Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam aturan itu, Prabowo meminta hampir seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan pemangkasan anggaran. Utamanya pada sejumlah pengeluaran yang tidak perlu. Mencakup belanja operasional dan non-operasional.

Pemangkasan anggaran targetnya mencapai Rp 306,69 triliun pada 2025 dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Menyasar belanja ATK, percetakan dan souvenir, sewa gedung, anggaran seremonial, hingga perjalanan dinas, tanpa menyentuh belanja pegawai.

Selain berdampak pada sejumlah kementerian dan lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat, regulasi itu juga ikut memangkas dana transfer ke daerah yang ikut menyumbang APBD. Termasuk Kota Samarinda. APBD Pemkot Samarinda akan ikut terdampak.

Strategi Wali Kota Samarinda

Wali Kota Samarunda Andi Harun mengaku akan mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut. Meski APBD Pemkot Samarinda akan ikut terpangkas dan mempengaruhi sejumlah proyek dan program pembangunan daerah.

“Yang paling penting adalah bagaimana mengatur belanja kita yang prioritas,” katanya kepada media Rabu, 12 Februari 2025.

Selanjutnya ia akan menggunakan strategi pembiayaan secara bertahap. Konsekuensinya, kegiatan akan berjalan lebih lambat dari target. Jika suatu proyek atau program selesai dalam setahun, maka kemungkinan akan berubah menjadi dua tahun.

Pihaknya sudah memperhitungkan jika Pemerintah Kota Samarinda harus mengadaptasi kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran yang itu. Meski proyek berjalan lambat, namun pembagian anggaran akan menyentuh seluruh kebutuhan.

“Inovasi dan kreativitas kepala daerah di semua level pemerintahan menjadi sesuatu yang harus jadi perhatian bagi semua.”

“Dengan strategi pembiayaan kegiatan pembangunan secara bertahap, semua kegiatan bisa berjalan. Mudahan semua bisa berjalan sukses. Mohon doanya,” pungkasnya. (ens)

Artikel APBD Pemkot Samarinda Ikut Efisiensi, Andi Harun Pakai Strategi Pembiayaan Bertahap pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Setelah melalui proses panjang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, yakni pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

DPRD bersama Pemkot Samarinda akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun 2024 dan APBD Tahun 2025. Melalui Sidang Paripurna Kamis malam, 22 Agustus 2024 kemarin.

Di Kantor DPRD Kota Samarinda itu, disepakati nilai APBD Perubahan 2024 sebesar Rp5,6 triliun. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut terdapat penyesuaian terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 dari struktur pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Dari yang semula Rp5,7 triliun, menjadi Rp5,6 triliun. Sehingga secara keseluruhan terdapat rasionalisasi anggaran sebesar Rp156 miliar. Rasionalisasi itu masih terhitung aman sebab tidak mengurangi belanja pokok dan wajib.

“Belanja operasi berkurang sebesar Rp9,5 miliar, belanja modal berkurang Rp127,7 miliar, dan belanja tidak terduga berkurang Rp19 miliar,” catat Andi Harun.

Penyesuaian Anggaran

Sementara dari sisi penerimaan pembiayaan mengalami penyesuaiaan anggaran sebesar Rp940 miliar yang merupakan komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)  tahun anggaran sebelumnya yang semula berjumlah Rp1,5 triliun, menjadi sebesar Rp585 miliar.

Andi Harun mengatakan adanya peningkatan dari sisi pendapatan daerah sebesar Rp784 miliar. Sehingga dari target pendapatan semula yang diproyeksikan sebesar Rp4,2 triliun kini menjadi sebesar Rp5 triliun.

Sementara untuk Rancangan APBD Tahun 2025 secara keseluruhan dipasang Rp4,9 triliun. Dan berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan bisa melampaui atau paling tidak sesuai target Rp957 miliar.

Jangan Salah Hitung Lagi

Terpisah, Anggota Komusi II DPRD Kota Samarinda Laila Fatihah, menjelaskan seluruh fraksi yang hadir telah menyepakati anggaran APBD baik itu Perubahan 2024, maupun APBD 2025. Namun ada beberapa catatan.

“Anggaran direncanakan dengan matang, jangan sampai terjadi defisit lagi nanti,” jelas Laila kepada media.

Selain itu, sejumlah megaproyek yang tidak sesuai target waktu juga turut menjadi catatan. Sehingga dalam penganggaran di 2025 harus lebih tepat sasaran. Jangan sampai memasang target angka yang jauh.

Terutama pada perhitungan SiLPA. Sebab sebelumnya pemkot mengalami defisit anggaran dan melakukan rasionalisasi dikarenakan terdapat kesalahan dalam menghitung SiLPA.

“SiLPA besar bukan berarti tepat guna, tapi sumbernya dari mana. Itu jadi catatan untuk pemkot berkonsultasi dengan Mendagri. Jangan digelontorkan di akhir tahun tapi gak bisa digunakan karena memerlukan perencanaan matang,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel APBD-P Samarinda 2024 Diketok Palu Rp5,6 T, Dewan Ingatkan Pemkot Jangan Sampai Salah Hitung SiLPA pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wali Kota bersama DPRD Kota Samarinda telah mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024. Pada Selasa hingga Rabu, 24-25 Oktober 2023 di Gedung DPRD Kota Samarinda.

Rapat yang dimulai pada pukul 21.00 dan selesai pada Rabu dini hari itu. Mengumumkan naiknya angka APBD 2024 sebesar Rp5,1 triliun. Nilainya lebih tinggi dari gabungan APBD + APBD-P 2023 yang sebesar Rp4,7 triliun.

Kenaikan angka itu tak lepas dari upaya pemkot dalam pengelolaan keuangannya. Baik itu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi, pajak, juga dana dari sumber pemasukan lain.

Wali Kota Samarinda Andi Harun begitu senang dengan kenaikan ini. Katanya, anggaran itu akan diperuntukkan untuk pembangunan yang tak jauh berbeda dengan tahun 2023.

“Prioritas pembangunan kita tetap seperti sebelumnya. Pengendalian banjir, dan juga infrastruktur,” kata Andi Harun usai rapat paripurna.

Selain fokus pada pengendalian banjir yang sampai saat ini masih terus dikerjakan. Infrastruktur kota juga masih jadi prioritas. Seperti infrastruktur jalan, jembatan, juga infrastruktur berbasis disabilitas. Misalnya pedestarian ramah disabilitas.

Kemudian juga penataan kota. Termasuk pembenahan pada kawasan Tepian Mahakam yang akan menjadi Teras Samarinda, pembenahan Citra Niaga, juga penanganan persampahan.

Kemudian kegiatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui Program Probebaya. Dan melanjutkan berbagai program yang belum selesai.

“Pendek kata kita mengarahkan semua belanja itu yang berhubungan langsung dengan kemanfaatan pada masyarakat,” lanjutnya.

Andi Harun berharap seluruh programnya dapat berjalan lancar. Mengingat tahun depan merupakan tahun terakhir masa kepemimpinannya menjadi wali kota periode 2021-2024. (ens/fth)

Artikel APBD Samarinda 2024 Naik Jadi Rp5,1 T, Pemkot Tetap Fokus Pengendalian Banjir dan Infrastruktur pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemkot dan DPRD Samarinda menyepakati Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023. Pada rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat pada Senin 21 November 2022.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Samarinda Sugiyono. Didampingi Wakil Ketua Helmi Abdullah, Rusdi, dan Subandi, disaksikan 35 anggota DPRD Samarinda, Wali Kota Samarinda Andi Harun dan OPD terkait lainnya.

Andi Harun mengatakan sangat yakin dapat memanfaatkan dengan baik anggaran sebesar Rp3,94 triliun tersebut. Ia juga mendorong BUMD yang ada di Samarinda untuk terus meningkatkan kontribusinya membangun daerah.

“Yakinnya seribu persen, kan kita melakukan diversifikasi dan intensifikasi penerimaan daerah. Termasuk di antaranya keberhasilan transaksi non tunai. Pengoptimalan terhadap potensi penerimaan daerah lainnya, seperti pajak dan retribusi,” jelas Andi Harun.

“Begitu pula kontribusi dari BUMD, Perumda Tirta Kencana dan Perumda Varia Niaga. Itu memang kita target tiap tahun kontribusinya harus naik, baik dari sisi benefit, kontribusi terhadap PAD, maupun peningkatan terhadap pelayanan publik,” sambungnya.

Andi Harun juga menegaskan untuk melakukan efisiensi anggaran. Duit itu akan diprioritaskan untuk belanja yang memang diperlukan. Pengendalian banjir, termasuk program prioritas pemkot tahun depan.

 “Belanja-belanja yang kita dahulukan adalah belanja prioritas, yang harus ditunda ya kita tunda dahulu. Yang prioritas misalnya penanggulangan banjir, penataan kota, kemudian peningkatan ekonomi masyarakat,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Terpisah, Ketua DPRD Samarinda Sugiyono mengimbau agar pemkot menggunakan APBD 2023 ini dengan sebaik-baiknya. Seperti revitalisasi Sungai Karang Mumus untuk mengendalikan banjir. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi lebih baik.

“Anggaran untuk 2023 inikan cukup tinggi, jadi kami menyarankan untuk penanganan banjir difokuskan di Sungai Karang Mumus untuk mengendalikan banjir. Apalagi di Samarinda ini bisa dibilang banjir merupakan momok yang sangat menakutkan,” ungkap politisi fraksi PDIP tersebut.

Beberapa fraksi juga menyampaikan beberapa usulan terkait APBD 2023. Selain revitalisasi SKM, mereka juga mengusulkan peningkatan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Probebaya), Revitalisasi jalan, pemerataan bangunan sekolah di daerah terpencil, hingga menurunkan kasus kekerasan perempuan dan anak di Samarinda. (sgt/dra)

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

Artikel Tok … APBD Samarinda 2023 Hampir Rp4 Triliun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.