Program 3 Juta Rumah, Komitmen Presiden Prabowo Wujudkan Kemerdekaan Sosial Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto mendorong Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah untuk mempersempit kesenjangan sosial ekonomi dan memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian layak.

Kemerdekaan sejati bukan hanya lepas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari ketimpangan sosial ekonomi. Salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut adalah melalui Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.

Program ini bertujuan memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, sekaligus mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir.

“Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Salah satunya dengan memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Ujang Komarudin, di Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.

Selain mengurangi kesenjangan, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) ini dirancang untuk mengatasi backlog perumahan dengan menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta merenovasi 26,9 juta rumah yang tidak layak huni.

Strategi pelaksanaan meliputi perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, penataan kawasan pesisir, dan pembangunan hunian adaptif bencana.

Melalui program ini, pemerintah juga ingin mengendalikan harga tanah dan tata ruang. Subsidi akan diarahkan untuk menormalisasi harga tanah serta menata zonasi agar rumah tidak semakin jauh dari pusat kegiatan ekonomi.

“Pembangunan rumah ini diiringi dengan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih,” tambah Ujang.

Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan sektor perumahan dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Dengan pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, Program 3 Juta Rumah diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. (pt/portalkaltim/sty)