Pendataan IKM Kukar Belum Optimal, Realisasi SIINas Baru 2,16 Persen

Pendataan industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menjadi pekerjaan yang perlu diperkuat. Rendahnya partisipasi pelaku industri dalam melaporkan perkembangan usahanya melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) membuat pemerintah belum sepenuhnya memiliki gambaran menyeluruh mengenai kondisi industri daerah.

Kepala Bidang Promosi dan Informasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Hamidin, mengatakan pendataan melalui SIINas menjadi salah satu tugas penting bidangnya. Sistem tersebut digunakan untuk menghimpun informasi mengenai industri yang beroperasi di wilayah Kukar.

“Industri yang ada di wilayah Kutai Kartanegara perlu kami data. Karena itu, kami mengarahkan pelaku industri untuk mendaftarkan usahanya melalui SIINas supaya keberadaan dan perkembangan usahanya tercatat,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).

Menurut Hamidin, keberadaan data industri yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah mengetahui jumlah pelaku industri sekaligus memantau perkembangan usaha mereka. Informasi tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan sesuai kebutuhan masing-masing industri.

“Kalau suatu saat pemerintah membutuhkan data berapa jumlah industri di Kukar, kami bisa melihatnya melalui sistem. Jadi, bukan sekadar mengetahui jumlahnya, tetapi perkembangan usaha mereka juga bisa dipantau,” jelasnya.

Hamidin menambahkan, pendataan bukan hanya berkaitan dengan administrasi. Melalui informasi yang dihimpun, pemerintah dapat mengetahui pelaku industri yang membutuhkan pendampingan maupun peningkatan kapasitas usaha.

“Kalau ada pelaku industri yang mengalami kendala, mereka bisa datang kepada kami. Nanti kami upayakan bantuan sesuai persoalan yang dihadapi, termasuk bagaimana meningkatkan kemampuan dan perkembangan usahanya,” katanya.

Berdasarkan laporan kinerja Disperindag Kukar 2025, persentase IKM yang masuk dalam SIINas tercatat baru mencapai 2,16 persen dari target 5,8 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perluasan pendataan masih membutuhkan upaya lebih besar.

Rendahnya realisasi itu juga menjadi gambaran bahwa keterlibatan pelaku industri dalam memperbarui informasi usahanya masih perlu ditingkatkan. Pendampingan dan sosialisasi menjadi bagian penting agar semakin banyak industri bersedia masuk dalam sistem pendataan nasional.

Hamidin berujar, dengan basis data yang lebih lengkap, pemerintah daerah dapat lebih kongkrit dalam menyusun pembinaan industri secara lebih terarah.

“Kebutuhan pelaku usaha tidak lagi hanya dilihat secara umum, tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masing-masing IKM,” tutupnya. (rk/Adv Diskominfo Kukar)