Plt Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop Samarinda, Eka Agustina bilang pihaknya masih melakukan verifikasi data pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.

Dari total 551 pangkalan di Samarinda, baru 404 yang menerapkan sistem kartu kendali dalam distribusi gas subsidi. Disperindagkop terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memperluas sistem ini agar penyaluran lebih tepat sasaran.

Indikasi Kecurangan di Pangkalan

Eka menjelaskan, pihaknya masih memperbarui data pangkalan yang dikumpulkan dari laporan RT ke kelurahan sebelum diverifikasi lebih lanjut. Permasalahan muncul karena ada pangkalan yang tutup atau pindah lokasi, sehingga sistem perlu diperbaiki.

Selain itu, kendala lain dalam distribusi elpiji subsidi adalah kebocoran data pada aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP) milik Pertamina. Masih ditemukan kasus di mana data menunjukkan seseorang telah membeli elpiji, padahal transaksi belum terjadi.

“Tahu-tahu di aplikasi MAP itu sudah terpakai, padahal dia (pemilik kartu tanda pembelian gas) belum beli. Nah, itu kan perlu kita pertanyakan. Apakah dari pangkalan ada yang menjualkan KTPG tersebut? Itu yang selalu kami komunikasikan dengan Pertamina dan Hiswana Migas,” jelasnya kepada Kaltim Faktual.

Sidak Pangkalan Terus Berlanjut

Soal maraknya penjualan gas melon secara eceran setelah kelangkaan beberapa waktu lalu, Eka menilai hal ini terjadi akibat kelalaian beberapa pangkalan.

“Kadang pengecer enggak mau nyebut mereka belinya di pangkalan mana,” ujarnya.

Untuk menertibkan distribusi, Disperindagkop telah melakukan sidak ke beberapa pangkalan bersama pihak provinsi. Sidak lanjutan juga akan terus dilakukan guna memastikan gas subsidi tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak.

Selain itu, usaha seperti laundry yang masih menggunakan elpiji 3 kilogram diarahkan untuk beralih ke elpiji 5,5 kilogram sebagai solusi.

Eka berharap pangkalan lebih aktif berkoordinasi dengan dinas perdagangan untuk memastikan distribusi gas subsidi tepat sasaran.

“Semoga pangkalan lebih aktif bekerja sama dengan dinas perdagangan dan tidak menjual kepada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak,” pungkasnya. (tha/sty)

Artikel Kebocoran Data MAP Terungkap, Dugaan Pangkalan Nakal Bermain di Distribusi Elpiji pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Samarinda, Eka Agustina, menyatakan bahwa pihaknya saat ini fokus pada perbaikan sistem distribusi yang ada.

Komitmen Pemkot Samarinda untuk memastikan penyaluran gas elpiji 3 kg bersubsidi tepat sasaran telah menjadi prioritas sejak beberapa waktu terakhir.

Upaya Pemkot Samarinda

Hingga saat ini, sebanyak 18.653 kartu kendali pembelian gas elpiji 3 kg bersubsidi telah didistribusikan kepada warga miskin. “Di Samarinda, terdapat 551 pangkalan gas elpiji, namun yang sudah beroperasi secara efektif dengan menggunakan sistem kartu tepat sasaran baru mencapai 404 pangkalan. Kami akan terus menyempurnakan sistem ini secara bertahap,” jelas Eka saat ditemui pada Kamis, 6 Februari 2025.

Eka juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat, Disperindagkop belum akan menambah kuota penerima kartu kendali.

“Sementara ini, tidak akan ada penambahan kuota karena jumlah kartu yang dicetak disesuaikan dengan data yang kami terima dari Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Dinas Sosial,” ujarnya.

Peringatan Keras untuk Pangkalan

Meskipun ribuan kartu kendali telah disalurkan, temuan di lapangan menunjukkan bahwa penyaluran gas elpiji 3 kg masih belum optimal. Eka mengakui adanya keluhan dari warga yang belum menerima kartu tepat sasaran, serta kasus di mana kuota gas elpiji sudah terpakai sebelum warga yang berhak sempat membelinya.

