Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan infrastruktur jaringan internet di seluruh wilayahnya dalam kondisi prima. Kesiapan ini untuk mengantisipasi lonjakan traffic selama periode mudik dan libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah.

Langkah pengamanan jaringan ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan puluhan penyedia jasa internet (provider). Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut lonjakan akses data saat hari besar keagamaan adalah siklus tahunan yang sudah dipetakan dengan baik oleh para penyedia layanan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan sekitar 24 provider di Kaltim, termasuk Telkomsel, Indosat, Icon+, dan lainnya. Mereka biasanya sudah standby untuk memberikan layanan maksimal, karena traffic tinggi juga berarti peluang keuntungan bagi perusahaan mereka,” ujar Faisal di Samarinda, Kamis (12/3/2026).

Selain memastikan kualitas sinyal di jalur mudik dan perkotaan, Pemprov Kaltim juga fokus menjaga akses digital di kawasan perdesaan lewat program “Gratispol Internet Desa”. Faisal menggaransi layanan WiFi gratis di desa-desa tidak akan mati selama libur Lebaran.

“Meskipun hari libur, kuota internet desa tetap jalan. Kami berharap kepala desa tetap menyalakan perangkat WiFi-nya agar masyarakat sekitar bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, minimal di area sekitar kantor desa,” pesannya.

Sebagai informasi, perluasan akses internet gratis ini telah menjangkau 802 desa di seluruh penjuru Kaltim. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan proses pemasangan di 39 desa tersisa untuk menggenapkan target total 841 desa pada tahun ini.

Waspada Penipuan Tagihan Fiktif

Di tengah upaya menjaga kelancaran koneksi digital masyarakat, Faisal turut menyoroti celah kejahatan penipuan yang menyasar aparatur desa. Ia menerima sejumlah aduan terkait oknum yang menagih biaya langganan internet dengan mengatasnamakan program pemerintah.

“Ada laporan penipuan tagihan internet bulanan di beberapa desa. Saya tegaskan, program Internet Desa dari Pemprov Kaltim ini gratis dan tidak ada tagihan ke kantor desa, kecamatan, maupun kabupaten. Kontrak dilakukan langsung oleh Diskominfo Kaltim dengan provider secara tahunan,” tegas Faisal.

Di akhir keterangannya, ia mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menggunakan kuota internet pribadi dan memanfaatkan fasilitas publik yang ada secara optimal, sehingga silaturahmi digital selama Lebaran dapat berjalan lancar. (ens)

Artikel Pemprov Kaltim Jamin Internet Gratis dan Lancar Selama Mudik Lebaran 1447 H, Waspada Tagihan Fiktif pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, kekhawatiran masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) akan kelangkaan bahan pokok dipastikan tak beralasan. Pemerintah Provinsi Kaltim menggaransi ketersediaan pangan di Bumi Etam dalam kondisi melimpah dan sanggup menutupi kebutuhan warga hingga enam bulan ke depan.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (DP2KUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menegaskan bahwa tren lonjakan permintaan selama bulan Ramadan tidak akan menggoyahkan ketahanan stok di pasaran.

“Persediaan bahan pangan kita sangat mencukupi. Kami ingin masyarakat menjalankan ibadah dan menyambut lebaran dengan tenang, tanpa rasa khawatir akan ketersediaan kebutuhan pokok,” ujar Heni di Samarinda, Kamis (12/3/2026).

Ketenangan yang dijanjikan Pemprov Kaltim bukan tanpa dasar. Merujuk pada data DP2KUKM Kaltim per Februari 2026, volume cadangan komoditas utama terbilang masif. Stok beras non-Bulog tercatat menyentuh angka 233 ribu ton dan daging sapi di kisaran 390 ribu ton.

Komoditas lainnya juga berada di zona aman, meliputi minyak goreng (5.678 ton), tepung terigu (2,6 juta ton), gula pasir (16 ribu ton), dan daging ayam (145 ribu ton). Persediaan pelengkap seperti mentega dan telur pun dipastikan memadai untuk dua hingga enam bulan ke depan.

