Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan

Dari lima usulan pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Timur, hanya Kota Samarinda yang dinilai siap memulai pembangunan fisik pada tahun ini. Sementara itu, empat usulan lainnya—terdiri dari satu milik provinsi dan tiga dari kabupaten/kota, yakni Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau—masih dalam tahap penilaian oleh tim pusat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor krusial yang menentukan kelanjutan pembangunan sekolah rakyat hingga pertengahan 2025 ini.

“Pembangunan tahun ini sangat tergantung pada kesiapan lahan. Harapannya, Juli ini sudah bisa dilakukan kontrak kerja jika lahan dinyatakan siap bangun,” ujar Andi saat dikonfirmasi usai kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Gedung Olah Bebaya, belum lama ini.

Kementerian Sosial telah meninjau langsung kesiapan lahan di Kota Samarinda sebagai langkah percepatan pembangunan. Sementara untuk usulan dari wilayah lain, termasuk milik provinsi, masih terkendala oleh belum matangnya kondisi lahan yang diajukan.

“Lahan yang diajukan masih dalam tahap penilaian. Kami juga diminta menyiapkan opsi lahan alternatif yang benar-benar siap untuk dibangun,” lanjutnya.

Jika hasil survei menunjukkan bahwa pematangan lahan bisa diselesaikan dalam waktu dua bulan, maka pembangunan sekolah rakyat dapat dimulai tahun ini. Namun jika tidak memungkinkan, pembangunan—terutama untuk usulan provinsi—akan dialihkan ke tahun berikutnya.

Pemerintah pusat secara konsisten mengalokasikan pembangunan sekolah rakyat setiap tahun, dengan prioritas utama pada daerah yang memiliki lahan siap bangun. Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang pelaksanaannya bergantung pada usulan kabupaten/kota. Adapun pemerintah provinsi berperan mendukung jika daya tampung di daerah tidak mencukupi.

“Sekolah rakyat ini mencakup jenjang SD hingga SMA. Jika pematangan lahan berjalan sesuai jadwal, kemungkinan SMA 16 Samarinda akan dijadikan lokasi permanen, bukan lagi sekolah rintisan,” ungkap Andi.

Untuk tenaga pengajar, pemerintah pusat telah menyiapkan proses rekrutmen guru dan pengasuh yang akan ditempatkan di sekolah rakyat. Khusus untuk Samarinda, yang sudah memiliki kesiapan gedung dan lahan, rekrutmen akan segera dilakukan guna mendukung operasional sekolah rintisan yang ditargetkan mulai berjalan tahun ini. (Prb/ty/portalkaltim/sty)