SEPUTAR KALTIM

Pj Gubernur Terima Audiensi Kepala BKKBN Kaltim Terkait Stunting

Diterbitkan

2 tahun ago

pada

13 November 2023

Oleh

PjGubernur Kaltim, Akmal menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto beserta jajaran, di ruang tamu rumah jabatan gubernur, Komplek Pendopo Odah Etam, Samarinda, Senin, 13 November 2023. (Pemprov Kaltim)

Pj Gubernur Kaltim menerima audiensi Kepala BKKBN terkait perkembangan pembanguna sektor kependudukan dan keluarga berencana di Kaltim, termasuk program penurunan stunting.

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kaltim M Syirajudin dan Kepala Biro Kesra Dasmiah, menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim Dr Sunarto beserta jajaran.

Audiensi ini berlangsung di ruang tamu rumah jabatan gubernur, Komplek Pendopo Odah Etam, Samarinda, Senin, 13 November 2023.

Dalam audiensi yang berbalut silaturahmi ini, Pj Gubernur Akmal Malik mendengarkan laporan dari Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto terkait dengan perkembangan pembanguna sektor kependudukan dan keluarga berencana di Kaltim, termasuk program penurunan stunting di Benua Etam.

Pj Gubernur Akmal Malik meminta kepada jajaran Perwakilan BKKBN Kaltim agar melakukan kolaborasi dengan instansi terkait agar penanganan stunting di wilayah Kaltim tepat sasaran.

“Stunting tidak bisa diturunkan hanya dengan rapat-rapat. Harusnya perbanyak pemberian makanan tambahan (PMT). Perkuat pendamping di lapangan. Harus ada kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait, termasuk di daerah yang melibatkan instansi vertikal dan perangkat daerah,” ujar Akmal Malik.

“Insyaallah kita dorong ke kabupaten/kota untuk percepatan penyerapan anggaran dana alokasi khusus atau DAK yang dikelola BKKBN Kaltim,” tambahnya.

DAK tersebut dialokasikan dari BKKBN pusat untuk program percepatan penurunan stunting dengan kegiatan antara lain pembinaan keluarga tidak/kurang mampu pengadaan kendaraan antar-jemput calon akseptor, pengadaan kendaraan air antar-jemput calon akseptor, pembangunan/rehab/kelengkapan Balai Penyuluhan KB.

Seperti diketahui, dalam arahan Presiden kepada kepala daerah dalam rapat koordinasi Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia beberapa waktu lalu, kemiskinan ekstrem dan stunting menjadi poin pertama dalam tujuh arahan yang turut dihadiri Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. (her/yans/adpimprovkaltim/RW)

Ikuti Berita lainnya di