Meski pasokan melimpah, Heni tak menampik adanya dinamika harga di sejumlah pasar tradisional. Namun, ia menggarisbawahi bahwa fluktuasi tersebut murni fenomena musiman akibat lonjakan konsumsi rumah tangga yang terjadi secara serentak jelang hari raya.

Masyarakat Jangan Panik

Karena itu, pemerintah meminta masyarakat untuk tidak panik. Warga diimbau tetap bijak dalam berbelanja dan menghindari aksi memborong barang atau panic buying.

Di sisi lain, Pemprov Kaltim menyadari bahwa tantangan utama ketahanan pangan di wilayahnya terletak pada rantai distribusi. Pasalnya, mayoritas bahan pokok masih harus didatangkan dari luar daerah. Untuk menutup celah ini, DP2KUKM terus memperketat koordinasi pengiriman dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Kami terus mengawal jalur distribusi agar tidak terjadi hambatan. Jika distribusi lancar, maka ketersediaan barang terjaga dan harga dapat tetap stabil,” tegasnya.

Sebagai langkah pengawalan ekstra, tim dari Pemprov Kaltim rutin diturunkan ke pasar-pasar guna memantau pergerakan pasokan dan harga. Langkah represif juga disiapkan untuk menindak tegas praktik spekulasi atau penimbunan yang dapat merugikan konsumen.

“Harapannya masyarakat bisa merayakan Idulfitri dengan penuh suka cita. Stok tersedia, distribusi berjalan normal, dan kebutuhan pangan insyaallah terpenuhi,” pungkas Heni optimistis. (ens)

Artikel Jelang Lebaran, Pemprov Kaltim Jamin Stok Pangan Aman hingga 6 Bulan ke Depan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Warga Kalimantan Timur (Kaltim) tak perlu risau soal urusan dapur menjelang Hari Raya Idulfitri tahun ini. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Kantor Wilayah Kaltim dan Kalimantan Utara (Kaltara) menjamin gudang-gudang logistik mereka terisi penuh untuk mengamankan kebutuhan pangan masyarakat.

Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik (SCPP) Bulog Kanwil Kaltim–Kaltara, Mardi Harianto, menegaskan bahwa ketersediaan beras—yang selalu menjadi incaran utama jelang hari raya—berada dalam posisi sangat aman.

“Alhamdulillah, untuk stok beras insyaallah cukup. Stok yang ada di Bulog saat ini sekitar 17.676 ton dan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan ke depan, bahkan bisa lebih,” beber Mardi di sela-sela High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, beberapa waktu lalu.

Banjir Pasokan dari Luar Pulau dan Petani Lokal

Angka belasan ribu ton tersebut rupanya baru permulaan. Mardi membeberkan bahwa Bulog saat ini tengah mendatangkan pasokan tambahan dari dua daerah lumbung padi nasional, yakni Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Tak tanggung-tanggung, sekitar 17.000 ton beras sedang dalam proses pengiriman menuju Benua Etam. Dengan suntikan pasokan masif ini, timbunan beras di gudang Bulog diproyeksikan bakal menembus angka 34 ribu ton pada pertengahan tahun nanti.

Di samping mengandalkan pasokan luar pulau, Bulog juga turun gunung menyerap hasil panen petani lokal. Lewat skema kerja sama, Bulog membeli gabah dari petani, lalu menggilingnya bersama mitra kerja di berbagai kabupaten dan kota sebelum akhirnya disimpan sebagai cadangan pangan daerah.

“Untuk stok beras di Kaltim dan Kaltara saat ini dalam kondisi aman,” tegasnya lagi.

