Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Suparno, menyoroti carut-marutnya data kependudukan yang dinilai menghambat program pemerintah, distribusi bantuan, hingga validitas pemilih Pemilu.

Ia menyebut akar persoalannya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperbarui data serta masih lemahnya sistem layanan pencatatan sipil di lapangan.

“Banyak masyarakat tidak segera melapor perubahan data, misalnya saat pindah domisili atau menikah. Baru diurus saat anak mau masuk sekolah. Akhirnya menumpuk di Disdukcapil,” ujarnya saat diwawancara, Jumat, 18 Juli 2025.

Menurut Suparno, ada tiga persoalan utama yang kerap terjadi dalam pencatatan data penduduk:

1. Pindah domisili tapi tidak melapor ke Disdukcapil.
2. Menikah dan pindah, tapi data tak diubah hingga punya anak.
3. Kematian tidak dilaporkan, kecuali bila berkaitan dengan warisan.

“Kalau tidak ada warisan atau utang piutang, banyak keluarga tidak melaporkan kematian. Akibatnya, data orang yang sudah meninggal tetap tercatat hidup, bahkan bisa menerima bantuan atau undangan Pemilu,” jelasnya.

Upaya Disdukcapil dan Keterlibatan Rukun Kematian

Untuk mengatasi masalah ini, Suparno menyebut Disdukcapil berencana melibatkan Rukun Kematian di tingkat kelurahan guna membantu pencatatan kasus kematian secara aktif. Nantinya, peran mereka akan diberi insentif.

“Rukun Kematian akan dapat reward. Besarannya nanti dirumuskan oleh Disdukcapil,” ungkapnya.

Meski begitu, ia menekankan kunci utama tetap ada pada kesadaran masyarakat dalam memperbarui data seperti status pendidikan atau domisili.

“Kadang di KK masih tertulis SD, padahal anak sudah kuliah atau bekerja. Pemutakhiran data sangat minim,” tambahnya.

Sosialisasi dan Evaluasi Layanan

Suparno menjelaskan bahwa DPRD terus mendorong sosialisasi pemutakhiran data dalam berbagai kegiatan seperti reses dan sosialisasi peraturan daerah. Ia juga kerap mengimbau para RT agar membantu menginformasikan pentingnya pencatatan yang akurat.

Namun, ia mengakui masih banyak warga yang kesulitan karena prosedur berbelit.

“Harusnya bisa satu pintu. Sekarang sering dilempar dari kelurahan ke Disdukcapil, ini bikin warga malas ngurus,” keluhnya.

Anggaran dan Keterbatasan Teknis

Terkait anggaran, Suparno menyebut penyerapan anggaran Disdukcapil tahun ini masih menyisakan Silpa, meski belanja untuk blangko dan sosialisasi tercatat besar, yakni sekitar Rp 8 miliar.

“Untuk 2026, Disdukcapil dianggarkan sekitar Rp 21 miliar,” ungkapnya.

Namun tantangan bukan hanya pada anggaran, melainkan juga keterbatasan perangkat di kecamatan. Beberapa komputer disebut rusak dan tak mampu mendukung sistem terbaru. Akibatnya, ada praktik kanibal komputer atau merakit ulang perangkat bekas untuk tetap bisa melayani warga.

“Karena itu, pelayanan akhirnya terpusat di kantor Disdukcapil, terutama untuk surat kematian lama yang rawan konflik warisan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa surat kematian tidak bisa diterbitkan dua kali dan hanya dapat diurus oleh satu pihak dari ahli waris, untuk mencegah sengketa.

“Surat kematian hanya sekali dikeluarkan, agar tidak jadi sumber konflik antar ahli waris,” pungkas Suparno. “Banyak masyarakat tidak segera melapor perubahan data, misalnya saat pindah domisili atau menikah. Baru diurus saat anak mau masuk sekolah. Akhirnya menumpuk di Disdukcapil,” ujarnya saat diwawancara, Jumat (18/7/2025).

Menurut Suparno, ada tiga persoalan utama yang kerap terjadi dalam pencatatan data penduduk:

1. Pindah domisili tapi tidak melapor ke Disdukcapil.
2. Menikah dan pindah, tapi data tak diubah hingga punya anak.
3. Kematian tidak dilaporkan, kecuali bila berkaitan dengan warisan.

