasarkan 3 alasan tersebut, maka tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak begerak melawan keputusan pemerintah yang tidak pro-rakyat ini. Semua elemen harus tumpah ruah ke jalan-jalan, ekspresikan sikap penolakan kita!!
Pustaka:
- 70 Persen BBM Subsidi Dinikmati Orang Mampu, Pemerintah akan Lakukan Hal Ini
- Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen
- Harga Pertalite Tetap Rp 7.650 Per Liter, Ternyata Bensin RON 95 di Malaysia Lebih Murah
-
BALIKPAPAN4 hari ago
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim
-
SAMARINDA2 hari ago
BRIDA Kaltim Petakan Daya Dukung Wilayah untuk Dukung Pembangunan IKN
-
NUSANTARA4 hari ago
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SAMARINDA3 hari ago
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
SAMARINDA3 hari ago
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda
-
SEPUTAR KALTIM2 hari ago
Ratusan PPPK Kaltim Tandatangani SPK, BKD Tegaskan Komitmen Kinerja