Rincian Lengkap Stok Pangan Strategis

Bukan cuma beras medium, Bulog Kaltim juga sudah menimbun berbagai komoditas penyerta lainnya untuk meredam potensi gejolak harga di pasar. Berikut rincian amunisi pangan yang disiagakan Bulog Kaltim–Kaltara:

• Beras Premium: 566,027 ton
• Beras Fortivit: 4,215 ton
• Jagung: 194,837 ton
• Gula Pasir: 118,056 ton
• Daging Sapi: 14.110 ton
• Minyakita: 175.037 liter
• Minyak Goreng (Merek Bulog): 122.999 liter

Melihat deretan amunisi logistik yang melimpah tersebut, masyarakat diimbau untuk berbelanja secara bijak dan wajar.

“Untuk ketersediaan stok menghadapi hari raya dan Idulfitri, insyaallah stok pangan di Kaltim sangat mencukupi,” pungkas Mardi menutup penjelasannya. (ens)

Artikel Warga Kaltim Tak Perlu ‘Panic Buying’, Bulog Jamin Stok Beras dan Pangan Aman hingga Lebaran pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali tancap gas mendorong transformasi digital para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bumi Etam. Langkah taktis ini diwujudkan lewat pembukaan resmi program Digital Kaltimpreneurs 2026 di Samarinda, Rabu (4/3/2026).

Menariknya, edisi tahun ini tidak berjalan sendirian. BI Kaltim menjalin kolaborasi strategis dengan Universitas Mulawarman (Unmul) melalui program Derawan, atau Digitalisasi Ekonomi Kerakyatan bersama Mahasiswa Unggulan. Sinergi ini menyasar 50 UMKM terpilih yang tersebar di lima kabupaten dan kota di Kaltim.

Deputi Kepala Perwakilan BI Kaltim, Bayuadi Hardiyanto, menyoroti betapa krusialnya adaptasi digital bagi pelaku usaha di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang makin serba cepat.

Menurut Bayuadi, peluang meraup cuan dari ekonomi digital saat ini terbuka sangat lebar. Karena itu, ia mendorong UMKM untuk terus memompa semangat bertransformasi dan berinovasi. Lewat Digital Kaltimpreneurs, BI menargetkan UMKM lokal bisa segera “naik kelas”. Dengan memperkuat tiga fondasi utama: pemasaran digital, pemanfaatan sistem pembayaran nontunai, hingga tata kelola pelaporan kinerja usaha yang terintegrasi.

Terjunkan Mahasiswa untuk Dampingi UMKM Secara Total

Sentuhan inovasi paling menonjol dalam program kali ini adalah pelibatan langsung civitas academica. Melalui Program Magang Berdampak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unmul.

Sebanyak 16 mahasiswa unggulan diterjunkan ke lapangan untuk memberikan pendampingan end-to-end (hulu ke hilir) kepada para pelaku UMKM. Tugas para mahasiswa ini cukup padat, mulai dari mendampingi urusan e-commerce dan social commerce, merapikan administrasi dan pencatatan keuangan, hingga memoles identitas merek (DNA brand) agar produk lokal Kaltim punya daya saing kuat di etalase digital.

Dekan FISIP Unmul, Finnah Fourqoniah, menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswanya dalam program Derawan ini adalah wujud nyata dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kolaborasi ini dinilai memberikan keuntungan ganda. Di satu sisi, mahasiswa terjun langsung sebagai agen perubahan yang mengerek daya saing UMKM. Di sisi lain, lapangan menjadi laboratorium hidup bagi mahasiswa untuk mengasah insting kepemimpinan sosial mereka.

Finnah berharap, sinergi segitiga antara akademisi, regulator, dan pelaku usaha ini bisa menjadi model kolaborasi yang berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi riil di daerah.

Empat Tahapan Menuju UMKM Go Digital

Sebagai informasi, perjalanan UMKM dalam Digital Kaltimpreneurs 2026 akan melewati empat etape utama: kurasi, edukasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi.

Pada fase awal yang berlangsung 4–6 Maret 2026, ke-50 UMKM peserta langsung digembleng oleh pakar dari Young Entrepreneur Academy. Mereka dibekali materi krusial seputar digital presence (kehadiran digital), digital onboarding, hingga strategi digital marketing yang jitu.

