Pengamat Menilai Drama Hamas-Makmur Mirip Kasus Sambo

Pengamat politik Kaltim Najidah menilai drama politik pergantian ketua DPRD Kaltim terlalu paradoks. Masalah internal, namun merembet ke mana-mana. Ya, mirip kasus Sambo yang viral itulah.

Drama politik pergantian ketua DPRD Kaltim dimulai pada Sabtu, 19 Juni 2021. Saat itu beredar surat DPP Partai Golkar perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas’ud (Hamas).

Surat yang ditandatangani Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus. Dokumen yang harusnya bersifat internal partai itu. Meluas dan menjadi perhatian banyak orang.

Karena dokumennya dikirimkan ke alamat email sejumlah media oleh seseorang bernama Iwan Pelangi.

Dari sini, semua kekisruhan terjadi. Dewan Karang Paci ikut memanas. Perbedaan pandangan. Ada yang mendukung Makmur. Ada pula yang berpihak pada Hasanuddin Mas’ud (Hamas). Kubu terakhir, netral dan menunggu keputusan hukum saja.

Tidak kompaknya anggota dewan membuat perkara ini memang harus diselesaikan di meja hijau. Pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung secara maraton menyelesaikan sengkarut ini.

Perjalanan panjang. Panjang sekali. Dari Juni 2021. Berakhir pada September 2022. Satu tahun tiga bulan.

Hamas akhirnya dilantik sebagai ketua DPRD Kaltim yang baru. Di Hotel Mercure, Senin (12/9/2022). Dalam rapat paripurna berdurasi singkat, 23 menit. Dan tidak dihadiri oleh seluruh anggota dewan.

Banyaknya kejanggalan pada acara ini. Menimbulkan satu pertanyaan. Benarkah drama ini berakhir?

Hamas mengklaim demikian. Makmur HAPK sudah sepakat. Gubernur turut mengakui. Demikian pengakuannya beberapa menit usai pelantikan.
Namun beberapa jam setelah itu, Gubernur Isran Noor malah memberi komentar singkat pada media. Yang intinya, dia belum mengakui kepemimpinan Hamas di DPRD Kaltim. Terlepas statusnya sah di mata hukum.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Najidah menilai drama politik ini berlebihan. Dari masalah internal partai, merembet luas ke kelembagaan legislatif, eksekutif, sampai yudikatif.

“Kalau dianalogikan (mirip) dengan kasus Sambo,” kata Najidah baru-baru ini.

“Ya ini kan aslinya merupakan problem internal (Golkar). Yang akhirnya dibawa ke DPRD, dan sampai keluar SK, membuat juga lembaga peradilan terseret, mengikuti ritme,” terangnya.

“Sesuatu yang sudah terang benderang dibuat ruwet sendiri. Ini masalah internal. Yang akhirnya ke mana-mana, diwarnai dengan upaya yudikatif, dan akhirnya kita bisa menilai keputusannya Pengadilan Tinggi. Hanya urusan internal sampai semua lembaga bisa kena,” sambung Najidah.

Itu dari pandangan umum saja. Lebih lanjut, Najidah juga menyoroti masalah pembiayaan pelantikan ketua DPRD Kaltim, Senin lalu.

Bertempat di ballroom hotel ternama. Dan dalam pantauan media ini, makanan yang tersaji berkisar 500 pack atau sekitarnya. Asumsinya, ada ratusan juta ‘uang rakyat’ yang tersedot untuk agenda 23 menit itu.

“Pelantikan, ada anggaran yang keluar. Kan dipertanyakan. Anggaran digunakan atas proses yang dinilai melawan hukum. Putusan pengadilan loh yang ngomong.”

“Loh kok bisa? Dilabeli perbuatan melawan hukum tetapi dibiayai. Harus ada yang tanggung jawab,” ujarnya.

“Siapa yang tanggung jawab mengeluarkan anggaran? Sehingga menimbulkan masalah baru. Ini kan ada orang berperang, masing-masing punya granat, punya senjata. Setelah berperang, bukan mereka (yang berperang), tetapi muncul granat baru,” lanjutnya.

Seperti diketahui, landasan pelantikan Hamas sebagai ketua DPRD Kaltim sesuai yang tertuang dalam SK Kemendagri dengan nomor 161.64-5129. Dalam SK tersebut tertuang bahwa Hasanuddin Mas’ud dipilih menggantikan Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim sejak tanggal 16 Agustus 2022.

Selain itu, ada pula fatwa dari Mahkamah Agung yang mengintruksikan Pengadilan Tinggi Kaltim untuk melantik Hamas.

Terkait alas hukum ini, Najidah memberi penjelasannya.

“Hukum itu ada yang namanya alas hak. Hukum itu ada proses formil, ada proses materiil.”

“Ya kalau diawali dengan proses yang salah, apakah produknya itu betul? Proses yang diawali dengan perbuatan melawan hukum juga hasilnya tidak bisa dikatakan benar,” pungkasnya.

Terlepas semua yang terjadi, Hamas kini sudah memimpin kantor dewan Karang Paci. Aksi demonstrasi dari mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM pada Selasa kemarin. Menjadi sambutan awal, untuk Hamas yang secara resmi baru menduduki kursi ketua dewan di hari pertamanya. (dra)