Pemerintah resmi mengatur tata cara pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) di lingkungan pendidikan. Aturan ini dirilis untuk memastikan teknologi membawa dampak positif bagi proses pembelajaran. Sekaligus membentengi anak-anak dari berbagai risiko di ruang digital.

Kebijakan tersebut disahkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial. Aturan ini berlaku menyeluruh, mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, mulai dari jenjang anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut regulasi ini mendesak untuk diterapkan. Menurutnya, penetrasi teknologi di sekolah wajib mengukur kesiapan dan tahap perkembangan anak.

“Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi anak-anak harus dilakukan secara bijak, memberi manfaat positif dan mengurangi risikonya. Kriteria umur dan kesiapan anak menjadi sangat penting dalam pengaturannya,” ujar Pratikno usai prosesi penandatanganan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

Pratikno menambahkan, semakin muda usia peserta didik, maka akses terhadap teknologi harus semakin dikontrol secara ketat. Pengawasan ini berlaku untuk pembatasan durasi layar (screen time) maupun kurasi jenis konten yang digunakan selama belajar.

Sejalan dengan itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti besarnya populasi anak pengguna internet di Indonesia. Regulasi ini menjadi perisai agar anak-anak tidak sekadar menjadi pangsa pasar industri teknologi global.

“Indonesia memiliki jumlah anak pengguna internet yang sangat besar. Karena itu kita harus memastikan mereka tidak hanya menjadi target atau pasar industri teknologi, tetapi mampu memanfaatkan teknologi sesuai kesiapan mereka,” tegas Meutya.

Tunggu Anak Siap

Ia juga menekankan pentingnya adopsi prinsip ‘Tunggu Anak Siap’ dalam pemanfaatan AI untuk pendidikan. Konsep ini selaras dengan payung hukum yang tengah didorong oleh pemerintah terkait perlindungan anak di ranah maya.

“Setiap kemajuan teknologi harus melihat kesiapan penggunanya, terutama anak-anak. Prinsip Tunggu Anak Siap yang selama ini kita dorong dalam kebijakan pelindungan anak di ruang digital (PP TUNAS), juga bisa dilihat dalam pemanfaatan AI di bidang pendidikan,” paparnya.

Melalui payung hukum ini, pemerintah berharap sekolah, tenaga pendidik, dan keluarga memiliki panduan yang jelas. Harapannya, anak-anak Indonesia bisa melek teknologi sejak dini, tanpa mengorbankan perkembangan kognitif dan pembentukan karakter mereka.

Sebagai informasi, SKB ini diteken langsung oleh Menko PMK Pratikno, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar. (ens)

Artikel 7 Menteri Teken Aturan Penggunaan AI di Sekolah, Tekankan Prinsip ‘Tunggu Anak Siap’ pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tahun 2026 menandai pergeseran fundamental dalam interaksi manusia dan teknologi. Lanskap kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) memperlihatkan kematangan luar biasa.

Jika pada awal kemunculannya beberapa tahun silam AI masih kerap melakukan kesalahan data atau “halusinasi”, kini teknologi tersebut telah berevolusi menjadi entitas yang jauh lebih presisi, canggih, dan nyaris tanpa cela.

Transformasi ini menjadikan AI tidak lagi sekadar alat bantu pencarian informasi, melainkan “asisten hidup” yang hadir selama 24 jam. Mulai dari mengatur jadwal tidur, menjadi tutor pribadi, hingga memberikan rekomendasi keputusan strategis, AI kini memegang kendali signifikan atas rutinitas manusia.

Namun, di balik kesempurnaan algoritma yang memanjakan ini, muncul perdebatan serius: apakah teknologi ini benar-benar memberdayakan manusia, atau justru menjadi awal dari krisis kemandirian?

Minim Celah Kesalahan

Perkembangan AI dalam beberapa tahun terakhir terbilang eksponensial. Sistem yang ada saat ini mampu memproses konteks dengan kedalaman yang sulit ditandingi, menekan tingkat eror hingga titik terendah.