Jaring pengaman program ini juga diperkuat oleh dukungan lintas instansi, mulai dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kaltim, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, hingga Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ke depan, BI Kaltim berkomitmen untuk terus mematangkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan demi memastikan UMKM lokal benar-benar mampu menjadi tulang punggung ekonomi Kaltim yang inklusif dan berkelanjutan. (ens)

Artikel Gandeng Mahasiswa FISIP Unmul, BI Kaltim Geber Digitalisasi 50 UMKM Lewat ‘Digital Kaltimpreneurs 2026’ pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Kalimantan Timur kini telah mengeluarkan imbauan resmi bagi seluruh calon jemaah. Untuk menunda sementara perjalanan ibadah umrah. Langkah tersebut diambil menyusul eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada keamanan jalur penerbangan internasional.

Plt. Kepala Kanwil Kemenhaj Kaltim, Mohlis Hasan, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan hasil koordinasi intensif dengan Kemenhaj RI. Otoritas di daerah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dalam memantau jadwal keberangkatan jemaah guna memastikan perlindungan maksimal.

“Kami menyarankan masyarakat menahan diri demi keselamatan, mengingat beberapa negara di Timur Tengah sempat menutup wilayah udaranya,” ujar Mohlis di Samarinda, Kamis (5/3/2026).

Aspek Keselamatan Jalur Udara Jadi Prioritas

Mohlis menekankan bahwa keamanan jalur udara di wilayah terdampak konflik belum sepenuhnya terjamin. Sejalan dengan itu, berdasarkan arahan pemerintah pusat, calon jemaah diminta mempertimbangkan kembali rencana keberangkatan mereka. Atau mengikuti instruksi ketat dari pihak maskapai.

Menurutnya, maskapai besar seperti Saudia Airlines maupun Garuda Indonesia menjadi sumber informasi paling akurat mengenai perubahan rute atau status keamanan jalur menuju Tanah Suci. Penundaan ini dinilai sangat beralasan, mengingat dalam kaidah keagamaan, jaminan keamanan perjalanan merupakan faktor krusial.

“Syarat mutlak kelayakan beribadah ke Tanah Suci tidak hanya mencakup kriteria sehat jasmani dan mumpuni secara finansial, tetapi juga mewajibkan adanya jaminan keselamatan di sepanjang perjalanan,” tegas Mohlis. Perjalanan spiritual yang tidak terjamin keamanannya secara langsung dapat menggugurkan kewajiban pelaksanaan ibadah.

Waspada Lonjakan Jelang Lailatul Qadar

Imbauan ini dirasa mendesak mengingat tren keberangkatan umrah biasanya melonjak tajam saat memasuki sepuluh hari terakhir bulan Ramadan atau momen Lailatul Qadar. Kemenhaj Kaltim meminta agen perjalanan (travel) dan para jemaah untuk lebih proaktif dalam memantau perkembangan situasi di wilayah Timur Tengah.

Kemenhaj Kaltim memastikan akan terus melakukan pembaruan informasi secara berkala. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan terus menjalin komunikasi dengan penyelenggara perjalanan umrah masing-masing untuk mendapatkan kepastian jadwal setelah situasi dinyatakan benar-benar aman oleh otoritas penerbangan internasional. (ens)

Artikel Kondisi Geopolitik Timur Tengah Masih Memanas, Calon Jemaah Umrah asal Kaltim Diimbau Tunda Keberangkatan Demi Keamanan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tingginya konsumsi masyarakat pada momen perayaan Imlek dan bulan puasa Ramadan rupanya berdampak langsung pada pergerakan harga barang di Kalimantan Timur (Kaltim). Pada Februari 2026, Kaltim mencatatkan inflasi sebesar 0,60 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

Angka ini melonjak cukup signifikan dibandingkan Januari 2026 yang hanya tercatat sebesar 0,04 persen. Meski demikian, Bank Indonesia (BI) menilai inflasi Kaltim masih dalam level yang terjaga.

Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Kaltim berada di angka 4,64 persen. Yang mana posisinya masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang menyentuh 4,76 persen.

Adapun inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) berada di level 0,64 persen. Inflasi tahunan Kaltim ini sedikit banyak dipengaruhi oleh low base effect atau efek dasar yang rendah. Akibat kebijakan diskon tarif listrik pada Januari hingga Februari 2025 lalu.

Pangan dan Emas Jadi Penyumbang Utama

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Jajang Hermawan, menjelaskan bahwa laju inflasi pada bulan Februari utamanya disetir oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Kelompok ini menyumbang inflasi 0,97 persen dengan andil 0,29 persen. Sejalan dengan tingginya permintaan bahan pangan strategis menjelang dan selama Ramadan serta Imlek 2026.

Selain urusan perut, tren kenaikan harga perhiasan juga mengambil porsi yang cukup besar dalam mendongkrak inflasi Kaltim.

“Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi 2,66% (mtm) dengan andil 0,20% (mtm), yang didorong oleh kenaikan rata-rata harga emas menjadi sekitar Rp3.085.000 per gram pada Februari 2026,” terang Jajang dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Beruntung, lonjakan inflasi yang lebih tinggi berhasil direm oleh sektor transportasi. Penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi sekitar 3–4 persen pada awal Februari terbukti cukup ampuh menjaga stabilitas harga, meskipun mobilitas warga tengah meningkat pesat.

Redam Harga Lewat 75 Kali Operasi Pasar

Untuk menekan gejolak harga yang liar di pasaran, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim terus mengintensifkan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif).

Sepanjang Januari hingga Februari 2026, setidaknya ada 75 kegiatan operasi pasar dan gerakan pangan murah yang disebar di berbagai kabupaten/kota. Langkah ini difokuskan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

Dari sisi koordinasi, TPID juga rutin menggelar High Level Meeting (HLM) serta rapat mingguan untuk merespons cepat pergerakan harga menjelang Idulfitri.

Guna memastikan program berjalan presisi. Pemerintah daerah dan BI juga telah melakukan pembaruan kapasitas (capacity building) bagi seluruh anggota TPID se-Kaltim dalam dua gelombang pada Januari dan Februari lalu. (ens)

Artikel Imbas Tren Ramadan dan Harga Emas, Inflasi Kaltim Februari 2026 Sentuh 0,60 Persen pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan tren yang cukup tinggi pada awal tahun 2026. Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim mencatat, terhitung hingga akhir Februari lalu, jumlah pasien yang terjangkit virus dari nyamuk Aedes aegypti ini telah menyentuh angka 600 kasus.

Meski angkanya terbilang lumayan, Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, membawa kabar baik terkait tingkat fatalitas penyakit musiman ini. Berkat respons cepat fasilitas layanan kesehatan di berbagai daerah, seluruh pasien berhasil tertangani dengan baik tanpa ada korban jiwa.

“Kasus sampai Februari kemarin sekitar 600 dan Alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia. Ini menunjukkan sistem penanganan dan respon layanan kesehatan berjalan optimal,” ungkap Jaya di Samarinda, belum lama ini.

Jaya menjelaskan, tingginya angka penemuan kasus ini tak lepas dari sistem kewaspadaan dini dan surveilans yang terus ditingkatkan, terutama pada wilayah-wilayah endemis. Respons cepat langsung dilakukan begitu ada temuan kasus baru di lapangan.

Di luar penanganan medis, upaya pencegahan berbasis lingkungan juga terus dikebut. Pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk aktif dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serta menyasar titik-titik rawan dengan fogging (pengasapan) terfokus.

Warga juga diimbau untuk tidak meremehkan gejala awal. Jika ada anggota keluarga yang mendadak demam tinggi, mengeluh nyeri otot, sakit kepala hebat, atau mulai muncul bintik merah di kulit, Jaya meminta agar segera dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat agar tidak terlambat ditangani.

Ribuan Dosis Vaksin Mulai Disalurkan

Sebagai langkah proteksi tambahan yang lebih proaktif, Dinkes Kaltim saat ini juga telah mendistribusikan ribuan dosis vaksin DBD ke sejumlah kabupaten dan kota. Total ada 6.170 dosis vaksin jenis Qdenga yang disalurkan untuk memperkuat perlindungan pada kelompok rentan.

Dari alokasi tersebut, Kabupaten Kutai Timur mendapat jatah paling besar, yakni mencapai 4.470 dosis. Vaksinasi ini diharapkan bisa menjadi perisai tambahan untuk menekan laju penyebaran penyakit tersebut secara signifikan di Kaltim.

Meski vaksin telah didistribusikan, Dinkes Kaltim kembali menegaskan bahwa senjata utama melawan DBD tetap bertumpu pada kebersihan lingkungan dan kolaborasi aktif masyarakat untuk memberantas sarang nyamuk. (ens)

Artikel Kasus DBD Kaltim Capai 600 Orang, Ribuan Dosis Vaksin Qdenga Mulai Disebar pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Polemik pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur akhirnya menemui titik terang. Merespons kritik dari masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim resmi membatalkan penggunaan kendaraan yang dibeli melalui APBD Perubahan 2025 tersebut. Dan mengembalikannya kepada pihak penyedia.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, dalam jumpa pers di Samarinda, Senin (2/3/2026). Faisal menegaskan, keputusan ini diambil setelah Pemprov mengkaji ulang berbagai regulasi dan mendengarkan masukan publik.

“Sebenarnya jumpa pers kali ini untuk mempertegas kembali rilis yang telah kami sampaikan. Kami mewakili Pemprov Kaltim menerima kritik dan saran dari masyarakat. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas yang seharusnya untuk operasional pimpinan,” ungkap Faisal.

Langkah pengembalian ini tidak diputuskan sepihak. Sebelumnya, Pemprov telah menggelar rapat koordinasi pada Jumat (27/2/2026) bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Secara aturan, pengembalian sah dilakukan asalkan pihak penyedia—dalam hal ini CV Afisera—bersedia menerima kembali unit tersebut.

Surat resmi pun langsung dilayangkan Pemprov keesokan harinya, Sabtu (28/2/2026). Gayung bersambut, pihak penyedia merespons positif.

“Alhamdulillah, pihak penyedia sudah membalas surat kami dan menyatakan bersedia menerima kembali mobil tersebut. Insha Allah akan dilakukan serah terima kembali. Setelah berita acara serah terima (BAST) dilakukan, maksimal 14 hari penyedia wajib menyetorkan kembali dana ke kas daerah,” jelas Faisal.

Pemprov menargetkan seluruh proses administrasi kelar paling lambat 20 Maret 2026. “Yang jelas mobil kembali, uang kembali. Clear,” tegasnya.

Belum Sempat Dibawa ke Kaltim

Faisal mengungkapkan, proses pengembalian terbilang mulus lantaran mobil dinas tersebut memang sama sekali belum digunakan. Fisik kendaraan saat ini masih berada di Jakarta, lengkap dengan pelat nomor ‘B’. Proses administrasi balik nama BPKB dan STNK pun belum selesai dikerjakan.

“Jadi memang belum digunakan dan belum operasional di Kaltim. Ini sedikit memudahkan proses pengembaliannya,” tambahnya.

Lantas, bagaimana dengan mobilitas Gubernur? Faisal menyebut operasional pimpinan daerah akan memaksimalkan kendaraan dinas yang sudah ada. Meski mungkin kurang ideal untuk jadwal yang padat, kendaraan lama dinilai masih sangat layak jalan. Sang Gubernur pun disebut tidak keberatan menggunakan mobil pribadinya jika terdesak.

“Apalagi Pak Gubernur memang senang menyetir sendiri, terutama saat meninjau infrastruktur ke kabupaten/kota yang rutin dilakukan hampir setiap satu hingga dua minggu,” kata Faisal.

Penyedia Pastikan Tak Ada yang Dirugikan

Di sisi lain, Direktur CV Afisera, H. Subhan, merespons lapang dada keputusan Pemprov Kaltim. Ia menilai langkah ini adalah wujud komunikasi yang baik antara pemerintah dan pengusaha lokal.

“Setelah menerima surat permintaan pengembalian pada 28 Februari, saya berkomunikasi dengan keluarga dan manajemen. Setelah dipertimbangkan, kami memutuskan menerima proses pengembalian. Tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Subhan.

Subhan menggarisbawahi bahwa seluruh proses pengadaan di awal sebenarnya sudah taat asas dan aturan. Namun, ia memilih untuk menghormati aspirasi publik dan keputusan pemerintah. Ia juga menjamin uang akan segera dikembalikan ke kas daerah setelah administrasi tuntas.

“Yang terpenting kita berpegang pada aturan dan norma. Selama mobil kembali dalam kondisi utuh, tidak ada masalah. Mobil ini bisa kami sewakan atau jual kembali,” pungkasnya.

Dengan ditariknya mobil dinas ini, dana yang kembali ke kas daerah nantinya bisa direalokasikan untuk program lain pada APBD Perubahan atau perencanaan tahun berikutnya. Pemprov Kaltim berharap langkah tegas ini bisa menyudahi polemik dan mengembalikan fokus pada pelayanan publik. (ens)

Artikel Batal Dipakai! Mobil Dinas Gubernur Kaltim Dikembalikan ke Penyedia, Polemik Dinyatakan Clear pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut merespons riuhnya sorotan publik terkait pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menelan anggaran hingga Rp 8,5 miliar.

Lembaga antirasuah tersebut mengingatkan pemerintah daerah agar setiap belanja fasilitas negara benar-benar dihitung berdasarkan kebutuhan riil dan perencanaan yang matang.

Juru Bicara KPK, Budi, menyatakan bahwa pihaknya memantau langsung bergulirnya isu kendaraan dinas mewah ini di tengah masyarakat.

“Itu memang cukup ramai di media sosial dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya. Dalam konteks belanja daerah, tentu harus dilakukan perencanaan yang matang, sesuai dengan kebutuhan, dan juga yang terpenting adalah proses pengadaannya,” ujar Budi dalam tayangan Tanya Jubir KPK yang diunggah di akun Instagram @official.kpk, Minggu (1/3/2026).

Budi memberikan atensi khusus pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Pasalnya, sektor ini kerap menjadi titik rawan celah korupsi, mulai dari praktik pengondisian tender hingga mark up atau penggelembungan harga.

“Ini juga sering kali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Itu semuanya harus secara betul-betul kita lihat, semua mekanisme itu apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya? Jangan sampai juga butuhnya A, belanjanya B,” tegasnya.

Tim Ahli Gubernur Beri Pembelaan

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) telah angkat bicara merespons polemik ini. Anggota TAGUPP Bidang Komunikasi Politik dan Publik, Sudarno, meminta masyarakat melihat pengadaan ini secara proporsional sesuai fungsi kepala daerah.

Menurut Sudarno, mobilitas gubernur membutuhkan kendaraan yang tangguh, terutama saat harus membawa tamu-tamu kenegaraan meninjau daerah.

“Pertama, mobil itu untuk lapangan dan untuk mengurus tamu. Kalau ada tamu dari kementerian, DPR RI, bahkan dari kedutaan, tentu tidak sekadar muter-muter di kota,” kata Sudarno, Sabtu (28/2/2026).

Sudarno juga membantah anggapan bahwa Gubernur Rudy Mas’ud meminta spesifikasi mobil mewah secara khusus. Ia mengklaim urusan merek dan spesifikasi murni dikerjakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sementara gubernur hanya menyampaikan kebutuhan operasionalnya secara umum.

“Gubernur itu tidak mengurusi spek. Tidak sampai ke detail mesin berapa CC, model apa. Itu ranah teknis TAPD. Beliau menyampaikan kebutuhan, soal detailnya di bawah,” bebernya.

Sebagai informasi, kendaraan senilai miliaran rupiah yang disiapkan untuk Gubernur Kaltim tersebut merupakan mobil berjenis hybrid. Pilihan ini diambil menyusul belum meratanya infrastruktur pengisian daya listrik di Kaltim. Hingga saat ini, fisik kendaraan tersebut dilaporkan belum sampai ke Benua Etam.

“Posisinya masih di Jakarta. Secara teknis tinggal ditarik ke sini,” ucap Sudarno.

Meski proses pengadaan sudah berjalan, Sudarno memastikan bahwa Gubernur Kaltim tidak akan memaksakan kehendak jika pemerintah pusat turun tangan mengevaluasi pembelian tersebut. “Pak Gubernur tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau mau dikembalikan, ditukar, atau dinolkan, silakan. Kita ikut mekanisme,” pungkasnya. (ens)

Artikel KPK Ingatkan Potensi Korupsi Mobil Dinas Rp 8,5 M, Pemprov Kaltim Pastikan Gubernur Tak Ikut Campur Spesifikasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gelombang kritik terhadap pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar terus mengalir dari kursi legislatif.

Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menilai pembelian kendaraan mewah tersebut tidak menunjukkan empati dan melukai rasa keadilan masyarakat di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah.

“Kalau saya sebagai anggota DPR mengkritisinya bahwa Pak Gubernur melukai hati rakyat dengan adanya pembelian mobil mewah itu,” ujar Baharuddin, Jumat (27/2/2026).

Baharuddin juga mengungkapkan bahwa pengadaan tersebut masuk dalam APBD Perubahan 2025. Namun, ia menyayangkan adanya kesan ketidakterbukaan saat proses pembahasan. Menurutnya, pihak DPRD sempat mendapat pernyataan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bahwa tidak ada lagi rencana pengadaan kendaraan dinas baru.

“Karena ada statement dari pemerintah provinsi bahwa tidak ada lagi pengadaan mobil, kami di DPR tidak lagi membuka atau mengkritisi itu. Kami taat pada pernyataan tersebut,” imbuhnya.

Soroti Skala Prioritas dan Infrastruktur Rusak

Baharuddin mengaku terkejut saat mengetahui anggaran yang dialokasikan mencapai Rp8,5 miliar justru setelah isu tersebut viral di media sosial. Ia menilai angka tersebut terlalu fantastis jika hanya ditujukan untuk kebutuhan operasional di lapangan.

“Kalau hanya untuk operasional di medan Kaltim yang berat, tidak perlu semahal itu. Mobil Rp1 miliar sampai Rp1,2 miliar sudah sangat cukup. Tidak akan seribut ini kalau angkanya wajar,” tegas Baharuddin.

Ia berpendapat bahwa anggaran miliaran rupiah tersebut jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, hingga Kutai Kartanegara yang kondisinya masih banyak mengalami kerusakan.

Selain jalan, sektor pendidikan dan kesehatan juga dinilai lebih mendesak untuk mendapatkan suntikan dana besar.

“Persoalan Kaltim itu jelas; infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Harusnya anggaran diprioritaskan ke tiga hal itu,” katanya.

Desak Transparansi dan Pengawasan Hukum

Terkait aspek legalitas dan kesesuaian harga dengan spesifikasi kendaraan, Baharuddin juga menyerahkan sepenuhnya penilaian tersebut kepada aparat penegak hukum. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan apakah pagu Rp8,5 miliar tersebut sudah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku atau terdapat potensi penyimpangan.

Ia mengingatkan jajaran pemerintah daerah bahwa seluruh fasilitas pejabat bersumber dari pajak rakyat, sehingga penggunaannya harus mengutamakan kepentingan publik di atas kenyamanan pejabat.

“Rakyat harus tetap kritis. Reaksi masyarakat ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita ini pelayan rakyat. Kepentingan publik harus didahulukan, bukan kepentingan pejabat,” pungkasnya. (ens)

Artikel Sebut Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Lukai Hati Rakyat, Anggota DPRD Kaltim: “Cukup yang Harga 1 Miliar” pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.