KUTIM

Seleksi PPPK 2023 di Kutim Diikuti 1.820 Peserta

Published

2 tahun ago

29 November 2023

Bupati Ardiansyah Sulaiman secara simbolis membuka seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. (Prokutim)

Untuk mengisi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Kutai Timur (Kutim), BKSDM menggelar seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.

Formasi PPPK yang tersedia sebanyak 1.480, dengan pendaftar mencapai 2.924 orang. Setelah proses seleksi berkas, pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan sebanyak 1.104 orang dan selebihnya sebanyak 1.820 peserta dinyatakan berhasil lolos.

Bupati Ardiansyah Sulaiman secara simbolis membuka kegiatan ini di Ruang Ujian CAT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bukit Pelangi pada Selasa (28/11) pagi.

Dalam pengarahannya, Bupati menyoroti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang baru disahkan oleh Presiden RI pada 31 Oktober 2023.

Fokus utama UU tersebut adalah penataan tenaga honorer atau non-ASN di instansi pemerintah hingga tahun 2024. Upaya konkrit dilakukan dengan mengubah status Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) menjadi PPPK melalui tes seleksi.

“Tahun ini, gaji TK2D dinaikkan 50 persen sejak Februari 2023, sementara insentif PPPK naik 100 persen, dari Rp 2 juta menjadi Rp 4 juta. Ini jadi langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong semangat kerja,” ujar Bupati Ardiansyah di hadapan para peserta seleksi jabatan fungsional (JF) untuk tenaga teknis, guru dan kesehatan.

Kepala BKPSDM Kutim Misliansyah menjelaskan bahwa seleksi ini bertujuan untuk mengisi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutim.

Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas ASN dengan merekrut individu yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga integritas dan dedikasi terhadap pelayanan publik. Semangat positif juga ditanamkan dengan peningkatan gaji dan insentif, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berdaya saing.

Bupati Ardiansyah Sulaiman juga menekankan urgensi penyelesaian tugas kepegawaian, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan daerah. (adv/adm)

Ikuti Berita lainnya di