Perempuan di Parlemen Jauh dari 30 Persen, Akademisi Unmul: Jumlah Bukan Segalanya

Kebijakan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen masih menghadapi jalan terjal. Namun, Akademisi Universitas Mulawarman, Sri Murlianti, menegaskan bahwa banyaknya perempuan di parlemen tidak selalu menjamin isu-isu perempuan tersampaikan dengan optimal.

Di Kalimantan Timur (Kaltim), partisipasi perempuan di parlemen justru mengalami penurunan. Berdasarkan hasil Pemilu 2024, hanya ada 8 perempuan dari 55 anggota DPRD Kaltim periode 2024-2029, berarti hanya 14,54 persen, jauh dari kuota afirmasi 30 persen.

Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (2019-2024), yang mencatatkan 11 anggota perempuan dari total 55 anggota DPRD Kaltim.

Budaya Patriarki dan Dinasti Politik Jadi Penghambat

Sri Murlianti menyebut rendahnya keterwakilan perempuan di politik tak lepas dari budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia. Posisi strategis dalam pemerintahan cenderung lebih mudah diisi oleh laki-laki, sementara banyak perempuan belum memiliki kesadaran politik yang cukup.

“Jadi agak membuat perempuan dalam posisi tidak semuanya melek politik,” katanya kepada Kaltim Faktual.

Selain itu, politik dinasti juga menjadi faktor penghambat. Posisi strategis sering kali dipegang oleh mereka yang memiliki hubungan keluarga atau jaringan kuat dalam dunia politik, sehingga akses perempuan untuk masuk ke ranah ini semakin terbatas.

Visi Misi Pemimpin Masih Patriarkis

Sri juga menyoroti bagaimana visi misi para calon pemimpin dalam pemilu masih kental dengan perspektif patriarkis. Banyak kandidat yang tidak memasukkan isu perempuan dalam kampanyenya, meskipun banyak kebijakan berdampak langsung pada perempuan.

“Contoh sederhana, saat gas melon langka kemarin, siapa yang paling banyak antre? Yang jalan kaki pakai daster, bahkan ada yang sampai meninggal,” ujarnya.

Meskipun ada perempuan yang berhasil masuk parlemen, Sri menekankan bahwa jumlah bukan jaminan bahwa mereka akan memperjuangkan isu-isu perempuan.

“Secara biologis dia perempuan, tapi apakah dia perempuan yang melek gender? Itu dua hal yang berbeda,” tegasnya.

Ia pun menilai, keterwakilan perempuan di parlemen masih butuh perjuangan panjang. Namun, dengan peningkatan kesadaran gender melalui pendidikan, harapan untuk mencapai kuota 30 persen bisa semakin nyata.

“Ngomongin gender bukan cuma soal isu eksklusif seperti kekerasan seksual, tapi juga berkaitan dengan banyak sektor lainnya,” pungkasnya. (tha/sty)