Pj Bupati PPU Minta Dampak Sosial Terkait Pembangunan Bandara VVIP Harus Segera Diselesaikan

Pj Bupati PPU meminta pembahasan Reforma Agraria terkait pembangunan bandara VVIP yang berdampak sosial kepada masyarakat harus segera diselesaikan sehingga tidak membuang waktu terlalu lama.

Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun mengatakan bahwa pembahasan Reforma Agraria terkait pembangunan bandara VVIP di Kabupaten PPU yang berdampak sosial kepada masyarakat harus segera diselesaikan sehingga tidak berulang-berulang melakukan pertemuan.

Perihal ini dikatakan Makmur Marbun saat hadiri rapat bersama jajaran Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda, Jumat 12 Januari 2024.

“Jangan membuang-buang waktu terlalu lama terkait pembahasan ini karena saya sudah didesak warga untuk mendapatkan kepastian dari kegiatan Reforma Agraria ini. Saya melakukan ini semua untuk masyarakat Kabupaten PPU, ” kata Makmur Marbun.

Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Makmur Marbun menambahkan bahwa batas waktu yang harus ditempuh untuk pembangunan bandara VVIP dan segmen 5B ini telah menargetkan waktu yang singkat diperkirakan hanya tujuh bulan.

” Tentunya ini waktu yang sangat singkat. Makanya persoalan ini wajib kita selesaikan secepatnya,” pinta dia.

Sementara itu dalam kesempatan ini Sekda Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan bahwa pertemuan ini akan menentukan tim verifikasi di lapangan. Yang segera dilakukan terlebih dahulu adalah menentukan titik temu yang akan menjadi lahan bandara VVIP segmen 5B tersebut.

“Saya sampaikan terima kasih atas hadirnya semua yang ada disini tentunya pihak yang terkait dari Kabupaten PPU sehingga kita bisa menentukan tim verifikasi lapangan dari tim terpadu maupun tim yang sudah terbentuk di PPU, ” ungkap Sri Wahyuni. (rw)