Raih WTP ke-12 Kali Berturut-Turut, Pemprov Kaltim Perkuat Komitmen Transparansi Keuangan

Pemprov Kaltim kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Ini menjadi kali ke-12 secara berturut-turut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim di Gedung B, Jumat 23 Mei 2025. LHP diserahkan langsung oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Dr. Ahmad Adib Susilo, kepada Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

Landasan Kepercayaan Publik

Dalam sambutannya, Seno Aji menegaskan bahwa capaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan pemacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Prestasi ini adalah buah dari kerja keras, profesionalitas, dan sinergi semua pihak. Tapi yang paling penting, kita harus tetap fokus pada pelayanan yang bermutu untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut, opini WTP adalah pondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Karenanya, keberhasilan ini harus menjadi langkah awal untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan efisiensi serta kepatuhan terhadap regulasi.

Apresiasi untuk Seluruh Stakeholder

Seno Aji juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD dan DPRD Kaltim atas kontribusi dan pengawasan yang konsisten, serta kepada BPK RI atas bimbingan dan dukungan selama proses pemeriksaan.

“WTP ke-12 ini membuktikan komitmen Pemprov Kaltim untuk menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Namun, Wagub juga mencatat bahwa BPK RI masih menemukan 27 temuan dan 63 rekomendasi, yang seluruhnya akan ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah daerah.

BPK: Tata Kelola Keuangan Kaltim Sudah Sesuai Standar

Perwakilan BPK RI, Dr. Ahmad Adib Susilo, memberikan apresiasi atas capaian Kaltim. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK meliputi empat aspek utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

“Hasilnya, laporan keuangan Pemprov Kaltim disusun secara memadai, tidak ada temuan yang berdampak material, dan memenuhi seluruh kriteria,” ungkap Ahmad Adib.

Ia berharap Kaltim dapat mempertahankan kualitas laporan keuangan dan terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Konsistensi Jadi Ciri Kaltim

Dengan pencapaian opini WTP 12 kali berturut-turut, Pemprov Kaltim semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang konsisten dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan negara, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen terhadap pelayanan publik berkualitas. (rey/pt/portalkaltim/sty)