Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menerima kunjungan Lead Environmental Specialist Environment, Natural Resources, and Blue Economy (ENB) World Bank Indonesia and Timor Leste (Tim Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste).

Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Sekda, lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 7 Mei 2024.

Kunjungan Tim Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste ini dalam rangka silaturahmi sekaligus mendapatkan informasi terbaru terkait East Kalimantan Jurisdictional Emissions Reduction Program (EK-JERP).

Informasi tersebut untuk mendukung program prioritas pembangunan pemerintah daerah di Kalimantan Timur, khususnya terkait dengan program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) yang sudah berjalan.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan ini, salah satunya adalah terkait dengan BSM (Benefit Sharing Mechanism) dari carbon fund yang telah diterima pada advance payment di November 2022.

Dalam hal ini, carbon fund yang belum sepenuhnya disalurkan kepada penerima manfaat, terutama pemerintah dan masyarakat desa.

Kemudian terkait dengan proses pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang memakan waktu cukup panjang hingga pengesahan dan pengakuan dari pemerintah daerah setempat.

“Kenapa kita lebih konsen kepada Masyarakat Hukum Adat, karena lebih menjamin di long term-nya, karena mereka mempunyai hutan adat yang mereka jaga dan pelihara untuk keberlanjutan. Untuk itu juga kita membuat kriteria alokasi penggunaan dana karbon bagi penerima manfaat berdasarkan performance dan reward, sesuai dengan karakteristik masyarakat adat/desa yang ada di Kaltim,” kata Sri Wahyuni.

Pada kesempatan ini, Pemprov Kaltim meminta kepada World Bank untuk segera melakukan pembayaran penuh untuk mendorong percepatan pelaksanaan program FCPF di Kaltim. (rw)

Artikel Tim Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste Kunjungi Kaltim untuk Tinjau Program FCPF-CF pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Antar Kelompok Kerja (Pokja) Program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF – CF).

Rapat Koordinasi ini berlangsung di Mercure Hotel Jalan Mulawarman Samarinda, Kamis 4 April 2024.

Dalam sambutannya, Sekda Sri Wahyuni mengatakan beberapa laporan Pokja dan perangkat daerah akan segera ditindak lanjuti dan menyarankan sistem kerja mengadopsi pola di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dimana, sebelum alokasi diberikan kepada Pokja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka Pokja perencana  penganggaran bisa menyampaikan laporan awal.

“Dan kita bahas. Kita lihat tahun 2023, baru kita alokasikan kemana. Idealnya seperti itu, “ ungkapnya.

Sekda mengakui bahwa tahun ini Pokja dan SKPD sudah merencanakan penganggaran, tapi belum final.

“Kita bisa melihat dan belajar dari tahun 2023,” tegasnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kaltim punya kewajiban untuk melaporkan ke World Bank, terkait dana FCPF. Misalnya siapa penerimanya, berapa banyak, dan hasilnya seperti apa.

Sekda juga mengatakan apakah laporan yang telah disiapkan sudah tergambarkan, termasuk indikator dan sasaran.

“Target sudah tergambar tidak. Kalau kita report (lapor) tidak hanya narasi, tetapi angka-angka riil,” tegasnya.

Bank Dunia sudah memegang dokumen mengenai siapa saja, seperti kelompok adat, berapa orang warga, dan berapa kelompok petani.

“Kerangka itu harus ada termuat di dalam laporan pokja,” jelasnya.

Tidak kalah penting yaitu data kegiatan yang sudah dilaksanakan harus sudah tersedia.

“Tidak hanya lokus tempat dimana kabupaten, tapi juga numbernya (angka) penerima manfaat,” ujarnya.

Termasuk penerima manfaat itu siapa saja dan perannya apakah perangkat desa atau tokoh masyarakat.

“Nanti akan terlihat variasi/varian penerima manfaat,” rinci Sekda.

Terpenting lagi, ujarnya, laporan kegiatan Pokja dengan diampu SKPD merupakan dua hal yang terpisah.

“Pokja apa sasarannya dan SKPD apa sasarannya. Jadi target pokja dengan target SKPD itu tidak sama walaupun sama-sama dana FCPF,” bebernya.

Selain itu, target sasaran Pokja dan SKPD lewat dana FCPF tidak sama dengan target SKPD rutin.

“Nah ini yang kita harus berani menentukan,” tegasnya.

Ia juga mengatakan tahun 2024 masih menunggu dana sisa pembayaran, termasuk dana tahun 2023 yang belum selesai.

“Kita akan melakukan pendampingan,” pesannya. (rw)

Artikel Dana FCPF-CF Cair Tahun Ini, Sekda Kaltim Minta Rencanakan Anggaran pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekda Kaltim), Sri Wahyuni melakukan kick off meeting dalam rangka pelaksanaan program penyaluran dana karbon Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) kepada pemerintah desa/kampung/kelurahan dan kelompok masyarakat di Kalimantan Timur.

Kegaiatan Kick Off Meeting Pelaksanaan Program Penyaluran Dana Karbon FCPF dilaksanakan di Hotel Mercure, Kamis 28 Maret 2024.