“Kami akan memberikan peringatan keras kepada pangkalan-pangkalan yang melanggar aturan. Misalnya, menjual gas elpiji di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau tidak mematuhi prosedur distribusi yang telah ditetapkan. Kami akan melakukan intervensi langsung ke pangkalan-pangkalan tersebut untuk memastikan program Pemkot Samarinda berjalan sesuai rencana,” tegas Eka.

Pemetaan UMKM Berlanjut

Selain masyarakat miskin dan miskin ekstrem, Eka juga menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berhak menggunakan gas elpiji 3 kg bersubsidi. Namun, terdapat spesifikasi khusus yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Edaran Migas tahun 2022.

“Berdasarkan aturan yang berlaku, beberapa jenis usaha seperti jasa las, laundry, usaha batik, restoran, dan usaha lain yang memiliki penghasilan lebih dari Rp800 ribu per hari tidak diperbolehkan menggunakan gas elpiji 3 kg bersubsidi,” jelas Eka.

Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus memilah data UMKM yang berhak. “Di aplikasi, semua UMKM terdata sebagai usaha mikro. Oleh karena itu, kami perlu mengecek kembali data tersebut agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” pungkas Eka. (nkh/sty)

Artikel Pemegang Kartu Kendali Tak Dapat Jatah Elpiji 3 Kg, Disperindagkop Peringatkan Pangkalan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembatalan kebijakan tersebut, kemarin (4/2), namun kepanikan sudah terlanjur terjadi. Pantauan Kaltim Faktual, antrean pembeli gas melon bersubsidi ini mengular di sejumlah pangkalan.

Di kawasan Untung Suropati, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, kelangkaan gas elpiji melon di tingkat pengecer, bahkan sudah dirasakan sejak seminggu lalu.

Supartinah, salah seorang warga, mengaku sampai harus beberapa kali berkeliling untuk menukarkan tabung gas kosong miliknya, dengan yang isi.

warga mengeluhkan sulitnya memperoleh gas bersubsidi. Supartinah, salah seorang warga, mengaku sudah kehabisan stok sejak minggu lalu.

“Biasanya di pangkalan juga antre panjang. Kadang sudah antre pun tetap enggak kebagian,” keluhnya.

Menurut pengakuannya, harga gas elpiji 3 kg di penjual eceran saat ini telah melambung sampai Rp 50 ribu.

Hal serupa juga turut dikeluhkan warga lainnya, Badra. Di sekitar tempatnya tinggal, gas elpiji 3 kg masih bisa ia jumpai. Namun, harga yang dibanderol per tabung 3 kg antara Rp 45 ribu sampai Rp 50 ribu.

“Sudah kosong dari hari Minggu kemarin. Di eceran ya ada tapi mahal harganya,” ucap Badra, warga Sungai Kunjang.

Badra yang ditemui di sela-sela mengantre menyebut, kondisi saat ini juga turut diperparah dengan oknum-oknum nakal yang melakukan penimbunan untuk memperoleh keuntungan secara instan.

“Kemungkinan karena banyak yang nimbun terus dijual mahal. Makanya kita ini yang masyarakat kecil ya jadinya susah mau mencari.”

Keluhan tak jauh berbeda juga datang dari salah seorang pedagang gas eceran di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Sumiati.

Sebelum regulasi baru berlaku, biasanya ia menjual gas elpiji 3 kg di harga Rp 25 ribu sampai Rp27 ribu per tabung. Namun, sejak beberapa hari lalu, pelanggannya yang datang untuk membeli gas di kios kecilnya selalu pulang dengan tangan kosong.

“Enggak dapat stok dari agen sudah dari lama. Walaupun saya jual eceran, saya juga sering beli eceran ke yang lain kalo lagi betul-betul langka,” aku Sumiati.

Meski kini pembelian gas eceran masih terbatas di pangkalan resmi, ia mengaku belum mengetahui titik-titik di Kecamatan Palaran yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pangkalan.

“Enggak tahu mau nyari di mana, ini di dapur gas saya cuma sisa yang dipasang. Kalau habis enggak tahu lagi harus pakai apa,” tutup Sumiati pasrah. (nkh/sty)

Artikel Gas Elpiji 3 Kg Langka di Samarinda, Warga Keluhkan Harga Tembus Rp 50 Ribu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.