SAMARINDA
Izin Tak Sesuai, Pembangunan Perumahan Premiere Hills Dihentikan Sementara

DPRD Samarinda menghentikan pembangunan perumahan Premiere Hills di MT Haryono Samarinda. Karena tidak mengantungi izin yang sesuai.
Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pengembang Premiere Hills pada Senin 13 Februari kemarin. Untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait pembangunan perumahan elite tersebut.
Sebelumnya, warga Jalan M. Said Gang 6 yang lokasinya tepat berada di bawah Premiere Hills. Mengeluh karena proyek tersebut membuat kawasan mereka terkena banjir lumpur.
Ketua Komisi III Angkasa Jaya Djaeroni menyebutkan, terdapat sedikitnya 23 rumah warga yang terkena imbas dari aktivitas perumahan tersebut.
Setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, ternyata pengembang Premiere Hills belum mengantungi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Mereka hanya menggunakan izin yang lama yaitu Perumahan Bukit Mediterania. Kajian teknis pembukaan lahan juga belum ada, karena itu juga masuk daerah longsor. Dan ternyata juga Amdalnya belum selesai,” kata Angkasa.
Untuk itu, Angkasa pun meminta kepada pengembang agar menghentikan aktivitas pembangunan secara menyeluruh di kawasan tersebut.
“Aktivitas pembangunan sementara kami suruh setop dulu. Tetapi mereka tetap melakukan pengendalian lingkungan.”
Terpisah, General Manajer PT Karunia Abadi Sejahtera, Gunawan Uning menjelaskan, jika mereka akan tetap patuh dan akan mengikuti saran yang diberikan Pemkot maupun DPRD Samarinda.
“Ini juga untuk kepentingan Kota Samarinda maupun lingkungan di sekitarnya,” jelasnya kepada Kaltim Faktual.
Ia juga menyebutkan jika pembuatan kolam retensi untuk mengendalikan air di kawasan tersebut telah mencapai 50 persen.
“Kami tidak ingin berpolemik. Karena sebenarnya kami sudah pernah membangun di tahun 2007 lalu di Bukti Mediterania. Kita satu perumahan semua dengan luas 40 hektare.”
“Tapi untuk saat ini kami tidak ada aktivitas lagi. Warga yang terdampak pun kami sudah bantu untuk membersihkan lumpurnya,” tutupnya. (sgt/dra)
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
BALIKPAPAN2 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Wagub Kaltim Logowo Tunjangan Operasional Dipangkas: “Memang Saya yang Minta”
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Respons Cepat Hotline 110, Polresta Samarinda Ungkap Kasus Pelecehan Anak dan Penggelapan
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Kaltim Baru Miliki 38 Madrasah Negeri, Proses Penegerian Terkendala Anggaran dan Regulasi Pusat
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang lalu
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan