Ketua Komisi I DPRD Samarinda Soroti Realisasi Anggaran Diskominfo yang Baru 50 Persen

Komisi I DPRD Samarinda mulai membahas anggaran perubahan 2025 dan penyusunan APBD Murni 2026. Ketua Komisi I, Samri Shaputra, menyoroti rendahnya realisasi anggaran Diskominfo yang baru mencapai sekitar 50 persen.

Komisi I DPRD Kota Samarinda memulai pembahasan anggaran perubahan 2025 sekaligus menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun 2026. Dalam rapat tersebut, seluruh mitra kerja komisi diminta memaparkan capaian program, hambatan yang dihadapi, hingga usulan anggaran ke depan.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, SH, secara khusus menyoroti perbandingan anggaran beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Lihat Diskominfo, anggarannya sekitar tidak sampai Rp 40 miliar. Disdukcapil hanya sekitar Rp 21 miliar,” ujar Samri, Kamis, 17 Juli 2025.

Ia menjelaskan, anggaran Diskominfo sebelumnya mencapai Rp 41 miliar, namun mengalami efisiensi lebih dari Rp 1 miliar. Sementara untuk pengajuan tahun 2026, Diskominfo justru mengusulkan penurunan anggaran menjadi sekitar Rp 39 miliar.

“Penurunan itu sesuai dengan kebutuhan riil yang disampaikan mereka,” lanjutnya.

Samri membandingkan dengan OPD teknis seperti Dinas PU, Perkim, Dishub, dan DLH yang memang memerlukan anggaran besar untuk pembangunan fisik maupun pengadaan armada. Sementara Disdukcapil lebih pada penguatan layanan publik seperti penyediaan blanko KTP dan perlengkapan layanan lainnya.

Alokasi Anggaran untuk Keamanan Data

Saat ditanya soal rincian alokasi anggaran Diskominfo, Samri menyebutkan sebagian besar digunakan untuk pengadaan alat penunjang, khususnya dalam aspek keamanan digital.

“Seperti alat untuk mengantisipasi kebocoran data, mendeteksi ancaman, antisadap, dan alat-alat seperti itu,” paparnya.

Selain itu, anggaran juga mencakup belanja pegawai serta operasional rutin. Ia menyebutkan tidak banyak perubahan signifikan dari sisi kegiatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Yang banyak memang belanja pegawai, biaya rutin. Kegiatan lainnya cenderung sama,” tambah Samri.

Realisasi Masih Rendah

Meski anggaran tersedia, Samri menyoroti realisasi penggunaan anggaran Diskominfo yang dinilai masih rendah.

“Realisasi anggarannya baru sekitar 40 sampai 50 persen,” ungkapnya.

Ia memahami bahwa tahun anggaran belum berakhir, namun mengakui ada kendala administratif dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

“Ada laporan yang belum mencapai target penyerapan karena proses SPJ (Surat Pertanggungjawaban) masih berjalan. Jadi kelihatannya belum tercapai, tapi sebenarnya dalam proses,” jelasnya.

Samri mengungkapkan bahwa masih ada beberapa kegiatan yang belum rampung secara administrasi, meskipun program sudah berjalan di lapangan.

“Karena sudah tiga tahun berjalan, tapi SPJ-nya belum selesai,” tegasnya.

Pembahasan anggaran bersama mitra kerja, termasuk Diskominfo, akan terus dilanjutkan. Komisi I menekankan agar penggunaan anggaran ke depan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, terutama untuk mendukung penyusunan APBD Murni 2026. (chanz/sty)