Sekda Sri menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Kaltim mulai memikirkan keberlanjutan komitmen pembangunan hijau pasca program FCPF berakhir.

Komitmen ini tentang keberlanjutan program pembangunan hijau dan komitmen menjaga perubahan iklim akan terus dilakukan oleh Pemprov Kaltim.

“Setelah FCPF, what’s next? Posisi Kaltim akan bagaimana? Karena setelah FCPF ini World Bank akan bergerak ke tempat lain. Bagaimana kita mengusung keberlanjutan setelah dana carbon fund? Kita terus menjalin komunikasi dengan Bank Dunia agar bagaimana program ini tetap berlanjut meski kerja sama telah selesai,” ungkap Sekda Sri.

Dalam kesempatan itu, Sri juga menyampaikan kilas balik program pembangunan hijau yang telah dimulai sejak 16 tahun lalu. Tepatnya pada tahun 2008 melalui program Kaltim Green yang digagas di masa pemerintahan Gubernur Awang Faroek Ishak.

Nah, di masa pemerintahan Gubernur Isran Noor, program ini diapresiasi oleh Bank Dunia dan mendapat insentif dana karbon sebesar USD 110 juta melalui skema FCPF.

“Ini journey belasan tahun. Dulu kita tidak pernah menyangka bahwa carbon fund itu riil. Barang yang tidak bisa disentuh bisa mendapat reward,” ungkap Sekda Sri.

Ia juga menjelaskan, pada akhir 2022 Kaltim telah menerima uang muka dari Bank Dunia senilai USD 20,9 juta atau setara Rp 320 miliar yang diterima melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Dana tersebut kemudian juga telah disalurkan kepada Pemprov Kaltim dan diberikan kepada kelompok kerja (pokja), pemerintah desa dan masyarakat, serta tujuh kabupaten dan dua kota yang berkontribusi pada penurunan emisi karbon.

Per 1 April 2024, akan mulai dilakukan pelatihan pendampingan dan sosialisasi bersama mitra lokal bersama Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Provinsi Kaltim terkait pelaksanaan program penyaluran dana karbon FCPF periode tahun 2024 kepada pemerintah desa/kampung/kelurahan dan kelompok masyarakat.

“Saya berharap melalui kick off meting ini, kolaborasi secara sinergis bisa terbangun. Apa yang kita lakukan hari ini, kita niatkan sebagai ibadah untuk membuat Kaltim semakin bergerak maju dalam komitmen pembanguan hijau karena kita bersisian dengan kota dunia untuk semua,” tutupnya. (rw)

Artikel Dana Karbon FCPF Kaltim Siap Disalurkan ke Pemerintah Desa/Kelurahan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sri Wahyuni, Selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi narasumber utama dalam program iBreak di studio iNews TV di Jakarta Pusat.

Talkshow ini mengangkat tema “Pengelolaan Dana Karbon” yang dipandu oleh Kieky Cahya.

“Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim pada kesempatan ini menjelaskan bahwa Dana Karbon merupakan dana yang dievaluasi berdasarkan hasil pengurangan emisi yang dihasilkan, dengan nilai yang dinilai secara ekonomi. Dana Karbon ini diperoleh dari pengurangan emisi karbon dan besaran dananya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Bank Dunia,” ujar Sri mengawali perbincangan.

Dikutip melalui laman Diskominfo Kaltim, Proses kesepatan ini dilakukan oleh Bank Dunia dan ini melewati proses yang panjang selama 14 tahun sejak tahun 2008.

“Kalimantan Timur menjadi wilayah pertama di Indonesia bahkan di Asia Tenggara yang menerima Dana Karbon dari Bank Dunia. Meskipun beberapa daerah di Indonesia telah bekerja sama dengan Bank Dunia, Kalimantan Timur adalah yang pertama dalam proses perolehan Dana Karbon,” ungkap Sri dengan bangga.

Sri Wahyuni juga menyoroti upaya pengurangan emisi karbon di Kalimantan Timur, mengungkapkan bahwa provinsi ini telah menerapkan konsep lingkungan cerdas sebagai bagian dari visi smart city sejak lama.

Selama 14 tahun terakhir, Kalimantan Timur telah aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Ketika berbicara tentang pengurangan emisi karbon, provinsi Benua Etam ini telah memimpin dalam menginisiasi lingkungan cerdas. Sejak tahun 2008, kami telah mendeklarasikan pembangunan hijau dan mengintegrasikannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta membentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim dan regulasi terkait mitigasi perubahan iklim,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah menetapkan deklarasi perkebunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dengan konsesi lahan perkebunan tidak menggunakan lahan berpotensi tinggi karbon untuk penanaman.

Potensi pembangunan hijau di Kalimantan Timur sangat besar, dengan 89% lahan perkebunan di wilayah ini adalah kelapa sawit, yang dapat memberikan kontribusi besar dalam pengurangan emisi karbon.