“Kalau tidak ada warisan atau utang piutang, banyak keluarga tidak melaporkan kematian. Akibatnya, data orang yang sudah meninggal tetap tercatat hidup, bahkan bisa menerima bantuan atau undangan Pemilu,” jelasnya.

Upaya Disdukcapil dan Keterlibatan Rukun Kematian

Untuk mengatasi masalah ini, Suparno menyebut Disdukcapil berencana melibatkan Rukun Kematian di tingkat kelurahan guna membantu pencatatan kasus kematian secara aktif. Nantinya, peran mereka akan diberi insentif.

“Rukun Kematian akan dapat reward. Besarannya nanti dirumuskan oleh Disdukcapil,” ungkapnya.

Meski begitu, ia menekankan kunci utama tetap ada pada kesadaran masyarakat dalam memperbarui data seperti status pendidikan atau domisili.

“Kadang di KK masih tertulis SD, padahal anak sudah kuliah atau bekerja. Pemutakhiran data sangat minim,” tambahnya.

Sosialisasi dan Evaluasi Layanan

Suparno menjelaskan bahwa DPRD terus mendorong sosialisasi pemutakhiran data dalam berbagai kegiatan seperti reses dan sosialisasi peraturan daerah. Ia juga kerap mengimbau para RT agar membantu menginformasikan pentingnya pencatatan yang akurat.

Namun, ia mengakui masih banyak warga yang kesulitan karena prosedur berbelit.

“Harusnya bisa satu pintu. Sekarang sering dilempar dari kelurahan ke Disdukcapil, ini bikin warga malas ngurus,” keluhnya.

Anggaran dan Keterbatasan Teknis

Terkait anggaran, Suparno menyebut penyerapan anggaran Disdukcapil tahun ini masih menyisakan Silpa, meski belanja untuk blangko dan sosialisasi tercatat besar, yakni sekitar Rp 8 miliar.

“Untuk 2026, Disdukcapil dianggarkan sekitar Rp 21 miliar,” ungkapnya.

Namun tantangan bukan hanya pada anggaran, melainkan juga keterbatasan perangkat di kecamatan. Beberapa komputer disebut rusak dan tak mampu mendukung sistem terbaru. Akibatnya, ada praktik kanibal komputer atau merakit ulang perangkat bekas untuk tetap bisa melayani warga.

“Karena itu, pelayanan akhirnya terpusat di kantor Disdukcapil, terutama untuk surat kematian lama yang rawan konflik warisan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa surat kematian tidak bisa diterbitkan dua kali dan hanya dapat diurus oleh satu pihak dari ahli waris, untuk mencegah sengketa.

“Surat kematian hanya sekali dikeluarkan, agar tidak jadi sumber konflik antar ahli waris,” pungkas Suparno. (chanz/sty)

Artikel Data Kependudukan Samarinda Dinilai Kacau, Suparno: Banyak Warga Tak Lapor Kematian! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi I DPRD Samarinda mulai membahas anggaran perubahan 2025 dan penyusunan APBD Murni 2026. Ketua Komisi I, Samri Shaputra, menyoroti rendahnya realisasi anggaran Diskominfo yang baru mencapai sekitar 50 persen.

Komisi I DPRD Kota Samarinda memulai pembahasan anggaran perubahan 2025 sekaligus menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun 2026. Dalam rapat tersebut, seluruh mitra kerja komisi diminta memaparkan capaian program, hambatan yang dihadapi, hingga usulan anggaran ke depan.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, SH, secara khusus menyoroti perbandingan anggaran beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Lihat Diskominfo, anggarannya sekitar tidak sampai Rp 40 miliar. Disdukcapil hanya sekitar Rp 21 miliar,” ujar Samri, Kamis, 17 Juli 2025.

Ia menjelaskan, anggaran Diskominfo sebelumnya mencapai Rp 41 miliar, namun mengalami efisiensi lebih dari Rp 1 miliar. Sementara untuk pengajuan tahun 2026, Diskominfo justru mengusulkan penurunan anggaran menjadi sekitar Rp 39 miliar.

“Penurunan itu sesuai dengan kebutuhan riil yang disampaikan mereka,” lanjutnya.

Samri membandingkan dengan OPD teknis seperti Dinas PU, Perkim, Dishub, dan DLH yang memang memerlukan anggaran besar untuk pembangunan fisik maupun pengadaan armada. Sementara Disdukcapil lebih pada penguatan layanan publik seperti penyediaan blanko KTP dan perlengkapan layanan lainnya.

