Hampir sebulan masa kampanye Pilkada 2024 bergulir. Setiap paslon diperkenankan mendatangi masyarakat sesuai jadwal yang telah diatur. Guna meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka pada 27 November mendatang.

Kampanye Pilkada sendiri terikat pada beberapa aturan, dari yang boleh yang yang terlarang. Umumnya, kasus pelanggaran yang ditemukan ialah politik uang, kampanye hitam, hingga netralitas ASN.

Pelanggaran Pilkada di Balikpapan

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Balikpapan, Ahmadi Aziz mengungkapkan bahwa sejauh ini, pihaknya sudah mendapat laporan dugaan pelanggaran Pilkada.

“Ada dua laporan yang kami terima di masa kampanye ini,” ujarnya, Jumat, 18 Oktober 2024. Mengutip dari Antara.

Dua laporan itu berasal dari salah satu forum dan tim pemenangan salah satu calon wali kota Balikpapan.

Ahmadi belum bersedia mengungkap kasusnya, karena masih dalam proses penelusuran.

“Kedua laporan itu sedang berproses,” lanjutnya.

Namun ia mengisyaratkan bahwa ada kasus tak biasa, sehingga Bawaslu harus melibatkan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganannya.

“Dari pelanggaran itu bisa saja ada yang masuk ranah pidana, maka kita bahas bersama,” kata Ahmadi.

Keterlibatan Gakkumdu yang berisikan kepolisian dan kejaksaan karena Bawaslu tak memiliki kewenangan memutuskan sendiri. Terlebih soal penetapan sanksinya.

“Proses ini sudah seusai dengan aturan regulasi yang ada,” pungkasnya. (fth)

Artikel Bawaslu Balikpapan Terima 2 Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada, Ada yang Mengarah ke Pidana pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Balikpapan identifikasi dan petakan Tempat Pemungutan Suara (TPS)  yang rawan di Kota Balikpapan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang adil dan transparan.

“Pemetaan TPS rawan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemangku kepentingan, termasuk KPU, aparat keamanan, dan masyarakat umum, mengenai wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus,” kata Koordiv Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Balikpapan Ahmad Aziz.

Kegiatan pemetaan dan evaluasi  tersebut dilakukan menyeluruh terhadap kondisi keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di Kota Balikpapan.

Dalam hal ini, Bawaslu berhasil mengidentifikasi sejumlah TPS yang dianggap rawan.

“Kami mengidentifikasi sejumlah TPS yang dianggap rawan dan memerlukan perhatian serius,” ujarnya.

Faktor yang menjadikan pertimbangan sebuah TPS dianggap rawan seperti kehilangan hak pilih, kerawanan pelaksanaan kampanye, kerawanan netralitas, faktor logistik seperti aksesibilitas dan ketersediaan sarana pendukung saat pemungutan suara, serta faktor geografis.

Dalam aspek kerawanan kehilangan hak pilih, Bawaslu Kota Balikpapan mengidentifikasi beberapa TPS yang berpotensi.

TPS yang menjadi perhatian Bawaslu Balikpapan yakni TPS terdapat pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), TPS terdapat pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK), TPS dekat dengan rumah sakit.

“Kemudian TPS dekat dengan Perguruan Tinggi, TPS dekat dengan lembaga pendidikan seperti pesantren atau asrama,” sebutnya.

Ahmad Aziz memaparkan dari total 2037 TPS yang ada di Kota Balikpapan sebanyak 502 TPS terdapat pemilih DPTB. 

Hal  tersebut tentunya memunculkan kerawanan banyaknya pemilih tambahan atau pengguna Form A5 yang menyebabkan tidak tersedianya surat suara yang memadai untuk melayani pemilih pindahan dan potensi pemberian surat suara yang tertukar.

Jika dilihat dari lokasi TPS dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan, terdapat 26 TPS yang berdekatan dengan rumah sakit, 17 TPS yang berdekatan dengan Perguruan Tinggi, dan 131 TPS yang berdekatan dengan lembaga pendidikan seperti pesantren/asrama.

TPS yang disebutkan di atas akan berpeluang  muncul banyaknya pemilih tambahan.

Aspek kerawanan kedua  adalah aspek kerawanan kampanye. Dari data yang dimiliki Bawaslu Balikpapan pada Pemilu 2019 setidaknya terdapat  120 TPS yang terdapat atribut kampanye di sekitar TPS.

Kemudian ada satu TPS yang diidentifikasi terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye di TPS, namun tidak ada TPS yang terindikasi terjadi praktik menghina/menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar TPS.

Menurutnya hal yang terpenting dalam menjaga integritas pemilu adalah terkait netralitas penyelenggara pemilu dalam hal ini menyangkut dengan jajaran Petugas KPPS yang melaksanakan proses pemungutan suara.

“Aspek terakhir yang menjadi perhatian Bawaslu Balikpapan adalah terkait aksebilitas dan kondisi geografis TPS. Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu setidaknya ada 3 TPS yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, 33 TPS rawan terjadi bencana dan 5 TPS masih terjadi blankspot,” jelasnya.

Dikemukakannya, jika dilihat dari nilai kerawanan per kecamatan, Kecamatan Balikpapan Selatan menjadi kecamatan paling rawan dengan nilai 491, diikuti dengan Kecamatan Balikpapan Kota dengan nilai rawan 242 dan Balikpapan Tengah dengan nilai sebesar 237. (rw)

Artikel Dukung Pelaksanaan Pemilu yang Adil dan Transparan, Bawaslu Balikpapan Lakukan Pemetaan TPS pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.