Si Mata Laut merupakan salah satu platform Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur (Kaltim) yang saat ini sdang dioptimalkan.

Hal tersebut dilakukan karena platform digital Si Mata Laut ini dinilai efektif mempermudah nelayan dalam mengakses ruang usaha di wilayah laut.

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Kaltim, M. Ali Aripie mengatakan bahwa sistem informasi tata ruang laut tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan bagi nelayan dalam menentukan lokasi tangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan.

Dia menjelaskan bahwa platform ini dapat diakses melalui laman resmi DKP Kaltim. Bahkan, nelayan tidak perlu mendaftar atau registrasi (login) untuk mengakses Si Mata Laut.

“Mereka bisa langsung mengakses dan memasukkan titik koordinat lokasi tangkapan yang diinginkan. Sistem ini akan memberikan informasi apakah lokasi tersebut diperbolehkan untuk kegiatan tangkap atau tidak,” ujar Aripe.

Platform Si Mata Laut menyediakan dua cara akses, yaitu dengan mendaftar atau langsung masuk tanpa registrasi.

Setelah memasukkan titik koordinat, pengguna akan mendapatkan informasi mengenai izin usaha di lokasi tersebut.

Pada tahun 2023, DKP Kaltim menerima penghargaan nasional untuk kategori penataan ruang laut terbaik yang diterima dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menurut Aripe, penghargaan ini diberikan karena DKP Kaltim berhasil menyiapkan sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Kami juga melakukan pendampingan kepada masyarakat, terutama nelayan kecil, dalam mengurus izin usaha mereka,” tambah Aripe.

Pendampingan ini meliputi bantuan dalam proses perizinan dan penyediaan informasi yang dibutuhkan nelayan untuk memulai usaha di laut.

Inisiasi terbentuknya sistem Simata Laut sebenarnya berawal dari Jawa Timur.

“Kami mengadopsi dan mengembangkan sistem tersebut secara luas, berkolaborasi dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya,” ungkap Aripe.

Latar Belakang Pengembangan Si Mata Laut

Latar belakang pengembangan sistem ini adalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai izin usaha di wilayah laut agar tak tumpang dengan area pemanfaatan lain, seperti wilayah konservasi, pariwisata, pelabuhan dan sebagainya.

Sebelum adanya platform Si Mata Laut, nelayan harus menyurat ke DKP Kaltim untuk mendapatkan informasi mengenai izin usaha di suatu lokasi.

“Proses ini memakan waktu dan tidak efisien, terutama bagi nelayan kecil yang tidak terbiasa dengan birokrasi. Dengan Si Mata Laut, mereka bisa langsung mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara real time,” kata Aripe lagi.

Sistem ini juga membantu mengurangi konflik antarnelayan yang sering terjadi akibat ketidaktahuan mengenai batas-batas wilayah usaha.

“Contohnya, di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, pernah terjadi konflik karena nelayan menempatkan alat tangkap mereka di dekat pipa gas, yang sangat berbahaya. Dengan Siata Laut, kejadian seperti ini bisa dihindari,” jelasnya. (rw)

Artikel Si Mata Laut, Platform Digital untuk Mudahkan Nelayan Kaltim Cari Lokasi Tangkap Ikan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

“Selama ini memang garis terdepan yang besentuhan langsung dengan nelayan dan petani tambak adalah kawan-kawan penyuluh,” tuturnya dalam program Kedaikera Sekolah Lapang Penyuluh bidang perikanan garapan Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim di kampus Perikanan dan ilmu kelautan Universitas Mulawarman (Unmul), Selasa (1/11/2022).

Karena itu dirinya menyambut baik ide serta gagasan yang ditawarkan Unmul melalui kegiatan ini. Program ini, sebut Bahar, sapaan karibnya, akan efektif apabila dikolaborasikan dengan pihak-pihak terkait. Untuk memperbaiki kehidupan nelayan.

“Saya selaku ketua penyuluh perikanan kaltim menyambut baik ide gagasan oleh kawan-kawan unmul. Program ini sebenarnya menjadi efektif jika terjadi kolaborasi dengan penggagas program tersebut dalam rangka memperbaiki kehidupan para nelayan,” terang Bahar.

Disampaikan, pendampingan terhadap nelayan, akan berjalan baik jika mendapat dukungan oleh DKP Kaltim dan pihak-pihak terkait.

“Ke depannya teman-teman penyuluh memang harus fokus. Mereka juga harus melakukan pendampingan di lapangan. Hal ini juga tentu akan berjalan jika didukung oleh DKP Kaltim,” tegas Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim ini.

Bahar berharap persoalan nelayan yang mengalami masa sulit dewasa ini bisa diatasi melalui program ini. Untuk guna memperkecil tingkat permasalahan nelayan serta petani tambak yang terjadi di masa depan.

“Harapannya persoalan yang terjadi pada nelayan akan terjawab dengan adanya sekolah lapang penyuluh ini. Karena dengan adanya program ini nelayan harus mampu memaksimalkan hasil perikanannya,” pungkasnya. (redaksi)

Artikel Baharuddin Demmu Harap Sekolah Lapang Penyuluh Perikanan Jawab Permasalahan Nelayan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kondisi ini akibat turunnya daya beli ikan oleh masyarakat, sehingga penghasilan nelayan pun turun.

“Memang, kita produksi ikan dan kebutuhan terpenuhi. Tapi, untuk penghasilan nelayan dari penjualan relatif menurun. Karena, daya beli ikan oleh masyarakat kurang atau turun,” ucap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim H Riza Indra Riadi, Jumat 15 April 2022.

Menurut Riza, akibat kelangkaan dan harga BBM naik menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu, ikan hasil tangkapan nelayan dan budidaya, saat ini lebih dimanfaatkan sebagai produk olahan.

Artinya, penghasilan masyarakat saat ini menurun, yang juga disebabkan masih kondisi pandemi Covid-19. Selain, terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga BBM.

“Nelayan bisa saja menjual, tapi saat ini pembeli yang kurang. Karena itu, harga ikan pun naik,” jelasnya.

Pantauan di lapangan, harga ikan kakap merah biasa Rp65 ribu per kilogram menjadi Rp95 ribu. Termasuk udang putih besar juga naik biasa Rp60 menjadi Rp95 hingga Rp110 ribu per kilogram. (REDAKSI)

Artikel BBM Naik dan Langka Dirasakan Nelayan: Harga Ikan Naik, Daya Beli Turun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.