Alokasi Anggaran untuk Keamanan Data

Saat ditanya soal rincian alokasi anggaran Diskominfo, Samri menyebutkan sebagian besar digunakan untuk pengadaan alat penunjang, khususnya dalam aspek keamanan digital.

“Seperti alat untuk mengantisipasi kebocoran data, mendeteksi ancaman, antisadap, dan alat-alat seperti itu,” paparnya.

Selain itu, anggaran juga mencakup belanja pegawai serta operasional rutin. Ia menyebutkan tidak banyak perubahan signifikan dari sisi kegiatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Yang banyak memang belanja pegawai, biaya rutin. Kegiatan lainnya cenderung sama,” tambah Samri.

Realisasi Masih Rendah

Meski anggaran tersedia, Samri menyoroti realisasi penggunaan anggaran Diskominfo yang dinilai masih rendah.

“Realisasi anggarannya baru sekitar 40 sampai 50 persen,” ungkapnya.

Ia memahami bahwa tahun anggaran belum berakhir, namun mengakui ada kendala administratif dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

“Ada laporan yang belum mencapai target penyerapan karena proses SPJ (Surat Pertanggungjawaban) masih berjalan. Jadi kelihatannya belum tercapai, tapi sebenarnya dalam proses,” jelasnya.

Samri mengungkapkan bahwa masih ada beberapa kegiatan yang belum rampung secara administrasi, meskipun program sudah berjalan di lapangan.

“Karena sudah tiga tahun berjalan, tapi SPJ-nya belum selesai,” tegasnya.

Pembahasan anggaran bersama mitra kerja, termasuk Diskominfo, akan terus dilanjutkan. Komisi I menekankan agar penggunaan anggaran ke depan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, terutama untuk mendukung penyusunan APBD Murni 2026. (chanz/sty)

Artikel Ketua Komisi I DPRD Samarinda Soroti Realisasi Anggaran Diskominfo yang Baru 50 Persen pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Berdasarkan evaluasi tersebut, tercatat hanya empat Disdukcapil Provinsi di Indonesia yang meraih penilaian kinerja level 4 yakni Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung dan Kalimantan Timur.

Atas capaian tersebut Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan penghargaan level 4 ini merupakan triwulan pertama yang diukur sesuai capaian terhadap 10 indikator.

Soraya menyebutkan Kaltim berada diatas target Nasional untuk Perekaman KTP itu sebanyak 100,67 target 99,3 persen. Untuk cetak Kartu Identitas Anak capai 66,96 persen dan diatas rata-rata nasional 40 persen.

Sementara, Akte Kelahiran capai 97,83 persen dan diatas rata-rata nasional 97 persen. Kemudian penggunaan Kertas Putih tercapai 18 dokumen, Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan 18 dokumen, Layanan Adminduk secara online, Pelayanan Terintegrasi, Perjanjian Kerja Sama (PKS) terlaksana di seluruh Kabupaten dan Kota serta Penggunaan Buku Pokok Pemakaman.

Dari capaian kinerja Kabupaten dan Kota, Provinsi harus mensupport tidak hanya berkaitan dengan secara aplikasi, tetapi membantu secara fisik juga.

“Taget kami di 2022 jika diperkenankan untuk APBDP kita akan menmbah Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk Mahakam Ulu dan Kutai Timur,” jelas soraya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Senin (18/4).

Lebih lanjut Soraya menjelaskan Kabupaten dan Kota di Kaltim yang masuk level 4 yaitu Penajam Peser Utara, Balikpapan, Samarinda dan Bontang. Di level 3 Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu serta di level 2 Kutai Timur.

“Cakupan di Kutai Timur untuk perekaman KTP masih 95 persen, inikan masih triwulan pertama di 2022, mudah-mudahan di akhir bisa mencapai target 99,3 persen,”terang Soraya.

Untuk mencapai semua ini seluruh Kabupaten dan Kota harus bekerja keras khususnya Kabupaten dan Kota yang masih berada di level 3 dan 2.

“Kabupaten dan Kota yang berada di level 4 jangan berpuas diri, penduduk inikan bergerak, mungkin aja  nanti kelahiran banyak dan penduduk banyak pindah apalagi ada IKN,”pintanya. (Prb/ty)

Artikel Provinsi Kaltim Menduduki Level Terbaik Dalam Disdukcapil pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.