Kemampuan belajar mesin (machine learning) yang kian tajam membuat AI mampu memberikan personalisasi tingkat tinggi. Ia “hafal” kebiasaan penggunanya, sehingga setiap saran—mulai dari menu makan sehat hingga solusi pekerjaan—terasa sangat relevan dan akurat.

Faktor akurasi dan kecepatan inilah yang membuat publik semakin nyaman menyerahkan manajemen hidupnya pada algoritma. Di tengah tekanan pekerjaan dan studi yang kompetitif, AI dianggap solusi paling efisien karena selalu siap membantu tanpa rasa lelah.

Di sektor pendidikan, mahasiswa tak lagi sekadar bertanya, tetapi berdiskusi layaknya dengan dosen pembimbing. Sementara pada dunia profesional, analisis data rumit yang dulunya memakan waktu berhari-hari, kini diselesaikan AI dalam hitungan detik dengan presisi tinggi.

Jebakan Kenyamanan

Akan tetapi, tingkat kecerdasan AI yang semakin sempurna justru memicu masalah baru: ketergantungan akut. Ketika mesin jarang salah, manusia cenderung berhenti menguji kebenaran dan menyerahkan segala keputusan—dari yang remeh hingga krusial—kepada sistem.

Fenomena ini khawatirnya akan menggerus intuisi, empati, dan nalar kritis manusia. Kemandirian perlahan terkikis karena individu mulai merasa kesulitan menjalani aktivitas harian tanpa panduan digital. Selain itu, interaksi sosial yang autentik perlahan tergantikan oleh kenyamanan berdialog dengan mesin, ditambah risiko privasi data yang terus mengintai.

Kontrol di Tangan Pengguna

Menghadapi realitas tahun 2026, kuncinya bukan pada menolak teknologi, melainkan pada kontrol pengguna. Generasi digital dan mahasiswa memegang peran vital untuk tetap kritis.

AI yang semakin canggih seharusnya berposisi sebagai mitra untuk memantik kreativitas dan memperluas wawasan, bukan jalan pintas yang mematikan proses berpikir. Menetapkan batasan penggunaan dan menyadari bahwa pengambilan keputusan akhir tetap harus di tangan manusia adalah benteng terakhir agar teknologi tetap menjadi alat, bukan tuan.

Pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan lagi tentang seberapa canggih AI bisa bekerja, melainkan seberapa besar ruang yang manusia berikan untuk membiarkan teknologi mengatur hidup mereka. (ens)

Artikel Fenomena AI di 2026: Jadi “Asisten Hidup” yang Memanjakan, atau Perangkap Ketergantungan? pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga lingkungan hidup melalui kerja sama strategis dengan dua lembaga non-pemerintah, yakni YKAN dan YLBKD.

Komitmen bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Yayasan Laut Biru Kepulauan Derawan (YLBKD) itu ditegaskan lewat penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin, 21 Juli 2025 siang.

Fokus utamanya, memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati baik di darat maupun laut, terutama di kawasan konservasi unggulan seperti Kepulauan Derawan.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pelestarian sumber daya alam yang bisa diperbarui, sebagai penopang pembangunan berkelanjutan.

“Luas hutan kita sekitar 13 juta hektare, dengan garis pantai dan pesisir yang membentang hingga 500 ribu kilometer persegi. Kawasan seperti Derawan dan Maratua menyimpan kekayaan hayati kelas dunia yang harus dijaga,” tegas Rudy.

Ia menyebut kerja sama ini sejalan dengan arah pembangunan ekonomi hijau dan biru. Sebagai daerah yang dulunya bergantung pada tambang, Rudy menilai Kaltim harus bertransformasi menuju masa depan yang lebih lestari.

“Kalau batubara bisa habis, ekosistem laut dan hutan bisa diperbarui. Maka ini harus jadi contoh nasional, bahkan internasional,” tegasnya.

Radar dan AI untuk Deteksi Penangkapan Ikan Ilegal

Sementara itu, Ketua YLBKD, Dadang Ilham Kurniawan Mujiono, menjelaskan bentuk dukungan konkret yang diberikan lembaganya, terutama dalam bidang pengawasan laut berbasis teknologi.

“Kami mendukung aparat penegak hukum dengan sistem pemantauan berbasis Artificial Intelligence (AI) dan satelit komunikasi,” jelas Dadang.