Sri juga mencatat bahwa komitmen yang telah dijalankan oleh Kalimantan Timur telah menghasilkan kesepakatan dengan Bank Dunia pada tahun 2019 terkait pengurangan emisi karbon.

“Kesepakatan ini menuntut Kalimantan Timur untuk menjaga dan merehabilitasi hutan serta perkebunan dengan target pengurangan emisi karbon sebesar 22 juta ton dari tahun 2022 hingga 2025,” tambahnya.

Ia menyebutkan bahwa kesepakatan ini tidak hanya berdampak pada komitmen saja, namun juga memberikan manfaat finansial, termasuk dana karbon senilai 5 juta dolar AS.

Dalam kerangka kontrak tersebut, Kalimantan Timur akan menerima 110 juta dolar AS sebagai imbalan atas pencapaian target pengurangan emisi 22 juta ton.

Selain itu, Sri mengungkapkan bahwa pada tahun 2021, pengurangan emisi karbon di Kalimantan Timur sudah melampaui target yang ditetapkan oleh Bank Dunia, mencapai 30 juta ton.

“Pada tahun 2022, Bank Dunia telah memberikan uang muka sebesar 20,9 juta dolar AS atau sekitar Rp300 miliar sebagai bagian dari kesepakatan kerja sama. Dana ini telah dialokasikan untuk masyarakat adat dan sebagian besar akan dikelola melalui lembaga independen,” tambahnya.

Talkshow ini akan disiarkan pada hari Rabu, 20 September 2023 mendatang, pukul 09.00 WIB di iNews. (RW)

Artikel Kalimantan Timur Jadi Wilayah Pertama di Asia Tenggara yang Terima Dana Karbon dari Bank Dunia pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjadi narasumber pada acara Live Streaming Inspirato Liputan6.com bertajuk “Daerah Bergerak Kurangi Emisi Karbon” di Studio Liputan6.com Gondangdia, Jakarta, Rabu, 6 September 2023.

Dalam diskusi yang dipandu host Suci Patia itu, Sekda Sri Wahyuni menegaskan bahwa dana karbon atau carbon fund benar-benar ada dan sudah dinikmati manfaatnya oleh Kalimantan Timur.

“Carbon Fund is real. Carbon fund itu nyata. Kaltim sudah mendapatkan ini,” ungkap Sekda Sri Wahyuni dalam diskusi tersebut.

Untuk tahap pertama, Kaltim menerima dana karbon sebesar USD 20,9 juta dari total hingga tahun 2025 sebesar USD 110 juta.

Dana karbon tahap pertama tersebut saat ini sudah ditransfer ke semua penerima manfaat baik di pusat, provinsi, 7 kabupaten dan 1 kota di Kaltim. Termasuk masyarakat adat dan desa yang telah memberikan kontribusi besar terhadap upaya penurunan emisi di Kaltim.

Ia juga melanjutkan bahwa dana karbon itu tidak mudah diterima. Kaltim sudah memulai komitmen Pembangunan hijau berkelanjutan itu sejak tahun 2008 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018-2023.

Komitmen itu lalu dilanjutkan dalam program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, terus berlanjut hingga saat ini.

Jadi, diperlukan good will (niat baik) pemerintah sebagai pengendali kebijakan di pusat dan daerah agar program ini bisa diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat secara konsisten.

Menurut dia, banyak daerah melakukan hal yang sama, tapi tanpa sinergi, maka outputnya tidak akan maksimal.

“Carbon fund ini menjadi reward atas apa yang telah kita lakukan bersama. Tapi terpenting dari itu adalah bagaimana kita bisa menyiapkan bumi untuk generasi yang akan datang,” tegas Sekda Sri Wahyuni.

Oleh karena itu, ke depan dengan memanfaatkan dana karbon yang sudah diterima, Pemprov Kaltim akan terus mengedukasi masyarakat dengan berbagai media komunikasi untuk secara bersama-sama menjaga bumi dan tidak menciptakan lebih banyak emisi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CESS (Center for Energy Security Studies) Ali Ahmudi mengatakan jika perubahan iklim itu sangat nyata dan sangat terasa saat ini.

“Perubahan iklim dan pemanasan global itu sangat nyata, sangat terasa. Semakin lama, bumi kita semakin panas, semakin kering dan itu disebabkan oleh efek gas rumah kaca akibat emisi karena penggunaan energi,” paparnya.

Pemerintah pusat memiliki peran besar untuk menghentikan konsumsi energi berbahan fosil ini dari hulu dengan mengedepankan kebijakan tentang energi terbarukan, dan berani melawan ‘penjahat’ emisi.

Narasumber lain dalam diskusi ini Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Wahyu Marjaka menegaskan jika manfaat dana karbon sebagian besar didistribusikan untuk para penerima manfaat yang berada di garis terdepan di daerah.

“Sekitar 55 persen dana karbon kita distribusikan kepada penerima manfaat di daerah,” ungkapnya.

Sekda Sri Wahyuni, didampingi Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal. (adpimprovkaltim/RW)

Artikel Kaltim Terima Dana Karbon dan Ajak Masyarakat Kurangi Emisi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.