Kemendukbangga BKKBN bersiap meluncurkan program nasional TAMASYA pada 27 Mei 2025 mendatang. Program ini digagas sebagai solusi pengasuhan anak bagi orang tua pekerja, dan akan diluncurkan secara hybrid di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar rapat persiapan peluncuran program Quick Win Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) tingkat nasional, Rabu 21 Mei 2025.

Rapat koordinasi dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, sebagai langkah menjelang peluncuran resmi yang dijadwalkan pada 27 Mei 2025 mendatang.

Peluncuran program TAMASYA rencananya akan digelar secara hybrid di Tempat Penitipan Anak (TPA) PT Dharma Satya Nusantara (DSN), Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Acara ini akan dihadiri langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dan sejumlah menteri lintas sektor, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Sosial, serta Menteri Ketenagakerjaan.

Tenaga Ahli Menteri bidang Akuntabilitas dan Layanan Publik, Tavip Agus Rayanto, menekankan pentingnya persiapan teknis secara menyeluruh demi kelancaran acara.

“Peluncuran pada 27 Mei nanti harus berjalan sukses. Karena melibatkan banyak kementerian, maka koordinasi intens sangat penting, termasuk jika ada tamu penting yang berhalangan hadir, bisa disiapkan testimoni,” ujar Tavip.

Ia juga menyoroti pentingnya aspek logistik dan aksesibilitas, mengingat lokasi acara cukup jauh dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, kesiapan akomodasi dan transportasi perlu dirancang matang agar tidak menghambat jalannya acara.

“Karena lokasi cukup jauh dari pusat akses dan logistik, maka potensi kendala harus diantisipasi. Keberhasilan kegiatan ini tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak, tapi hasil kerja sama semua stakeholder,” tegasnya.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Novian Andusti, menjelaskan bahwa TAMASYA merupakan program inisiatif quick win dari menteri untuk menjawab isu perencanaan keluarga sekaligus memanfaatkan potensi bonus demografi. Program ini dirancang agar pengasuhan anak tetap optimal meskipun orang tua bekerja dan menitipkan anak di TPA.

“TAMASYA memberikan layanan asuh terintegrasi yang memungkinkan orang tua tetap produktif tanpa mengabaikan kualitas pengasuhan anak,” jelas Novian.

Peluncuran program ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi para pekerja yang tetap ingin menjalankan peran sebagai orang tua dengan baik.

Rapat turut dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian, Kemenko, BUMN, BKKBN Kaltim, DKP3A Kaltim, serta Diskominfo Kaltim. (Prb/ty/portalkaltim/sty).

Artikel Kemendukbangga Gelar Rapat Persiapan Peluncuran Program TAMASYA Nasional di Kutim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Stunting masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sebagian wilayah masih berusaha menurunkan penyakit gagal tumbuh yang terjadi pada anak balita karena kekurangan gizi kronis ini.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo bilang, bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi percontohan untuk tidak melahirkan stunting baru atau nol stunting.

“Saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah setempat, bahwa caranya tidak sulit. Ketika penduduk jumlahnya 200 ribu, itu setiap 1.000 penduduk yang ada di sekitar IKN hanya akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya.”

“Maka, kalau 200 ribu ya tugasnya mencegah kelahiran stunting pada 3.200 orang, sehingga -bisa- zero stunting,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, dilansir dari Antara.

Hasto menyampaikan hal tersebut pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara BKKBN dan Otorita IKN di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 10 Mei 2024.

Ia juga menyatakan bahwa BKKBN siap mendukung IKN dengan data keluarga berdasarkan nama dan alamat (by name by address) yang ada di kawasan IKN, dan sudah menampilkan kondisi keluarga secara rinci, termasuk status risiko stuntingnya.

“Kami punya tim pendamping keluarga di sekitar IKN. Mereka yang setiap hari mencatat siapa yang menikah, hamil, dan melahirkan. Kalau per tahun ada 3.200 ibu hamil, maka bisa dikira-kira sebulan ada 250 ibu hamil, per harinya tidak sampai 10 yang melahirkan di IKN,” katanya.

Hasto menjelaskan, risiko keluarga berisiko stunting berikutnya adalah calon pengantin, karena sekitar 80 persen yang menikah sudah hamil di tahun pertama.

“Sebagian besar orang Indonesia menikah tujuannya prokreasi, ingin punya anak. Berbeda dengan negara maju, ada yang untuk rekreasi, ada juga yang menikah tujuannya security, hanya untuk mendapatkan perlindungan karena ada suami,” katanya.

Ia juga mengatakan, setiap calon pengantin perlu memeriksa (skrining) status kesehatannya sebelum menikah, sehingga profil kesehatan di wilayah IKN dapat diproyeksikan dengan tepat.

Terkait bonus demografi, Hasto menyampaikan bahwa saat ini, setiap 100 orang hanya menanggung 44 orang yang tidak bekerja, tetapi kondisi tersebut berbeda dengan Kalimantan Timur.

