KUKAR
Polres Kukar Turunkan 628 Personel untuk Amankan 2.269 TPS

Polres Kukar siap mengamankan 2.269 TPS dengan menurunkan 628 personel terdiri atas 487 personel Polres Kukar dan 195 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Kaltim.
Kepolisian Resor Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, siap mengamankan 2.269 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 237 desa pada 20 kecamatan, dengan menyiagakan sebanyak 682 personel.
“Sebanyak 2.269 TPS itu secara administratif masuk wilayah Kukar, namun terbagi dua, yakni 2.045 TPS masuk wilayah hukum Polres Kukar, sedangkan sisanya masuk wilayah hukum Polres Kota Bontang,” kata Kepala Polres Kutai Kartanegara (Kukar) Ajun Komisaris Besar Polisi Heri Rusyaman saat Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan TPS di Tenggarong, Senin 12 Februari 2024.
Sebanyak 682 personel Polres Kukar yang dilibatkan dalam pengamanan TPS itu terdiri atas 487 personel Polres Kukar dan 195 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Kaltim.
Selain personel pengamanan TPS, Polres Kukar juga menyiapkan tiga peleton reaksi cepat atau kompi siaga.
Tiga peleton ini terdiri atas dua peleton Samapta Polres Kukar dan satu peleton BKO Samapta Polda Kaltim.
“Bahkan juga di-backup oleh satu Kompi Brimob Batalyon B Polda Kaltim sebagai power off hand Kapolda. Mereka turut siaga melakukan pengamanan pemilu serentak di Kukar,” katanya dikutip melalui Antaranews Kaltim.
Pemilu Serentak 2024 sebagai ajang pesta demokrasi memiliki warna tersendiri, baik dari segi ambang gangguan maupun adanya potensi gangguan yang dapat berubah menjadi gangguan nyata dan berdampak pada kondisi kontingensi.
Sedangkan beberapa prediksi kerawanan yang mungkin dapat terjadi di TPS, di antaranya adanya protes dari masyarakat karena belum terdaftar sebagai pemilih tetap dan adanya pihak yang ingin menggagalkan pemungutan suara.
Menurut Kapolres, sejumlah kerawanan tersebut jika tidak diantisipasi dengan baik akan mengganggu jalannya pemilu.
“Guna mengantisipasi berbagai kerawanan tersebut, kami terus melakukan berbagai langkah dan meningkatkan koordinasi dengan semua pihak,” katanya. (rw)
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
BALIKPAPAN3 hari ago
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA4 hari ago
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SAMARINDA2 hari ago
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
NUSANTARA3 hari ago
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SAMARINDA2 hari ago
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Rusmadi Wongso: Program GratisPol Bukan Sekadar Gratis, Tapi Investasi SDM Masa Depan