Salah satunya lewat hibah Marine Monitor System, sistem radar canggih yang akan dipasang untuk memantau aktivitas kelautan secara real-time di kawasan Kepulauan Derawan.

Dadang menjelaskan, sistem ini akan sangat membantu dalam memetakan wilayah rawan aktivitas ilegal.

“Dengan teknologi ini, patroli tidak lagi bersifat acak. Tapi langsung mengarah ke titik-titik yang terindikasi rawan. Lebih efisien, efektif, dan tersistem,” ujarnya.

Target Derawan Bebas IUU Fishing

YLBKD menargetkan Kepulauan Derawan terbebas dari segala bentuk aktivitas ilegal, mulai dari perburuan telur penyu, penangkapan ikan menggunakan bom dan potas, hingga perdagangan satwa dilindungi.

Dadang juga menanggapi kekhawatiran terkait aktivitas tambang di Kabupaten Berau yang dikhawatirkan berdampak ke kawasan laut Derawan.

“Hasil pemantauan kami, tambang belum menjadi ancaman langsung karena lokasinya cukup jauh. Tantangan utama tetap pada IUU Fishing dan praktik destruktif,” ujarnya.

Skema Pendanaan Patroli Bersama

Untuk mendukung patroli laut, YLBKD menerapkan skema pembiayaan bersama dengan mitra pelaksana, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, TNI AL, dan Polairud.

“Skema 50:50. Kalau satu kali patroli butuh dana sekian, maka kami tanggung separuh sebagai bentuk komitmen,” sebut Dadang.

Kawasan konservasi perairan Derawan yang jadi fokus kerja sama ini seluas 282 ribu hektare. Radar pertama akan dipasang di Tanjung Batu—sekitar 15 menit dari Pulau Derawan—yang masuk zona merah alias wilayah larangan tangkap untuk melindungi daerah pembibitan biota laut.

Dengan sinergi tiga pilar, Pemprov, NGO, dan masyarakat, Kaltim berharap bisa menjadi pelopor pengelolaan kawasan konservasi yang berbasis kolaborasi dan teknologi mutakhir. (chanz/sty)

Artikel Kaltim Gandeng YKAN dan YLBKD, Awasi Laut Derawan dengan Teknologi AI dan Satelit pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Upaya memperkuat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) terus digencarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Terbaru, BPSDM Kaltim menggelar sosialisasi dan identifikasi potensi ASN melalui platform TalentDNA, Jumat 2 Mei 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Aula BPSDM Kaltim ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni. Sosialisasi ini diikuti pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Kaltim, serta menghadirkan narasumber dari ESQ Leadership Center, yaitu Eka Chanda dan Iid Idham Kholid.

Menurut Sri Wahyuni, TalentDNA menjadi pendekatan baru yang penting untuk memperkaya hasil uji kompetensi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim.

“BKD telah melakukan penilaian kompetensi, namun hari ini kita ingin memperkuat sumber informasi dengan pendekatan baru melalui TalentDNA,” kata Sri Wahyuni dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, TalentDNA bekerja dengan mengolah jawaban peserta melalui teknologi kecerdasan buatan (AI), lalu dikombinasikan dengan hasil asesmen dari BKD. Hasil pemetaan ini diharapkan memberi gambaran lebih lengkap terhadap potensi masing-masing ASN.

“Ada penguatan dari aspek-aspek yang mungkin belum tercakup dalam asesmen sebelumnya. Maka dari itu, ke depan kita ingin pemetaan pengisian jabatan mempertimbangkan hasil TalentDNA ini,” lanjutnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi, Kepala Bidang Pengembangan ASN Struktural BKD Kaltim Sudarwanto, serta jajaran Diskominfo Kaltim, di antaranya Sekretaris Edi Hermawanto Noor, Kabid IKP dan Kehumasan Irene Yuriantini, dan Kabid Statistik M. Adrie Dirga Sagita. (hend/dfa/portalkaltim/sty)

Artikel Kaltim Gunakan TalentDNA untuk Petakan Potensi ASN Lewat Teknologi AI pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.