Percepat Pembangunan Infrastruktur, Anggota DPRD Kutim Ingatkan Soal Integrasi Program dan Kolaborasi

Percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur sangat diperlukan demi kemajuan daerah. Namun ternyata ada berbagai kendala yang dihadapi. Utamanya soal integrasi pembangunan dan kolaborasi.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan. Menurutnya, pentingnya perencanaan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah. Ia menilai saat ini belum optimal.

Padahal, sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai acuan program pembangunan jangka menengah yang beraku tiap lima tahun.

“RPJMD ini kan menjadi landasan utama untuk menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Kita ikuti saja itu mestinya,” ujar Agusriansyah saat di temui awak media di DPRD Kutim, Jumat 2 Agutus 2024.

Dari RPJMD tersebut, dimasukkan dalam rencana aksi pemda. Yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ini merupakan rencana program tahunan.

Selain itu, terdapat pula rencana kerja (Renja) dan rencana strategis (Restra) yang menjadi acuan lebih detail dalam pencapaian target tahunan.

Nah menurut Agusriansyah, masalah muncul dari semua dokumen tersebut belum integrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Belum rapi disusun itu adalah terintegrasi yang sebenarnya antara OPD satu dan OPD lainnya. Kita berkeinginan untuk membangun suatu rapat terintegrasi perencanaan yang memang harus bergabung,” tegasnya.

Kolaborasi

Kendala lain yang dihadapi terkiat pembanguna infrastruktur yaitu soal kolaborasi. Misalnya, penyelesaian infrastruktur listrik di seluruh wilayah Kutai Timur yang ditargetkan pada tahun 2025.

Saat ini, masih terdapat sekitar 20 desa dari total 142 desa yang belum menikmati fasilitas listrik.

Menurutnya, sangat penting dilakukan kolaborasi antara Pemkab dengan PLN. Karena soal ini, pemda tidak bisa kerja sendiri. Butuh dukungan dari pihak PLN

“Pemda sangat serius dalam penanganan ini. Apakah dayanya menggunakan sharing dengan daya yang dimiliki dengan perusahaan, konektivitas Blok Mahakam termasuk penggunaan diesel-diesel yang juga menjadi bagian yang didiskusikan dalam pemenuhan,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar setiap OPD telah memiliki target rencana kerja dan rencana strategis masing-masing. Agar dapat segera dieksekusi. “Itu pasti ada target rencana kerja dan rencana strateginya dari setiap SKPD,” katanya.

Dengan adanya perencanaan yang matang dan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, PLN, dan pihak swasta, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kutai Timur dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Semangat kolaborasi ini menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dasar,” pungkasnya. (han/am)