KUTIM
Pentingnya Netralitas ASN, Bawaslu Kutim Gelar Sosialisasi Jelang Pilkada 2024

Jelang Pilkada 2024, netraitas bukan hanya tentang memilih tapi juga soal menujukkan dukungan terhadap salah satu paslon. Untuk itu, Bawaslu Kutim menggelar sosialisasi netralitas kepada ASN.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, serta Polri untuk menegaskan pentingnya menjaga netralitas pada Pilkada 2024.
“Netralitas bukan hanya soal tidak memilih, tetapi juga soal tidak terlibat aktif dalam kampanye atau kegiatan lain yang menunjukkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon,” ucap Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kutim Maya Sari, di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Senin 19 Agustus 2024.
Ia menegaskan netralitas ASN, TNI, dan Polri merupakan kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang adil dan bebas dari intervensi politik.
Selain itu, Maya juga menyelaskan bahwa ASN, TNI, dan Polri, dilarang untuk memberikan dukungan secara langsung, ikut dan menghadiri kampanye ataupun memberi dukungan melalui media sosial.
“Postingan dukungan di media sosial, berfoto bersama calon sambil mengenakan simbol keberpihakan, atau hadir dalam kampanye dengan mengenakan seragam dinas merupakan contoh tindakan yang melanggar netralitas,” jelas Maya.
Bawaslu Kutim mengimbau khusus kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri serta Kepala Desa yang bertugas di Kabupaten Kutim untuk menjaga netralitasnya.
Meskipun di Kutim belum ada tercatat kasus pelanggaran netralitas. Bawaslu Kutim mengantisipasi hal-hal tersebut jangan sampai terjadi di Kutim.
“Kami ingin semua pihak, baik ASN, TNI, Polri, maupun perangkat desa, tetap sadar dan konsisten menjaga netralitas mereka selama Pilkada ini,” kata Maya. (rw)
-
PARIWARA5 hari yang lalu
Yamaha Motor Tampil Perdana di Jakarta E-Prix 2025 Sebagai Mitra Teknis Pengembangan Powertrain Formula E
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Wagub Kaltim Logowo Tunjangan Operasional Dipangkas: “Memang Saya yang Minta”
-
BALIKPAPAN2 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Respons Cepat Hotline 110, Polresta Samarinda Ungkap Kasus Pelecehan Anak dan Penggelapan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Kaltim Baru Miliki 38 Madrasah Negeri, Proses Penegerian Terkendala Anggaran dan Regulasi Pusat
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan