Kaltim berhasil menempati peringkat dua nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan 2025. Namun, capaian ini dinilai masih semu karena ketergantungan besar terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) patut berbangga karena berhasil menduduki peringkat kedua nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2025 dengan kategori Sangat Tahan (nilai 80,82). Namun di balik capaian tersebut, masih terdapat kelemahan mendasar yang harus segera diatasi.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan bertema “Kaltim Menuju Swasembada Pangan” yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 1 Oktober 2025.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa Kaltim harus segera mewujudkan kemandirian pangan. Ia menargetkan Kaltim mampu mencapai swasembada beras pada 2026.

“Indeks ketahanan pangan kita nomor dua se-Indonesia, paling top. Tapi indeks ini semu. Seolah-olah kita berjaya, padahal kenyataannya kita masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah,” tegas Seno.

Kerapuhan itu terbukti saat Kaltim diuji dengan isu beras oplosan.
“Kemarin kita sudah dicoba dengan indikasi beras oplosan. Dalam seminggu kita langsung kelabakan. Semua bingung, tidak ada beras di mana-mana. Ini bukti ketahanan pangan kita masih rapuh,” ujarnya.

Untuk memperkuat kemandirian pangan, Pemprov Kaltim saat ini tengah mengembangkan kawasan sentra produksi terpadu, modern, dan berkelanjutan di sejumlah daerah prioritas. Yakni Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar), Mahakam Ulu, Kutai Barat (Kubar), dan Berau.

Upaya itu mulai membuahkan hasil. Seno Aji memaparkan, produksi gabah kering di Kaltim meningkat signifikan, dari sekitar 230 ribu ton per tahun menjadi 305 ribu ton per Agustus 2025. Ia bahkan optimistis total produksi bisa mendekati 400 ribu ton hingga akhir 2025.

Wagub mendorong seluruh kabupaten/kota untuk berperan aktif dalam membuka dan mengoptimalkan lahan pertanian. Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan alsintan, pupuk, serta koordinasi lintas sektor untuk memperkuat fondasi kemandirian pangan di Kaltim. (Krv/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Wagub Seno Aji: Ketahanan Pangan Kaltim Masih Semu, Harus Segera Mandiri pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi I DPRD Samarinda menyoroti minimnya perhatian terhadap infrastruktur di daerah pinggiran. Terutama dalam mempertahankan lahan pertanian sebagai sumber ketahanan pangan. Kebijakan pembangunan disebut terlalu fokus ke pusat kota.

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan daerah pinggiran. Ia mempertanyakan apakah pembangunan di Samarinda lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibanding kebutuhan masyarakat.

Samri menilai bahwa pembangunan di pusat kota terus mendapat perhatian, termasuk perbaikan jalan yang sudah dalam kondisi baik. Sebaliknya, kawasan pinggiran seperti Palaran masih minim pembangunan, meskipun warganya sangat membutuhkan infrastruktur dasar.

“Di pusat kota, jalan yang sudah bagus masih diperbaiki. Sementara di daerah pinggiran, banyak jalan yang bahkan belum tersentuh pembangunan,” ungkapnya.

Kepentingan Pemimpin atau Kebutuhan Warga?

Samri mempertanyakan konsep “pembangunan prioritas” yang sering digaungkan pemerintah. Ia menilai, proyek-proyek infrastruktur lebih banyak diarahkan untuk kepentingan ekonomi daerah ketimbang kebutuhan nyata masyarakat.

Salah satu contohnya adalah berkurangnya lahan pertanian di Samarinda yang dinilai tidak menjadi perhatian utama pemerintah. Padahal, sektor pertanian dapat menjadi pilar kemandirian pangan bagi kota.

“Prioritas ini berdasarkan keinginan pemimpin atau kebutuhan masyarakat? Karena kalau memang untuk masyarakat, seharusnya lahan pertanian juga diperhatikan,” tegasnya.

Menurut Samri, arah pembangunan Samarinda lebih condong ke sektor ekonomi karena faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia membandingkan dengan daerah seperti Kutai Kartanegara atau Kutai Timur yang masih memiliki lahan luas untuk pertanian.

Namun, sektor pertanian membutuhkan lahan besar untuk bisa memberikan hasil ekonomi yang signifikan. Sebaliknya, sektor wisata yang hanya memerlukan lahan lebih kecil justru bisa menghasilkan pendapatan lebih besar dalam waktu singkat.

“Dari sisi keuntungan, memang sektor wisata lebih menggiurkan dibanding pertanian. Tapi kalau semua daerah berpikir seperti ini, bagaimana ketahanan pangan kita ke depan?” katanya.

Optimalisasi Pajak untuk Pembangunan

Samri juga menyoroti penggunaan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Menurutnya, pajak yang dibayarkan warga harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan yang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya proyek yang menguntungkan daerah secara ekonomi.

“Harus seimbang, masyarakat membayar pajak, dan mereka juga merasakan manfaatnya secara langsung. Jangan sampai hanya disuruh bayar, tapi feedback-nya tidak jelas,” tutupnya. (tha/sty)

Artikel DPRD Samarinda: Infrastruktur Ekonomi Digenjot, Daerah Pinggiran Terabaikan? pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.