“Jumlah angkatan kerjanya jauh lebih banyak. Rasio ketergantungannya lebih rendah dari provinsi lain,” katanya.

Ia berharap BKKBN dan OIKN dapat bersama-sama membangun kualitas SDM di wilayah IKN.

“Kami optimistis bersama jajaran untuk mempersiapkan keluarga berkualitas, masyarakat di IKN sebagai pilot project,” katanya.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Ir Bambang Susantono mengutarakan bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi awal langkah nyata untuk mewujudkan masyarakat Nusantara nol stunting.

“Harus ada lompatan ke depan bagaimana kita membangun sumber daya manusia, dan ini tidak mudah karena sebagian besar adalah transmigran, generasi kedua dan ketiga,” katanya.

Bambang berharap, BKKBN dapat terus mendukung OIKN dengan dukungan data yang lengkap, untuk melacak perkembangan daerah atau keluarga yang berpotensi stunting.

“No one left behind, kita ingin memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal,” katanya. (ant/am)

Artikel IKN Bakal Jadi Percontohan Wilayah Nol Stunting pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Untuk mencapai SDM berkualitas salah satunya adalah menjamin anak-anak daerah tumbuh secara sehat dan tidak mengalami stunting.

Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kini sedang fokus pada upaya menekan angka kasus stunting di seluruh kabupaten/kota.

Kabupaten PPU menjadi salah satu daerah prioritas karena menjadi gerbang menuju IKN.

Koordinator Program Manager (KPM) Satgas Stunting Kaltim, Ns. Masdar John menyebut, kinerja Pemda PPU dalam penanganan stunting dinilai sudah cukup baik.

Bahkan daerah ini, dinobatkan sebagai kabupaten terbaik dalam Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Timur pada tahun 2023.

Meski demikian, Masdar memberikan beberapa catatan yang dapat menjadi evaluasi bagi PPU dalam upaya percepatan penurunan stunting.

“Pertama terkait pendampingan terhadap Keluarga Risiko Stunting atau KRS. Data KRS di PPU itu jumlahnya, 7.314 keluarga. Tapi yang menerima pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) baru sebanyak 3.327. Jadi baru sekirar 45,5 persen,” ungkap Masdar, Senin, 18 Desember 2023.

Praktisi kesehatan ini juga menjelaskan, salah satu upaya mencegah kasus stunting pada anak adalah dengan mengawal kesehatan calon pengantin yang akan menikah. Agar nantinya dapat melahirkan bayi yang sehat tanpa risiko stunting.

Dalam upaya itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengeluarkan Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) yang dapat menjadi media skrining pendampingan untuk calon pengantin, calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan keluarga yang memiliki bayi usia 0-59 bulan.

Namun, banyak yang belum mengetahui tentang media skrining ini. Dalam kasusnya di PPU, per November 2023 jumlah pasangan menikah sebanyak 1.110. Namun jumlah calon pengantin yang mengiai Elsimil hannya 220 atau hanya sekitar 19,8 persen.

“Karena kurangnya sosialisasi masif. Jadi kita harapkan ada kolaborasi pentahelix untuk sosialisasi elsimil ini. Misalnya dari Kementerian Agama yang mewajibkan calon pengantin mengisi Elsimil sebelum menikah,” ujar Masdar.

Jika seluruh upaya pencegahan stunting dilakukan secara optimal, maka PPU maupun kabupaten/kota lain di Kaltim dapat menjadi daerah bebas stunting.

“Bebas stunting bukan berarti zero kasus. Tapi tidak ada penambahan jumlah kasus lagi atau tidak melahirkan anak berisiko stunting,” pungkasnya. (rw)

Artikel BKKBN Keluarkan Aplikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dikutip melalui laman Diskominfo Kaltim, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan Penguatan Koordinasi Bagi Stakeholder dan Mitra Kerja Dalam Pembinaan Remaja Kelompok Risiko Tinggi (Anak Tidak Sekolah) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur bertempat di Ruang Ruby Hotel Mercure Samarinda, Rabu, 13 September 2023.

Informasi terus berkembang dan berubah dengan cepat di era digital saat ini. Hal tersebut diungkapkan Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal saat menjadi narasumber penguatan koordinasi bagi stakeholder dan mitra kerja.

“Saya kira kegiatan ini sangat bagus, sekarang tinggal implementasinya saja, karena perkembangan teknologi informasi digital sangat penting untuk meningkatkan pemahaman remaja saat ini,” ungkap Faisal.

Ia melanjutkan, dengan gencarnya penggunaan teknologi informasi saat ini, maka upaya untuk mewujudkan masyarakat yang cakap teknologi dan media digital yang benar dan bertanggung jawab menjadi isu yang selalu menarik untuk dikaji dan dianalisis bersama.

Untuk mewujudkan hal tersebut dengan menguatkan pembinaan remaja kelompok risiko tinggi (Anak Tidak Sekolah) dengan melibatkan semua sektor kompenen.

“Melalui kegiatan ini, tentunya kita dapat memberikan kontribusi pemikiran agar generasi kita ke depan dapat lebih bijak dalam bermedia sosial, dengan terus menguatkan literasi digital dalam dunia pendidikan,” pungkasnya.

Untuk itu, diperlukan perhatian khusus terutama pemerintah dalam memperhatikan mekanisme pendidikan dan pengembangan life skill pada remaja tentang teknologi informasi digital. (RW)

Artikel Wujudkan Masyarakat Cakap Teknologi dengan Pembinaan Remaja pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim meluncuran sekolah lansia pertama di wilayah ini. Acara ini diikuti oleh 20 orang lansia dari Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Kegiatan sekolah lansia gema lantang ini dilaksanakan sekitar tiga bulan ke depan setelah diresmikan.

Sekretaris Perwakilan BKKBN Kaltim, Al Khafid Hidayat, mengungkapkan bahwa program sekolah lansia ini. Akan fokus pada warga berusia 60 tahun ke atas. Program ini berisi berbagai kegiatan yang mempromosikan kesehatan fisik dan memfasilitasi interaksi sosial yang bermanfaat.

“Sekolah ini didominasi oleh usia 60 ke atas. Sehingga kita mendorong agar lansia dapat mandiri,” ungkapnya, Senin 14 Agustus 2023.

Sekolah khusus lansia ini. Diharapkan dapat menjadikan para lansia yang berusia 60 tahun keatas menjadi lansia yang smart, sehat, aktif, produktif dan bermartabat. Program ini bertujuan agar lansia tetap berdaya dan bermartabat dalam aktivitas sehari-hari.

 “Nantinya para lansia akan mengikuti kelas dengan beberapa kurikulum yang diturunkan BKKBN Pusat,” jelas Khafid.

Sementara itu, Khafid menjelaskan BKKBM akan mendatangkan pengajar dari Fakultas Keperawatan UMKT.

“Jadi mulai dari kesehatan, ekonomi, seni, senam dan praktek lainnya akan diajari di sini.”

“Harapannya keluarga yang memiliki lansia dapat didorong untuk ikut di program Bina Keluarga Lansia,” jelasnya.

Sementara itu, di tahun 2023. Kegiatan sekolah lansia ini. Baru dilaksanakan di Kelurahan Sindang Sari, Kota Samarinda.

Ke depannya, jika sekolah ini sukses. Ke depannya akan dibuat di kabupaten/kota lainnya.

“Kami mendorong secara mandiri di kabupaten/kota lainnya, untuk membentuk sekolah lansia juga,” katanya.

Lebih lanjut, setelah sekolah ini diresmikan. Nantinya para peserta dapat melakukan pertemuan dan penyampaian materi secara rutin dari kurikulum yang telah ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan.

“Para lansia yang mengikuti program tersebut tidak dibebani dengan gambaran sekolah pada umumnya,” ucapnya.

Program sekolah lansia ini lebih ditekankan untuk berkumpul dan bercerita sehingga mampu menimbulkan rasa semangat.

“Kita mendorong lansia Sindang Sari bisa memotivasi untuk mengikuti kegiatan itu,” pungkasnya (dmy/dra)

Artikel BKKBN Kaltim Launching Sekolah Lansia Pertama di Bumi Etam pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pertemuan ini berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 25 hingga 27 Juni 2023, di Hotel Harris Samarinda. Acara tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur, H.M. Syirajudin, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim.

Kegiatan ini dihadiri oleh kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto, Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto, menjelaskan bahwa evaluasi ini didasarkan pada Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 565/AK.01/J1/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang undangan pemanggilan peserta kegiatan Evaluasi dan Monitoring Satgas Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2023.

Tujuan pelaksanaan kegiatan selama 3 hari ini adalah untuk mengevaluasi dan memantau kinerja Satgas dalam penguatan peran Satgas Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kaltim dan Kaltara pada tahun 2023, serta untuk merumuskan strategi dalam mencapai 7 Quick Wins Tahun 2023 di Kabupaten/Kota.

Syirajudin, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, menyampaikan dalam sambutannya bahwa selama 3 hari ini akan melaksanakan evaluasi dan pemantauan terkait peran dan kinerja Satgas Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kaltim dan Kaltara pada tahun 2023.

“Mari kita bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi. Itu adalah kunci kesuksesan. Kami, Satgas di Kalimantan Timur yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur, siap untuk bekerja keras dan kami akan merevisi Surat Keputusan gubernur terkait percepatan penurunan stunting, “ucapnya.

Ia pun berharap semoga dalam 3 hari ini, dapat menggunakan waktu dengan baik untuk berdiskusi, terutama mendengarkan paparan dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Bulungan mengenai upaya-upaya penanganan stunting di Kalimantan Timur. (hend/diskominfokaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Evaluasi Satgas BKKBN Kaltim 2023 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.