Percepatan PPG 2025: Reformasi Guru Menuju Mutu Pembelajaran yang Lebih Merata

Tahun 2025 menjadi penanda babak baru reformasi pendidikan nasional. Pemerintah mempercepat pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) secara besar-besaran sebagai upaya menutup ketimpangan mutu pengajaran dan menyiapkan tenaga pendidik yang lebih profesional serta adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan nasional memasuki fase baru. Tahun 2025 ditandai dengan percepatan besar-besaran Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai strategi utama memperkuat kompetensi tenaga pendidik. Kebijakan ini diproyeksikan menjadi poros reformasi guru, menggantikan pendekatan lama yang dinilai tak lagi mampu mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah.

Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bersama Direktur Pendidikan Profesi Guru Ditjen GTK, Ferry Maulana Putra, memaparkan dinamika pelaksanaan PPG, tantangan penyertaan guru, hingga arah baru regulasi profesi dalam workshop pendidikan yang digelar di FUGO Hotel Samarinda, Kamis, 20 November 2025.

Hetifah menegaskan peningkatan mutu guru merupakan pangkal pembenahan pendidikan nasional. Pemerintah, katanya, kini memberikan fasilitas penuh agar guru dapat menuntaskan pendidikan lanjutan dan mengikuti sertifikasi tanpa dipungut biaya. Skema ini sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara kepada profesi guru sebagai ujung tombak pendidikan.

“Guru-guru diberikan kesempatan menuntaskan pendidikannya dan itu dibiayai negara. Kalau profesi lain seperti dokter atau insinyur, pendidikan profesinya bayar sendiri,” ujar Hetifah.

Meski begitu, ia mengakui masih ada guru yang belum mengikuti PPG meski telah difasilitasi. Kondisi tersebut perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan lapangan.

“Kompetensi guru tetap harus diasah. Tuntutan anak-anak berubah, orang tua juga. Jadi mengikuti pendidikan profesi itu sangat penting,” lanjutnya.

Ia menambahkan, kelulusan PPG tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan guru.

“Begitu mereka lulus PPG, otomatis kesejahteraannya meningkat,” ujarnya.

Pemerintah menilai percepatan PPG sebagai salah satu agenda reformasi pendidikan terbesar sejak penghapusan Ujian Nasional. Standarisasi kompetensi guru, perbaikan manajemen data, hingga pemenuhan 800 ribu guru tersertifikasi menjadi target utama pada tahun ini.

“Guru adalah kunci. Tanpa peningkatan kompetensi guru, tidak mungkin mutu pendidikan bisa naik,” tegas Hetifah.

Sementara itu, Direktur PPG Ferry Maulana memaparkan tantangan penyertaan guru secara nasional. Pada pertengahan 2024, masih terdapat 1,6 juta guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pemerintah kemudian mempercepat proses PPG secara masif hingga 600 ribu guru telah mengikuti PPG di akhir 2024.

“Biasanya PPG hanya bisa menampung 80 sampai 100 ribu orang per tahun karena harus luring di kampus. Guru meninggalkan sekolah, keluarga, murid, dan biaya besar,” jelas Ferry.

Keterbatasan tersebut berubah setelah pemerintah dan DPR merumuskan model PPG hybrid yang lebih efisien dan berbasis kebutuhan daerah. Skema ini memperluas jangkauan sekaligus memudahkan guru mengikuti proses sertifikasi tanpa meninggalkan tugas mengajar.

Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan penyelesaian sertifikasi 1 juta guru. Setelah verifikasi, terdapat 200 ribu guru yang belum memiliki kualifikasi S1, sehingga tidak dapat langsung mengikuti PPG. Sisanya, 800 ribu guru menjadi target penyelesaian sepanjang tahun.

“Sampai saat ini sudah lebih dari 700 ribu guru mengikuti PPG. Artinya tinggal sekitar 100 ribu guru lagi,” bebernya.

Ia menegaskan batas pendaftaran PPG jatuh pada 19 Desember, dengan dua syarat inti: guru harus aktif di Dapodik dan terbukti mengajar pada tahun 2023–2024. Pemerintah pun kini menerapkan pendekatan terbalik dengan aktif menjemput guru yang belum mengikuti PPG.

“Kalau perlu kami dicari-cari orang, orang-orang guru untuk ikut PPG. Sekarang gantian kami yang cari guru-gurunya,” tegasnya.

Ferry menyebut persoalan data sebagai hambatan terbesar, mulai dari kesalahan identitas hingga ijazah yang belum tervalidasi.

“Kadang nama ibu kandung keliru. Itu bisa diperbaiki di Dukcapil. Dalam dua kali 24 jam sudah berubah,” ucapnya.

Di sisi lain, Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi dengan lonjakan peserta PPG terbesar, yakni sekitar 12.700 guru pada 2025. Capaian ini disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan PPG di wilayah tersebut.

Ferry menyebut capaian itu sebagai bukti bahwa daerah dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan jika seluruh pihak terlibat aktif, dari dinas pendidikan, LPTK, hingga kepala sekolah.

Transformasi terbesar dari kebijakan ini adalah rencana menjadikan PPG sebagai syarat wajib sebelum seseorang mengajar di sekolah. Menurut Ferry, standar profesi yang berlaku bagi dokter seharusnya juga berlaku bagi guru.

“Seorang sarjana kedokteran tidak bisa langsung menyuntik pasien. Mereka harus ikut pendidikan profesi dokter. Guru juga begitu,” ujarnya.

PPG prajabatan, katanya, terdiri dari 70 persen praktik yang mencakup penyusunan pembelajaran, asesmen, pengelolaan kelas hingga praktik mengajar di sekolah.

“Inilah yang membedakan PPG dengan kuliah biasa. Ini pendidikan profesi,” tegas Ferry.

Dengan penyelesaian PPG dalam jabatan tahun ini, pemerintah dapat memulai regulasi baru: memastikan setiap lulusan S1 kependidikan mengikuti PPG sebelum mengajar. Dengan demikian, sekolah tidak lagi merekrut lulusan yang tidak linier.

“Kita tidak ingin lagi melihat guru SD lulusan sarjana peternakan. Kalau sudah PPG, pasti linier,” tambahnya.

Dalam jangka panjang, pemerintah berharap kebutuhan guru di daerah dapat dipenuhi oleh putra-putri daerah. Ferry mencontohkan kebutuhan guru di Kalimantan Timur yang idealnya dipenuhi oleh lulusan LPTK lokal.

“Kebutuhan guru di Kaltim cukup dipenuhi dari anak-anak Kaltim. Tidak perlu impor dari Jawa,” tutupnya. (sty)